Greenpeace Menyaksikan Fonterra Terus Berperan dalam Perusakan Hutan

Berita - 21 September, 2010
Aucland, Selandia Baru - Menyusul bukti-bukti baru, Greenpeace mendesak Fonterra dan pemerintah Selandia Baru berhenti mengimpor cangkang sawit (palm kernel) yang berasal dari perusakan hutan. Deforestasi di Indonesia menjadi salah satu penyumbang perubahan iklim dan membawa spesies terancam punah seperti orang utan ke arah kepunahan.

Dua belas bulan setelah kaitan Fonterra dengan industri perusak hutan diungkap oleh “The Sunday Star Times” dan Greenpeace, perusahaan raksasa ini justru semakin memperkuat hubungan mereka dengan perusakan hutan di Indonesia dengan meningkatkan impor cangkang sawit untuk bahan makan ternak mereka. 

Greenpeace kembali melakukan pendokumentasian pada September 2010, kali ini ke kawasan yang dahulu merupakan hutan hujan di Kalimantan Timur, yang dirusak oleh perusahaan. Foto dan video perusakan itu didokumentasikan oleh tim Greenpeace akhir pekan lalu dan bisa dilihat di http://www.greenpeace.org.nz/fonterra .(1) 

Tim terdiri dari tujuh orang, termasuk warga negara Selandia Baru dan Manager Komunikasi Greenpeace Selandia Baru Suzette Jackson, ditangkap oleh keamanan perusahaan pada Minggu (19/9) pukul 13.30 waktu setempat. Mereka kemudian dibawa dan diinterogasi oleh polisi di Sangatta dan dibebaskan 23 jam kemudian tanpa dikenai tuduhan apa pun. 

“Fonterra telah berperan dalam menyebabkan semua kondisi ini melalui penggunaan cangkang sawit mereka yang tidak perlu,” ujar Jackson. “Saya telah bergabung bersama Greenpeace selama sembilan tahun, tetapi belum pernah melihat pemandangan seperti ini...hutan benar-benar hancur. Sangat menyedihkan.” 

“Fakta kita ditangkap hanya karena mendokumentasikan kerusakan hutan hujan untuk perkebunan sawit menunjukkan bahwa oknum industri yang merusak hutan mempunyai sesuatu yang disembunyikan.” 

Kawasan itu, menjadi contoh jelas praktek merusak lingkungan oleh industri. Area yang kini dibuka Sinar Mas itu merupakan salah satu tempat perlindungan terakhir orang utan. Asesmen nilai konservasi tinggi (high conservation value assesment) diperlukan untuk memenuhi standar RSPO. Meski anak perusahaan Sinar Mas, PT. SMART (pemilik konsesi yang dikunjungi Greenpeace itu) merupakan anggota RSPO, tetapi di lapangan tidak ada tanda-tanda asesmen itu sudah dilakukan. Apalagi hasil audit terbaru memperlihatkan bahwa delapan dari 11 konsesi Sinar Mas yang diaudit terbukti beroperasi secara ilegal tanpa AMDAL yang diperlukan. 

Menurut perkiraan terbaru, Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia penghasil emisi gas rumah kaca, sebagian besar disebabkan oleh perusakan hutan dan lahan gambut. (2) Perusakan hutan besar-besaran juga berdampak besar kepada keanekaragaman hayati dan menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. 

“Adalah skandal jika Fonterra terus memberi makan ternak mereka dari perusahaan yang merusak hutan dan lahan gambut – dan pemerintah tidak melakukan apa saja untuk menghentikan ini,” ujar Jackson.

Greenpeace juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menerapkan moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan yang telah diumumkan kepada izin-izin yang sudah diberikan yang berada di kawasan hutan alam. Greenpeace juga meminta diterapkan segera perlindungan menyeluruh lahan gambut.


Catatan :

(1) Foto-foto dramatis di Kalimantan Timur sudah dirilis pagi ini di billboard elektronik di Wellington. Slogan bertuliskan “Fonterra – memicu krisis iklim.”
(2) Indonesia and Climate Charge: Current Status and Policies. The World Bank. 2007