Dalam dua pekan terakhir ini, suasana di Desa Karanggeneng, Ponowareng dan Ujungnegoro kabupaten Batang, Jawa Tengah, lebih mencekam dari  hari-hari sebelumnya. Di sepanjang jalan menuju tiga desa yang lahannya akan dijadikan lokasi rencana pembangunan PLTU Batubara Batang, terlihat banyak aparat militer dan polisi yang hilir mudik. Sebagian dari mereka mengenakan seragam, sebagian lagi tanpa seragam, namun dari gerak-gerik dan postur mereka yang kekar, warga menduga kemungkinan besar mereka adalah aparat dari TNI atau Kepolisian.

Sejak dua pekan terakhir pula, alat alat berat masuk ke lahan pertanian yang diincar oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) dan PT. PLN sebagai lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara tersebut. Sebelumnya, jika ada alat berat memasuki lahan pertanian mereka, warga akan langsung menghadang dan menghentikannya, namun kali ini warga hanya bisa diam menahan kegeraman, karena kali ini alat berat yang masuk adalah alat berat yang bertuliskan Zeni AD , dan dioperasikan oleh tentara yang berseragam. Jangankan untuk menghentikannya, ketika mendekati lahan mereka sendiripun warga langsung dibentak dan diusir untuk menjauh.

Alat-alat berat ini bukan hanya melakukan pengurugan dan penanggulan lahan-lahan pertanian warga yang sudah dibeli oleh PT.BPI,  alat berat yang dikendalikan oknum berseragam militer ini juga mengurug lahan yang masih dipertahankan warga yang menolak menjual sumber penghidupan mereka ini untuk pembangunan PLTU Batang.

Pak Cayadi dan Pak Karomat, adalah dua orang pemilik lahan dari beberapa pemilik lahan yang lahannya diurug,  irigasi untuk sawah mereka  rusak parah oleh alat berat itu, dan bahkan akses masuk Pak Cayadi ke lahannya sendiri ditutup oleh alat berat yang dikendalikan oknum berseragam militer itu.

 

Pak Cayadi adalah salah seorang pemilik lahan yang menolak menjual lahan pertaniannya pada PT. BPI, Pak Cayadi bahkan pernah mendekam di penjara selama 7 Bulan karena menentang terhadap PLTU Batang, dan penolakannya untuk melepaskan lahannya yang diincar oleh PLTU Batubara ini. Sedangkan Pak Karomat adalah salah seorang pemilik lahan di Ujungnegoro yang menolak menjual lahannya meskipun dibeli dengan harga setinggi apapun, karena lahan yang diincar oleh PLTU ini merupakan satu-satunya sumber mata pencahariannya untuk menghidupi keluarganya.

PT. BPI memerlukan lahan seluas 226 hektar untuk membangun PLTU Batubara di Batang. Dalam berbagai kesempatan, Bupati Batang, Direktur PLN, dan Menteri Negara Agraria menyatakan pada media bahwa lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTu Batang hanya tinggal beberapa hektar saja, bahkan dalam kunjungannya ke Jepang, Presiden Jokowi menyatakan bahwa proses pembebasan lahan untuk PLTU Batang sudah diselesaikan dan warga sudah dapat menerima.

Namun seluruh pernyataan pejabat negara di atas bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Faktanya, sampai hari ini masih ada 74 orang pemilik lahan yang tetap menolak menjual lahan sumber penghidupan mereka satu-satunya pada PT. BPI. Luas lahan yang masih dipertahankan warga sekitar 29 hektar dari kebutuhan sebesar 226 hektar.

Salah satu visi Jokowi-JK yang kerap mereka dengungkan selama masa kampanye presiden adalah mencapai kedaulatan pangan. Warga Batang dan para pemilik lahan yang menolak menjual lahannya untuk PLTU Batang sejatinya adalah para pendukung Jokowi-JK yang ingin memastikan agar pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden JK dapat memenuhi janji mereka untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia.

Penghancuran lahan pertanian produktif warga, lahan yang beririgasi teknis, dan dapat dipanen tiga kali dalam setahun ini harus dihentikan. Negara harus hadir dan membuktikan bahwa negara berpihak pada rakyat bukan pada korporasi. Jokowi dan JK harus menepati janjinya untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia, dan tentu saja langkah untuk mencapai itu bukan dengan menghancurkan lahan pertanian produktif di Batang!