Indonesia Meratifikasi Kesepakatan Paris: Kesenjangan antara Janji dan Kenyataan Lapangan

Berita - 20 Oktober, 2016
Maraknya pembangunan pembangkit batubara bertentangan dengan janji pemerintah untuk mengurangi emisi di sektor energi. Apabila kita merujuk pada draft NDC (Nationally Determined Contribution) Agustus 2016 yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia, maka sektor energi diharapkan menyumbang 15,87% penurunan emisi di bawah skenario penurunan emisi 29% dan 18,76% di bawah skenario penurunan emisi 41%. [1] Namun faktanya, konsumsi energi Indonesia masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil, khususnya batubara sebagai sumber utama pembangkitan listrik. Dalam rencana besar elektrifikasi nusantara, pemerintah akan membangun tambahan 35 gigawatt (GW) pembangkit listrik baru hingga 2019, di mana sebanyak 22 GW berasal dari PLTU batubara. Padahal untuk menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius, dunia harus mencapai nol emisi pada tahun 2060-2080.

Pada 2010, dua pertiga dari produksi batubara nasional dikonsumsi oleh pembangkit listrik batubara di dalam negeri. Jumlah tersebut akan meningkat seiring dengan pembangunan PLTU batubara secara masif. Apalagi permintaan batubara dari pasar internasional khususnya Tiongkok dan India menurun sehingga produsen batubara akan mendorong produksinya diserap semaksimal mungkin oleh pasar domestik.

Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025, pemerintah berencana membangun PLTU batubara dengan total kapasitas 31.982,5 MW di seluruh Indonesia, sebagai tambahan kepada kapasitas terpasang saat ini sebesar 23.365,5 MW.

Dengan asumsi setiap 1.000 MW PLTU batubara mengeluarkan sebanyak 6 juta ton karbondioksida per tahun [2], maka perkiraan jumlah karbondioksida dari pembangkit batubara di seluruh Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 332 juta ton per tahun, yang setara dengan emisi karbondioksida tahunan dari 69,7 juta kendaraan. [3]Dengan kata lain, proyek-proyek pembangkit listrik batubara baru diproyeksi bisa menyumbang hampir 192 juta ton karbondioksida per tahun.

Sektor energi, khususnya batubara, memainkan peran strategis dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2008, pembakaran batubara ditaksir menyumbang 50 persen dari emisi SO2 dari sektor energi. Sisanya, 30 persen emisi PM10 dan 28 persen emisi NOx. [4] Dan pembakaran batubara berpotensi meningkatkan risiko penyakit serius, seperti kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, penyakit pernafasan kronis dan infeksi pernafasan akut.

Perhitungan yang dilakukan Greenpeace yang memasukkan biaya kesehatan dan biaya pemanasan global ke dalam biaya pembangkitan listrik dari batubara di Indonesia menunjukkan bahwa biaya pemanasan global terhitung 11% dari total biaya. Biaya tersebut hanya sedikit lebih rendah dibandingkan biaya modal dan biaya bahan bakar yang menyumbang 12% dan 15%, dan lebih tinggi dari biaya operasi dan pemeliharaan (7%).

Upaya pemerintah untuk menggunakan Clean Coal Technology (CCT) ataupun Carbon Capture Storage (CCS)guna menurunkan emisi tidak akan menyelesaikan masalah. Penggunaan teknologi Ultra Super Critical yang direncanakan pada PLTU-PLTU baru (termasuk dalam kategori Clean Coal Technology) tetap akan mengeluarkan 5,4 juta ton karbondioksida per tahun untuk per 1000 MW pembangkit batubara. USC hanya akan mengurangi emisi sebesar 10-15% apabila dibandingkan dengan teknologi sub critical. Sedangkan teknologi CCS sampai detik ini belum terbukti dapat digunakan secara komersial oleh pembangkit manapun di seluruh dunia.

Sementara itu, peralihan bahan bakar fosil menuju energi terbarukan masih terlalu lambat. Bahkan target moderat bauran energi yaitu penggunaan setidaknya 23% energi dari sumber baru dan terbarukan pada tahun 2025 sepertinya tidak akan tercapai dengan praktik saat ini. Kurangnya kemauan politik dari pemerintah Indonesia, tercermin dari kurangnya insentif dan bantuan untuk pengembangan teknologi energi terbarukan. Kedua hal ini adalah akar dari kegagalan untuk melakukan peralihan cepat dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan.

