Semenanjung Kampar Masih Terus dirusak

Berita - 3 Juni, 2010
Saat komitmen Moratorium di umumkan Presiden SBY di Norwegia pekan lalu. Hutan dan Lahan gambut masih dalam ancaman perusahaan Kertas, salah satunya kawasan hutan kaya karbon Semenanjung Kampar. Greenpeace memperlihatkan bukti-bukti terbaru betapa perusahaan penghancur hutan itu terus bekerja.

Keindahan hutan di Semenanjung Kampar, kawasan hutan gambut salah satu yang terbesar di dunia yang menyimpan karbon.

Perusaahaan raksasa APRIL yang ikut mengahancurkan kawasan hutan dan lahan gambut terdalam di Indonesia yaitu semenanjung Kampar di propinsi Riau. Meskipun pada November 2009 kementerian kehutanan telah mencabut sementara izin tebang APRIL dan Moratorium telah di umumkan.  Selain di Riau, Hutan gambut dan juga habitat harimau Sumatra di Propinsi Sumatra Selatan dan Propinsi Jambi pun tak luput dari terkaman perusahaan penghancur hutan milik Group Sinar Mas, Asia Pulp and Paper (APP).

"Pekan lalu Presiden telah mendeklarasikan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan selama dua tahun. Tetapi ini tidak akan bisa menyelamatkan sekitar 1,7 juta hektar hutan dalam 4,1 juta konsesi dari kehancuran tanpa intervensi terhadap konsesi yang telah ada. Tanpa itu Presiden tidak akan bisa mencapai komitmennya menurunkan emisi Indonesia hingga 26 persen dengan atau tanpa bantuan internasional," ujar Zulfahmi, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Jika Indonesia ingin menurunkan emisi secara cepat dan signifikan, moratorium ini harus diaplikasikan dalam bentuk Keputusan Presiden untuk menghentikan semua konversi lahan gambut dan hutan, baik konsesi baru maupun yang telah ada. Untuk konsesi yang telah ada, yang harus dihentikan adalah konsesi yang berada di kawasan gambut dan hutan, dengan alternatif pemindahan lahan ke kawasan nonhutan serta kawasan yang telah terdegradasi, dengan syarat harus mengutamakan kepentingan penduduk setempat.

Deli Saputra, Ketua Forum Masyarakat untuk Penyelamatan Semenanjung Kampar (FMPKS) mengatakan, "Masyarakat Teluk Meranti telah berkali-kali meminta pemerintah menghentikan perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan hutan, karena kehidupan kami sangat bergantung kepada hutan."

Masyarakat lokal sangat rentan dan paling menderita jika Hutan Kampar hancur. Itulah mengapa Masyarakat lokal menyambut baik komitmen moratorium dari Presiden, dan mendesak pemerintah untuk segera beraksi menghentikan perusakan hutan.

Indonesia menerima dana perlindungan hutan dari negara lain, Masyarakat berharap dana itu juga akan memberi kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Moratorium adalah bagian dari kesepakatan Indonesia-Norwegia, dimana Norwegia akan menyediakan dana US$ 1 miliar untuk merancang strategi penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) di Indonesia.

"Dana ini, ditambah kesepakatan antara Indonesia dan pemerintah lain harus digunakan untuk melindungi hutan dan lahan gambut Indonesia, dengan skema perlindungan masyarakat sekitar hutan dan keanekaragaman hayati, serta alokasi dana yang melibatkan seluruh pihak dalam pengambilan keputusannya," Zulfahmi berkesimpulan.

Kategori