Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon baru saja usai menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Iklim (UN Climate Summit) yang diikuti oleh kepala-kepala negara dan pemerintahan, pimpinan kelompok bisnis, industri dan keuangan, wakil-wakil kelompok masyarakat adat dan organisasi non pemerintah dari seluruh dunia. Melalui pertemuan ini Ban Ki-Mon bermaksud untuk mendorong perjanjian (rencana aksi) global yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 2 derajat Celsius pada tahun 2015, untuk menghindari katrastopi akibat perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini.

Pertemuan Ban Ki-Moon ini telah melahirkan sejumlah rencana aksi dan solusi yang memfokuskan pada delapan bidang kunci yang secara signifikan dapat mengurangi emisi gas-gas rumah kaca sekaligus dapat memperkuat kelentingan (resilience) kita dalam menghadapi perubahan iklim yaitu diantaranya: pertanian, perkotaan, energi, keuangan, kehutanan, pencemaran, ketahanan dan transportasi.

Salah satu keluaran terpenting dari Pertemuan Iklim (Climate Summit) ini adalah Deklarasi New York tentang Hutan (New York Declaration on Forest), yang berisi komitmen untuk mengurangi penyusutan hutan hingga separuhnya pada akhir tahun 2020 serta menghentikan penyusutan hutan sepuluh tahun berikutnya yaitu pada tahun 2030. Deklarasi ini ditanda-tangani oleh lebih dari 150 wakil-wakil pemerintah, perusahaan, masyarakat adat dan LSM, dan berkomitmen untuk memulihkan kawasan hutan hingga seluas 350 juta hektar hutan dan tutupan lahan, yang dikatakan dapat menghentikan emisi antara 4,5 hingga 8,8 milyar ton karbon dioksida setiap tahunnya hingga tahun 2030. Secara rinci komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen Pernyataan dan Rencana Aksi Hutan

Meskipun tidak turut serta menanda-tangani deklarasi ini, Greenpeace menyambut komitmen yang dituangkan dalam deklarasi ini untuk mengurangi kehilangan hutan alam secara global. Namun demikian tentu saja komitmen yang tidak mengikat secara hukum (voluntary commitment) seperti ini tidak cukup dan tidak dapat menggantikan aksi dan tanggung-jawab pemerintah dalam menyelamatkan hutan dunia. Hutan memerlukan hukum yang kuat dan mengikat untuk melindunginya masyarakat adat dan komunitas lokal dan yang hidup di dalamnya. Pada saat deklarasi hutan ini diumumkan hutan dan masyarakat yang tinggal di dalamnya menghadapi ancaman nyata dari operasi perusakan hutan setiap hari, dan oleh karena itu kita harus dapat menghentikan ancaman tersebut bila kita ingin mencapai apa yang tertuang di dalam deklarasi hutan ini.

Secara khusus dalam konteks Indonesia, Deklarasi Hutan ini hanya akan efektif tercapai dengan beberapa prasyarat, antara lain:

  • Pertama: pemerintah SBY perlu memastikan komitmen dan warisan hijaunya terjaga dengan memastikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Perlindungan Gambut betul-betul kuat dan secara total dapat melindungi kawasan gambut yang kaya karbon. Kawasan karbon Indoenesia menyimpan kira-kira sebesar 60 milyar ton karbon, sehingga sangat penting untuk mengurangi pengeluaran gas-gas rumah kaca penyebab perubahan iklim dengan melindungi lahan gambut secara total dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Seperti halnya kebijakan moratorium hutan yang telah dikeluarkan pemerintah, maka aturan gambut yang ada juga perlu diperkuat dan celah-celah hukum yang ada dalam aturan ini dapat ditutupi.
  • Kedua, Perusahaan-perusahaan bubur kertas dan kelapa sawit perlu segera memastikan produk dan komoditasnya bebas dari deforestasi. Pemerintah perlu segera mengembangkan kebijakan publik dan langkah-langkah yang memastikan produk bebas deforestasi. Pemerintah juga perlu mengembangkan kepastian hukum atas kawasan hutan-hutan yang telah dikeluarkan dari kawasan yang akan dikembangkan dari bisnis mereka (khususnya kawasan yang kaya karbon atau yang akan dikonservasi). Sementara perusahaan seperti GAR telah mengumumkan kebijakan untuk melindungi hutan, group perusahaan seperti Raja Garuda Emas (RGE) masih aktif melakukan pembukaan hutan termasuk dalam operasi mereka di Pulau Padang yang terus membuka hutan dan lahan gambut dalam. Tidak ada jalan lain, RGE group harus segera menghentikan deforestasi dan perusakan lahan gambut kaya karbon serta mendukung inisiatif konservasi pada skala yang sebanding dengan dampak perusakan hutan yang dilakukan selama ini.
  • Ketiga, kita tidak bisa membiarkan ‘offset’ hutan untuk membiarkan industri energi fosil untuk terus melanjutkan penggunaan energi fosil dan mencemari atmosfir dengan gas-gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Komitmen penurunan emisi karbon dari penyelamatan hutan harus dibarengi dengan penurunan energi berbasis fosil seperti minyak bumi, gas dan batu-bara. Rencana pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara (PLTU) seperti di Batang, Jawa Tengah harus digantikan dengan pembangunan energi bersih dan terbarukan. Komitmen pengurangan emisi karbon dari pembangunan harus sejalan antara perlindungan hutan serta pengurangan penggunaan energi fosil.

Karena sifatnya yang tidak mengingat maka Deklarasi Hutan New York tidak bisa menggantikan aksi dan tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan segera tanpa ditunda-tunda lagi karena kita bekejaran dengan waktu untuk memastikan bahwa kenaikan temperatur global rata-rata bumi ini tidak melebihi dua derajat Celcius. Karena bila tidak maka Deklarasi Hutan ini akan hanya indah di atas kertas namun tidak akan berdampak apa-apa pada perlindungan hutan dan iklim.

100persenindonesia.org