Greenpeace : Peta Rencana Pengembangan Hutan Indonesia

Berita - 7 Desember, 2010
Jakarta – Greenpeace meluncurkan peta rencana pengembangan hutan Indonesia atas dasar desakan dari industri kelapa sawit dan kertas dengan dukungan dari beberapa kementerian, yang jika dibiarkan untuk berlanjut, akan membuat sia-sia komitmen Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan.


>>> peta rencana pengembangan hutan Indonesia

Peta ini, berdasarkan data sektoral dan data dari pemerintah Indonesia, memperlihatkan jalur pengembangan perusakan hutan yang besar dan resiko emisi tinggi, yang sebelumnya sudah di tegaskan Greenpeace dalam laporan yang berjudul “Protection Money”. Laporan ini memperlihatkan bagaimana Indonesia sebenarnya dapat memenuhi tujuan pembangunan ekonomi dan industri tanpa harus menghancurkan sumber-sumber daya alamnya yang masih tersisa.

Tetapi rencana ekspansi yang didorong industri dengan dukungan beberapa kementerian, yang bertujuan untuk meningkatkan hingga tiga kali produksi pulp and paper pada 2025 dan menggandakan produksi minyak kelapa sawit pada 2020, dengan target tambahan bagi pertanian dan produksi biofuel.

 

 

Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Yuyun Indradi :

“Peta ini menyediakan informasi kepada siapa saja, dimana saja, untuk melihat sendiri apa yang mungkin terjadi pada hutan dan lahan gambut Indonesia jika kita tidak melindunginya dari perusakan.

Cara untuk menyelamatkan hutan tropis ini adalah dengan sebuah kesepakatan iklim yang kuat dan dapat memastikan mekanisme perlindungan hutan efektif, tidak hanya dengan offset yang akan membiarkan negara-negara penghasil polusi untuk melakukan bisnis seperti biasa.”

Hutan Indonesia adalah inti dari poin keputusan penting bagi para negosiator di pertemuan iklim yang saat ini sedang berlangsung di Cancun, Meksiko.

Pemerintah dan masyarakat sipil berdebat mengenai perjanjian penting pada REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries), sebuah usulan kebijakan iklim yang mempunyai potensi untuk melindungi hutan tropis, keanekaragaman hayati, dan masyarakat lokal, yang pada saat bersamaan bisa memastikan kesejahteraan ekonomi bagi negara-negara seperti Indonesia.

Keputusan untuk meluncurkan peta ini diambil setelah Direktur Eksekutif Greenpeace International, Kumi Naidoo, bertemu dengan Kepala Satuan Tugas REDD Indonesia Kuntoro Mangkusubroto.

Kumi Naidoo : 

“Greenpeace sangat berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia menuju arah pembangunan rendah karbon, dengan melindungi hutan alam. Untuk membantu memastikan masa depan ini, kami meluncurkan data Industri dan Pemerintah yang mendukung analisa kami sendiri. Kami sangat menantikan diskusi yang detail dan konstruktif dengan semua pihak yang bekerja untuk kesepakatan bagus pada REDD.”

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan komitmen pembangunan rendah karbon. Sebuah Peraturan Presiden dibutuhkan untuk memastikan perlindungan segera seluruh hutan alam dan lahan gambut, melalui moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan pada izin baru dan izin yang sudah ada. Ditambah perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan, akan memastikan Indonesia bisa memenuhi tujuan pembangunannya tanpa harus mengorbankan sumberdaya alam.

Jika kondisi ini terwujud, Indonesia bisa menjadi contoh bagi model REDD dan pembangunan rendah karbon melalui perlindungan hutan, yang akan sangat positif bagi penanggulangan bencana perubahan iklim.

Kategori