Sekitar 50 orang masyarakat dari 32 desa mendatangi kantor DPRD Riau, di Pekanbaru, Rabu (31/3) siang. Masyarakat dari desa yang berada di kawasan hutan rawa gambut di Riau itu mendeklarasikan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) di depan tiga anggota DPRD Riau yang menyambut mereka, Taufan Andoso Yakin, wakil ketua DPRD Riau, Jefry Noer dan Syafruddin Sa'an. JMGR merupakan organisasi masyarakat desa yang berdekatan dengan kawasan gambut di Riau yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indriagiri Hilir, Pelalawan, dan Kabupaten Siak.

img_1695

Isnandi Esman salah satu deklarator JMGR menyatakan "Kami ingin masyarakat yang ada di kawasan gambut diajak bermusyawarah dalam kebijakan pengelolaan hutan gambut. Sebab desa-desa kamilah yang paling rentan terhadap dampak pemanasan global dan penghancuran hutan."

Dalam deklarasi itu, mereka juga menegaskan bahwa kondisi hutan gambut di Riau sudah parah dan dampak dari kerusakan itu telah dirasakan masyarakat seperti berkurangnya mata pencaharian ikan di sungai-sungai di rawa gambut.

Menurut Sekretaris Umum JMGR, Johny Setiawan Mundung, visi dari organisasi tersebut adalah menata-kelola ekosistem hutan rawa gambut Riau yang lestari, berkeadilan dan mensejahterakan rakyat, yang menjamin keselamatan ruang hidup masyarakat, kelangsungan pelayanan alam dan peningkatan produktivitas rakyat.

"Ini adalah wadah masyarakat untuk saling bertukar informasi, komunikasi di berbagai bidang. Selain juga mengembangkan unit-unit usaha produktif yang sejalan dengan pelestarian sumberdaya gambut," ujar Mundung.

Sebelum deklarasi tersebut, sebanyak 105 orang masyarakat dan 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengadakan kongres masyarakat gambut Riau di Hotel Resty Menara selama dua hari, 27-28 Maret 2010.

Dalam kongres tersebut dirumuskan tujuan dan manfaat organisasi jaringan masyarakat gambut. Selain itu juga, masyarakat diberikan penguatan oleh para pendamping mereka mengenai hak-hak masyarakat terhadap hutan di kawasan desa mereka.

"Penguatan dan berbagi pengalaman itu dilakukan oleh Kepala dinas kehutanan Riau, Zulkifli Hasan, LSM dari Jakarta HuMa yang mempertegas hak-hak masyarakat berdasarkan aturan internasional. Penguatan itu dilakukan dalam acara Lokakarya yang berlangsung pada hari pertama," kata Mundung.

Sementara itu dalam rekomendasi yang dihasilkan kongres disebutkan bahwa JMGR menolak dengan tegas keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) perusahaan di lahan gambut dan juga menolak penambahan arealnya di Riau.

Rekomendasi lainnya juga JMGR mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pembakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perusahaan dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik sengaja ataupun tidak sengaja di konsesi wilayah perusahaan dan di lahan masyarakat.

"JMGR mendesak pemerintah pusat untuk mencabut izin perusahaan HTI di lahan gambut Riau," tegas Mundung.

Zamzami Media campaigner - Riau Greenpeace Asia Tenggara - Indonesia