Oleh sebab itu, Greenpeace melihat proyek batubara yang saat ini masif di Indonesia tidak sesuai dengan janji Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi dari sektor energi. Untuk memenuhi janjinya, pemerintah harus mengubah strategi dan kebijakan energinya dengan mengambil langkah-langkah berikut:

  1. Menghentikan rencana proyek-proyek PLTU batubara yang baru.Hal ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang kongkrit, diantaranya dengan memastikan kebijakan ini diadopsi dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019), serta dengan merevisi RUPTL 2016-2025.
  2. Mempersiapkan berakhirnya peran PLTU batubara dan memperbaiki pengawasan PLTU yang ada. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral harus menyiapkan peta jalan menuju 2030 dengan target interim yang jelas, yaitu mempromosikan peralihan cepat dari energi batubara menuju energi terbarukan. Juga diperlukan pemantauan yang transparan terhadap emisi dari PLTU batubara yang beroperasi saat ini, dan memperkuat penegakan hukum serta penerapan sanksi bila terdapat ketidakpatuhan.
  3. Menetapkan target yang lebih ambisius untuk memperbesar pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional untuk mengganti energi batubara pada 2030.Agar hal ini efektif dijalankan, pemerintah harus: (1) menyediakan insentif yang pantas untuk pengembangan energi terbarukan; (2) mendukung pengembangan teknologi yang terkait dengan energi terbarukan; (3) fokus pada sumber energi terbarukan yang melimpah-ruah di Indonesia seperti panas bumi, tenaga air dan angin. 

Perlindungan hutan dan gambut Indonesia sangat penting demi mencapai target emisi global

Hutan dan gambut Indonesia menyimpan karbon yang luar biasa besar. Indonesia memiliki hamparan hutan terbesar ketiga [5] yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, yang menutupi 0,1% wilayah lahan di dunia [6]. Sementara gambut di Tanah Air menyimpan 3,8% keseluruhan karbon tanah di dunia. Berdasarkan dokumen BUR (Biennial Update Report), Indonesia masih menjadi adalah salah satu penyumbang terbesar emisi berbasis lahan (Land Use, Land Use Change and Forestry-LULUCF) termasuk kebakaran gambut yaitu sekitar 50% (tahun 2000) dan 47,8% (tahun 2012) dari total emisi. [7]

Saat ini Indonesia memiliki laju deforestasi tertinggi di kawasan tropik [8], salah satunya, karena perannya sebagai produsen sawit terbesar di dunia. [9] Walaupun pemerintah telah mengumumkan moratorium perizinan baru di hutan primer dan gambut pada tahun 2011–yang diperpanjang hingga 2017, laju deforestasi di Indonesia ternyata makin meningkat. [10]

Tanpa usaha serius mengakhiri deforestasi, melindungi hutan dan gambut, akan mustahil bagi Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kacanya, serta akan gagal memainkan peran pentingnya dalam pencapaian target internasional dalam membatasi kenaikan suhu bumi pada 1,5 derajat Celcius. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu menunjukkan inisiatifnya pada Conference of Parties (COP) ke-22 di Marrakesh untuk mengatasi persoalan ini dalam payung Tata Kelola Lahan Berkelanjutan.

Pemerintah diharapkan mampu memenuhi komitmennya, bukan hanya dalam pencapaian target penurunan emisi, tetapi juga dalam perlindungan terhadap satwa liar dan alternatif kehidupan berbasis masyarakat. Bagaimanapun, penurunan target emisi gas rumah kaca sebenarnya dapat tercapai dengan inisiatif tersebut dengan syarat pemerintah harus terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti tentang kebijakan pemerintah yang lemah penegakannya, kurangnya transparansi, dan terus menerus bergantung pada analisis ilmiah yang dasarnya masih dipertanyakan.

