Membangun Kembali Kamp Perlindungan Semenanjung Kampar

Kekuatan Masyarakat untuk membangun simbol perlindungan hutan

Berita - 20 Mei, 2010
Semangat masyarakat Teluk Meranti tidak akan surut untuk melindungi Semenanjung Kampar dari kehancuran hutan lahan gambut. Bersama Masyarakat Teluk Meranti, Greenpeace dan Jikalahari kamp kini dinamai oleh masyarakat menjadi "Kamp Masyarakat untuk Perlindungan Kampar" sebagai simbol semangat masyarakat dalam melindungi hutan lahan gambut yang kaya akan karbon.

Pembukaan lahan oleh PT. Artelindo Wiratama (anak perusahaan APP) di Indragiri Hulu, Propinsi Riau (bagian selatan semenanjung kampar), 26 April 2010 0⁰48.11′ S; 101⁰52.63′ E

Pembukaan lahan oleh PT. Artelindo Wiratama (anak perusahaan APP) di Indragiri Hulu, Propinsi Riau (bagian selatan semenanjung kampar) 0⁰46.72′ S; 101⁰51.33′ E

Pembukaan lahan di konsesi PT Tebo Multi Argo (TMA) anak perusahaan APP di Indragiri Hulu, Propinsi Riau. 26 April 2010 1⁰26.69' S; 103⁰4.04'E

Masyarakat Teluk Meranti, Pelalawan, Riau tengah bekerja sama untuk membangun kembali Kamp Greenpeace yang kini di sebut dengan 'kamp masyarakat untuk perlindungan semenanjung kampar'. Kamp ini menjadi simbol tekad masyarakat untuk melindungi hutan dan lahan gambut Semenanjung Kampar

Membangun kembali kamp sebagai simbol perjuangan masyarakat Teluk Meranti dalam melindungi Semenanjung Kampar dari ancaman penghancuran hutan oleh perusahaan pulp dan kertas  PT. RAPP. Masyarakat bergantung pada hutan dan sungai Kampar untuk mencari ikan dan bertani, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dulu, dan masyarakat  tidak akan pernah menyerahkan hutan ini kepada perusahaan. Bersama masyarakat Greenpeace mendesak pemerintah untuk mencabut segala izin penebangan.

"Sebelum perusahaan datang, keadaan kami baik-baik saja, tidak ada orang yang sampai mati kelaparan," ujar Deli Saputra, Pemimpin Forum Masyarakat untuk Penyelamatan Semenanjung Kampar.

Greenpeace membangun kamp pada bulan Oktober tahun lalu untuk menarik perhatian dunia akan besarnya peran perusakan hutan terhadap perubahan iklim, di Semenanjung Kampar  yang kaya karbon.  Maret lalu Kamp dibakar oleh pihak yang belum diketahui dentitasnya. Pada 2009 aktivis dari seluruh dunia bekerja sama dengan masyarakat melakukan aksi langsung untuk menghentikan kegiatan penghancuran hutan yang di lakukan secara illegal oleh PT. RAPP. Aksi tersebut mendapatkan reaksi dari pemerintah yaitu menteri kehutanan yang mencabut sementara izin operasi PT.RAPP di Semenanjung Kampar.

Tetapi beberapa hari lalu mereka di izinkan kembali beroperasi dan mereka memulai pengerusakannya di bagian selatan Semenanjung Kampar. Setifikasi FSC dari Smartwood untuk RAPP di tunda karena RAPP tidak memenuhi standar lingkungan dan sosial.

"Masyarakat Indonesia meminta pemerintah melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan hutan dan lahan gambut Kampar. Masyarakat Internasional juga menunggu aksi nyata untuk mendukung komitmen yang telah dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun lalu untuk menurunkan emisi Indonesia hingga 41% pada 2020. Pemerintah harus menyelamatkan Kampar - area lahan gambut dalam terbesar di Indonesia- sebagai langkah awal program perlindungan penuh lahan gambut dan harus segera menerapkan penghentian sementara (moratorium) perusakan hutan di seluruh kawasan hutan Indonesia." Juru Kampanye Hutan Greenpeace Zulfahmi

Susanto Kurniawan, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengatakan "Hutan rawa gambut harus tetap dipertahankan sebagai kawasan yang dilindungi agar tidak mengancam kepunahan habitat satwa langka dilindungi, seperti Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan spesies lainnya. Keputusan pemerintah yang menghentikan sementara berlakunya izin RKT (rencana kerja tahunan) PT RAPP di Semenanjung Kampar harus ditetapkan secara permanen sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk melindungi kawasan hutan bernilai tinggi ini. Kenyataannya hingga hari ini PT RAPP masih melakukan pembukaan kanal yang memicu pelepasan emisi karbon."

Baru-baru ini para juru kampanye Greenpeace telah bertemu dengan Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pertanian. Ketiga menteri tersebut menyampaikan komitmen kepada masyarakat bahwa hutan alam rawa gambut harus dilindungi. Pada saat yang bersamaan perusahaan seperti Sinar Mas dan RAPP masih terus merusak hutan dan lahan gambut.

Menteri Lingkungan Hidup harus bekerja sama dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan untuk membentuk Keputusan Bersama Perlindungan Lahan Gambut sebagai langkah cepat untuk segera mencegah perusakan hutan yang sedang terjadi sebelum regulasi yang lebih kuat diimplementasikan. Lebih jauh lagi pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat tanpa harus merusak hutan dan lahan gambut

Kategori