Kesepakatan Konferensi Perubahan Iklim Paris yang dicapai pada tanggal 12 Desember 2015 disambut secara gegap-gempita oleh para pemimpin negara di dunia. Mereka menyebutnya sebagai kesepakatan bersejarah yang diperlukan untuk menyelamatkan bumi dari ancaman bencana perubahan iklim.

Salah satu kesepakatan yang dianggap paling penting dan bersejarah adalah kesepakatan untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1.5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-Revolusi Industri

Rachmat Witoelar, utusan khusus Presiden Joko Widodo untuk konferensi ini, mengatakan bahwa Indonesia percaya diri untuk menuju 1.5 derajat Celcius melalui sumber energi terbarukan yang berlimpah yang dimiliki negeri ini.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyatakan Kesepakatan Paris merupakan peristiwa bersejarah dan merupakan langkah penting dan krusial dalam rangka mengembangkan ketahanan bagi manusia di dunia.

Di sisi lain, kritik juga banyak datang dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa kesepakatan ini tidak cukup adil dan tidak cukup ambisius untuk mengatasi bencana akibat perubahan iklim yang dihadapi oleh masyarakat di negara-negara miskin yang telah terkena dampak dari perubahan iklim, seperti masyarakat di Banglades, Maladewa, dan negara-negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik.

Bagi Indonesia, kesepakatan ini merupakan komitmen yang harus dipenuhi oleh pemimpin negara ini. Pernyataan Rachmat Witoelar bahwa Indonesia percaya diri untuk menuju 1.5 derajat Celcius melalui sumber energi terbarukan yang berlimpah yang dimiliki negeri ini harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi negeri ini, agar antara komitmen pengurangan emisi dan kebijakan energi bisa sejalan tidak justru bertolak belakang.

Sayangnya, kebijakan energi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla  yang saat ini sedang dijalankan masih jauh panggang dari api dengan "kesepakatan bersejarah" yang dicapai di Paris. Bahkan jika dibandingkan dengan komitmen pengurangan emisi Indonesia dalam INDC (Intended Nationally Determined Contribution)-pun, kebijakan energi pemerintah Indonesia saat ini tidak selaras satu sama lain. Dalam INDC, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Indonesia sebesar 29% pada tahun 2030, atau 41% dengan dukungan internasional. Dalam sektor energi, pemerintah menargetkan akan meningkatkan porsi energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025.

Kesepakatan Paris dan komitmen pengurangan emisi Indonesia dalam INDC mustahil dicapai jika kebijakan energi Indonesia saat ini yang masih sangat tergantung pada batubara terus dilanjutkan.

Rencana ambisius Presiden Jokowi untuk membangun 35.000 Megawatt pembangkit listrik baru yang 60% nya akan dipasok oleh PLTU batubara merupakan salah satu faktor yang akan membuat mustahil pemenuhan komitmen pengurangan emisi Indonesia dan mewujudkan kesepakatan Paris.

Saat ini sudah lebih dari 40 PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia, jika rencana Presiden Jokowi dilanjutkan maka dalam lima tahun kedepan akan dibangun ratusan PLTU batubara baru di seluruh negeri ini.

Pembakaran batubara di pembakit listrik merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim secara global. Upaya dunia untuk memperlambat laju perubahan iklim mustahil dicapai jika negara-negara di dunia termasuk Indonesia, meneruskan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil terkotor ini.

Presiden Jokowi  masih punya waktu dan kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam solidaritas global melawan perubahan iklim, caranya dengan meninjau ulang rencana ambisiusnya untuk membangun ratusan PLTU batubara baru, dan menggantinya dengan sumber-sumber energi terbarukan yang berlimpah di negeri ini. Kita yakin Jokowi bisa!