Tahun lalu, Greenpeace bersama sejumlah LSM lainnya mengundang Presiden Joko Widodo untuk blusukan asap ke Desa Sungai Tohor, Provinsi Riau. Ada banyak janji kebijakan yang memunculkan harapan bahwa di tahun 2015 ini kebakaran hutan berkurang drastis. Bahkan Presiden Jokowi sendiri turut menyekat kanal sebagai simbol perlawan terhadap pengeringan gambut akibat galian-galian kanal.

Banyak rencana yang ditetapkan mengurangi kebakaran hutan. Di antaranya adalah program seribu sekat kanal sebagai langkah mendesak untuk membuat hamparan gambut kering kembali basah. Selain itu juga perintah presiden untuk meninjau kembali izin-izin perusahaan yang terbukti  merusak ekosistem gambut. Tapi pengalaman tahun ini berkata lain.

Di sisi lain, sejumlah perusahaan besar sudah berkomitmen untuk tidak menebang hutan alam atau membangun kebun di gambut. Sebuah komitmen penting dari perusahaan raksasa yang lahir akibat desakan masif publik bersama Greenpeace setidaknya sejak tujuh tahun terakhir. Sudah 60% persen kelapa sawit yang diperdagangkan secara global kini berasal dari  perusahaan yang memiliki kebijakan nol deforestasi. Suatu kesuksesan besar bagi publik yang ikut terlibat dan Greenpeace bangga atas capaian ini.

Namun implementasi kebijakan ini terlalu lambat. Peralihan model bisnis dari penghancuran menjadi berkelanjutan tidak disambut dengan kebijakan pemerintah yang berpihak dan sebaliknya merongrong komitmen nol deforestasi tersebut.

Pemerintah yang sedang kewalahan mengurus kebakaran hutan ini terus menyembunyikan data penting yang berisi tentang bagaimana mereka mengelola hutan Indonesia. Pemerintah menolak membuka akses publik terhadap peta yang mengilustrasikan berapa luas hutan yang tersisa, tata ruang dan penggunaan lahan.

Ketertutupan ini membuat publik sulit mengawasi hutan yang sedang dihancurkan dan mengungkap siapa yang bertanggungjawab. Ketidakterbukaan ini juga berpotensi terjadinya korupsi dalam pengusahaan lahan.

Karena itu di awal bulan September ini, Greenpeace Indonesia mengajukan permintaan data dan informasi tentang kehutanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengajuan permohonan data itu dalam rangka turut aktif mengawasi kebijakan publik di sektor kehutanan dan diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Namun sayangnya permintaan ini ditolak dengan alasan bahwa format data yang diminta tersebut dinilai rahasia.

Kami mulai Kepo. Kepo kenapa publik tidak diberi akses atas data kehutanan yang dibutuhkan, padahal masyarakatlah yang paling pertama merasakan dampak pengelolaan sumber daya hutan yang amburadul, kebakaran hutan yang terus terjadi. Kami kepo terhadap rencana apa yang sedang disiapkan pemerintah untuk menghentikan deforestasi dan kebakaran hutan gambut. Kami kepo hutan, karena #KepoItuBaik.