Beberapa permasalahan krusial yang harus diatasi terkait komitmen pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Skala komitmen internasional: sebagai contoh, target persentase penurunan emisi yang ada dalam dokumen INDC adalah menyesatkan.Revisi dibuat pada tahun 2015 berdasarkan baseline tahun 2010, di mana target tahun untuk penurunan emisi diperpanjang hingga 2030, pada hakekatnya adalah peningkatan emisi yang mencapai sepertiga dari emisi sesungguhnya sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2010, dari 1,500 MtCO2e menjadi 2,000 MtCO2e.
  2. Data yang kurang lengkap dan tidak akurat: pemerintah menggunakan data yang tidak lengkap, tidak akurat, tidak terverifikasi, dan mengabaikan data-data penting. Dokumen FREL (The Forest Reference Emission Levels) tidak memperhitungkan emisi dari kebakaran lahan. Dokumen tersebut juga membatasi emisi dari degradasi gambut, yang memperhitungkan hanya 11,1 juta hektar dari 21 juta hektar gambut dari peta terbaik yang tersedia.
  3. Dasar ilmiah yang meragukan: contohnya dalam dokumen BUR yang terbaru, Pemerintah Indonesia menghitung rotasi singkat perkebunan bubur kertas sebagai aktivitas penyerapan karbon. Juga pembangunan 3 juta hektar perkebunan untuk hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat yang dihitung sebagai potensi aktivitas penurunan emisi sebesar 110 MtCO2e, tanpa menjelaskan perubahan penggunaan lahan sebagai akibatnya.
  4. Lemahnya inisiatif penegakan hukum: telah banyak muncul inisiatif yang menjanjikan sejak kebakaran hutan besar terjadi pada 2015. Termasuk menutup kanal yang telah dikeringkan, moratorium untuk pemberian izin kebun sawit baru, dan larangan membuka perkebunan di lahan gambut, serta peninjauan ulang atau pembatalan izin bagi perkebunan sawit yang ada yang belum melakukan penanaman. Sayangnya pemerintah tidak tegas dalam pemberian sanksi. Misalnya saja kebijakan moratorium terhadap konsesi baru di hutan primer, tidak memasukkan sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan. Dokumen BUR juga memperkirakan terjadinya penurunan emisi dari kesuksesan penegakan hukum kejahatan sektor kehutanan termasuk kasus kebakaran hutan dan lahan yaitu 2,3 MtCO2e, dengan asumsi bahwa 75% kasus terselesaikan–yang nampaknya ini tidak realistis. Sebagai contoh di Riau, faktanya kepolisian telah menghentikan penyelidikan terhadap 15 kasus kejahatan kehutanan di Riau tahun ini.
  5. Kurangnya transparansi: klaim yang tidak dapat dibuktikan, yakni tidak tersedianya data dasar untuk penelitian independen. Misalnya, klaim bahwa ratusan ribu hektar konsesi minyak sawit telah ditolak atau dibatalkan, tetapi tanpa adanya peta yang mendukung, tuntutan tersebut tidak bisa dipercaya, kecuali dapat dibuktikan secara independen. Satu Petaadalah bagian penting dari komitmen pemerintah terhadap penanganan perubahan iklim, namun setelah lima tahun dijanjikan akan dipublikasikan, sampai saat ini belum terwujud. Sementara itu, pemerintah masih menolak untuk mempublikasikan data dan peta konsesi perkebunan, bisa dilihat dari beberapa sengketa publik di Komisi Informasi Pusat, termasuk yang diajukan oleh Greenpeace.

Keterangan: 

[1] Lihat Draft NDC Indonesia: Republic of Indonesia’s Nationally Determined Contribution Agustus 2016. 

[2] 33 Massachusetts Institute of Technology. 2007. Ringkasan Laporan Masa Depan Batubara. http://web.mit.edu/coal/.

[3] Perhitungan berdasarkan pada Badan Perlindungan Lingkungan Amerika (US Environmental protection Agency -EPA). Greenhouse Gas Equivalencies Calculator.  http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html#results.

[4] Kurokawa, T. Ohara, T. Morikawa, S. Hanayama, G. Janssens-Maenhout, T. Fukui, K. Kawashima, and H. Akimoto. 2013. Emisi Polutan Udara dan Gas Rumah Kaca di kawasan Asia selama 2000-2008: Regional Emission inventory in Asia (REAS) version 2. Atmos. Chem. Phys. 13: 11019-11058.

[5]  FAO (2010) ‘Forest Resources Assessment 2010’ http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/

[6] 20 million ha: Page, S.E., Rieley, J.O. & Banks, C.J. 2011. Global and regional importance of the tropical peatland carbon  pool. Global Change Biology 17: 798–818. Global land area is 14.9bn ha: CIA World Factbook 2015

[7] Berdasarkan emisi Indonesia berbasis sektor lahan yaitu 899Mt pada tahun 2010 (Sekretariat RAN-GRK (2015) ‘Hasil Kaji Ulang dan Penyusunan INDChttp://ranradgrk.bappenas.go.id/rangrk/component/content/article/92-bahasa/informasi-sektoral/193-hasil-indc) compared to other countries’ land-use emissions from World Resources Institute ‘CAIT’  http://cait.wri.org/historical/ data for 2012.

[8] KLHK (2014) Deforestasi Indonesia Tahun 2012-2013, Kementarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Ministry of Environment and Forestry, 2014: 54–55; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (2008) Monitoramento da Cobertura Florestal da Amazônia por Satélites http://urlib.net/sid.inpe.br/mtc-m18@80/2008/04.28.13.43.

[9] US Dept. of Agriculture Foreign Agricultural Service ‘Table 11: Palm oil: world supply and distribution’ http://apps.fas.usda.gov/psdonline/ viewed 12 August 2015. 

[10] Directorate General of Climate Change, MoEF (2015) Indonesia First Biennial Update Report (BUR) Under the United Nations Framework Convention on Climate Change: 150MoEF (2014) Deforestasi Indonesia Tahun 2012-2013, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Ministry of Environment and Forestry, 2014: 54–55.