Kuntungan sosial dan finansial untuk rakyat Indonesia dengan menghentikan perusakan hutan dan perubahan iklim

Berita - 1 April, 2009
Pada pertemuan G20 di Inggris, Greenpeace mengkritisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang langkah nyatanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi.

kerusakaan lahan gambut di Riau

Rancangan regulasi Indonesia mengenai Reduced Emissions from Deforestation dan Forest Degradation (REDD), yang diumumkan minggu lalu akan gagal memberikan keuntungan ini kepada rakyat Indonesia dan gagal untuk mengatasi perubahan iklim.

                                                                                                               Dalam sebuah laporan yang dikomisikan oleh Greenpeace ditunjukkan bahwa pendekatan REDD berbasis pasar, yang didukung Indonesia, akan gagal karena akan menghancurkan pasar karbon, dan tidak memberikan insentif bagi penggunaan energi bersih dan terbarukan serta 'mengunci' teknologi karbon canggih dan infrastrukturnya. Pendekatan pendanaan akan menghindari jebakan-jebakan ini, dan memastikan pemangkasan emisi tinggi dapat terjadi pada negara-negara kaya dan maju, dan pada saat yang sama menyisihkan dana untuk perlindungan hutan.

Yang terjadi ini pada kebijakan pemerintah                    

Salah satu cara untuk Indonesia dapat menunjukan komitmen untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi adalah dengan perlindungan lahan gambut yang sangat penting dalam kestabilan iklim. Namun yang terjadi saat ini, peraturan baru yang di keluarkan Departemen Pertanian adalah pembukaan lahan gambut yang kaya dengan karbon untuk pembangunan.

Selain rencana konversi hutan dan lahan gambut untuk kelapa sawit, di tambah dengan rencana peraturan REDD yang sangat tidak menghormati hak-hak masyarakat adat. Seperti yang telah di akui oleh komisi PBB mengenai penghapusan diskriminasi ras.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terjadi saat ini sangat jauh dari apa yang telah di janjikan SBY kepada dunia international beberapa waktu lalu. Sudah saat nya kata-kata manis itu di wujudkan dengan menyelaraskan para menterinya agar mendukung pendekataan pendanaan REDD, menarik rencana undang-undang yang tidak melindungi hutan dan selalu menghormati hak-hak masyarakat adat.

Greenpeace menyerukan pemerintah Indonesia untuk : 
  • Segera menerapkan moratorium
  • Menarik undang-undang tetang konversi lahan gambut
  • Mengamandemen kebijakan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat

Selanjutnya, pasar karbon harus berfokus pada mendorong teknologi bersih dan terbarukan pada sektor-sektor kunci; dan negara maju harus membuat pemotongan emisi besar-besaran di negaranya dan membantu pendanaan perlindungan hutan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini sebaiknya dilaksanakan dengan pendanaan hutan baru yang memberi nilai pada keuntungan iklim dan keanekaragaman hayati yang diberikan pada hutan dalam cara-cara yang tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

 

Katakan Kepada Presiden Indonesia

Desak Presiden Indonesia menetapkan secepatnya moratorium deforestasi! www.greenpeace.or.id/petisi

Dukung Kami

Greenpeace adalah organisasi kampanye independen. Dukungan finansial dari individu-individu seperti anda adalah tulang punggung untuk kampanye-kampanye Greenpeace

Kategori