Greenpeace Desak Amerika Serikat Untuk Menurunkan Emisi Mereka dan Meningkatkan Dukungan Finansial

Berita - 10 Nopember, 2010
Greenpeace hari ini mendesak Amerika Serikat untuk secara dramatis meningkatkan dukungan finansial mereka terhadap upaya Indonesia untuk mencegah perusakan hutan serta menurunkan emisi gas rumah kaca dalam negeri Amerika. Desakan ini menyusul pengumuman pada konferensi pers Presiden Amerika Serikat Barrack Obama dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, dimana Amerika Serikat akan menyediakan dana terbatas guna membantu Indonesia melindungi hutan alam dan lahan gambut kaya karbonnya.

Pendanaan ini, yang termasuk dalam kerjasama komprehensif Amerika Serikat – Indonesia, termasuk US$ 7 juta bagi pembangunan Pusat Perubahan Iklim dan US$ 10 juta bagi pendanaan perlindungan lahan gambut. Perjanjian ini juga termasuk US$119 juta bagi kerja sama SOLUSI (Science, Oceans, Land Use, Society and Innovation) yang didalamnya termaktub beberapa inisiatif lingkungan, termasuk perjanjian kedua  Tropical Forest Conservation Act agreement, dan the Forestry and Climate Support Project (IFACS).

“Di saat kami menyambut baik kerjasama Amerika-Indonesia untuk mengatasi perusakan hutan, dana yang disediakan masih kurang jika dibandingkan dengan skala dan dampak perusakan hutan yang harus diatasi Indonesia. Sebagai tambahan dari pendanaan ini, Amerika harus memastikan dana ini dipergunakan secara efektif, dengan memprioritaskan perlindungan hutan alam, lahan gambut

dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada hutan,” ujar Rolf Skar, Jurukampanye Senior Greenpeace Amerika Serikat.

“Juga, Amerika Serikat harus secara drastis meningkatkan target penurunan emisinya,” lanjut Skar.

Beberapa pekan lagi akan berlangsung perundingan iklim PBB di Cancun, dimana Indonesia diharapkan akan mengumumkan detail negosiasi dengan Norwegia, yang telah menawarkan dana US$1 miliar bagi perlindungan hutan Indonesia awal tahun ini. Inti dari perjanjian ini adalah moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan selama dua tahun pada konsesi baru di hutan dan lahan gambut, yang diharapkan akan diterapkan mulai 1 Januari 2011.

“Untuk bisa efektif, moratorium dua tahun itu harus memasukkan jutaan hektar hutan yang sudah digenggam oleh perusahaan kelapa sawit dan pulp and paper, serta menerapkan perlindungan penuh kepada lahan gambut kaya karbon.” ujar Bustar Maitar, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara. “Dengan demikian perusahaan harus fokus pada peningkatan produktivitas di lahan yang sudah ada dan meluaskan perkebunannya di lahan yang sudah terdegradasi. Jika ini terwujud, maka akan memberikan hal yang baik pada perekonomian Indonesia, masyarakat dan lingkungan.”