Masyarakat Sipil Indonesia : Serukan Perlindungan Hutan Untuk Selamatkan Iklim Global

Berita - 14 Oktober, 2010
JAKARTA — Greenpeace bersama dengan koalisi lembaga swadaya masyarakat lainnya menyerukan kepada pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk menutup celah yang ada dalam kesepakatan senilai satu miliar dollar Amerika dengan segera mengimpletasikan moratorium (penghentian sementara) konversi di seluruh hutan alam baik izin baru maupun izin yang telah ada.

Masyarakat Sipil Indonesia bersama Direktur Ekeskutif Greenpeace Internasional

Rincian kesepakatan US $ 1 miliar itu sedang dinegosiasikan setelah nota kesepakatan (LoI) ditandatangani pada bulan Mei tahun ini oleh Pemerintah Norwegia dan Indonesia. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Indonesia mengumumkan dua tahun moratorium konversi di setiap konsesi baru pada hutan alam dan lahan gambut.

"Bukan hanya apa yang Anda lakukan, tetapi juga apa yang tidak Anda lakukan, yang harus Anda pertanggungjawabkan. Pemerintah Indonesia harus menjamin perlindungan bagi semua lahan gambut, hutan tropis, keanekaragaman hayati dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Masalahnya ada pada rincian.  Rincian kesepakatan ini akan menjadi preseden bagi perjanjian masa depan untuk mengakhiri deforestasi secara global, sehingga harus dilakukan tanpa celah," kata Kumi Naidoo, Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional.

"Terlepas dari moratorium, wilayah hutan hujan tropis yang luas dan lahan gambut kaya karbon masih terancam kerusakan di Indonesia. Agar efektif, kesepakatan ini harus mencabut semua konsesi yang ada di hutan alam dan lahan gambut untuk memastikan keselamatan daerah ini," tambahnya.

Pembukaan lahan gambut dan hutan memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Tanah adat milik masyarakat adat dan hak-hak mereka telah dilanggar, menyebabkan konflik sosial, dan terancamnya habitat alami spesies langka.

"Hari ini kami menyediakan kriteria minimum dan indikator untuk moratorium yang efektif yang diakui organisasi masyarakat sipil kepada pemerintah. Negosiasi Norwegia dengan Indonesia untuk mengakhiri kerusakan hutan dan melindungi lahan gambut bisa mengubah perjalanan sejarah dan membawa kita melangkah ke depan untuk mengatasi beberapa krisis besar zaman kita: perusakan hutan tropis, punahnya spesies dan perubahan iklim," kata Berry Nahdian Forqan, Direktur Eksekutif Walhi.

Kumi Naidoo berbicara di sebuah media briefing di Jakarta setelah kapal Greenpeace Rainbow Warrior ditolak  masuk oleh pemerintah Indonesia untuk alasan yang tidak masuk akal.

"Kami kecewa dengan peristiwa ini. Greenpeace adalah Indonesia, juga Kanada, Belanda, Australia, China, atau juga bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Karena kami adalah organisasi global yang berdedikasi untuk perlindungan lingkungan dan perdamaian dunia. Kami bisa hadir di dunia karena keinginan masyarakat sipil global,” lanjut Kumi.

Profile kumi Naidoo

Deforestasi bertanggung jawab atas sekitar seperlima emisi gas rumah kaca global. Mengakhiri deforestasi harus menjadi strategi global untuk mengatasi perubahan iklim, karena mempunyai potensi besar untuk secara cepat mengurangi emisi gas rumah kaca.

Unduh Platform bersama Masyarakat Sipil Indonesia