PLTN Haram oleh Ulama NU

Berita - 10 Juli, 2009
Keputusan Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur pada akhir pekan lalu yang menyatakan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ada Haram. Keputusan ini adalah jawaban untuk Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) yang merencanakan pembangunan reaktor di Pulau Madura.

Masyarakat Balong Jepara melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN di semenanjung Muria, Jepara.

Keputusan atau yang sering di sebut dengan fatwa ulama NU Jawa Timur ini seperti satu paku lagi untuk menutup rapat rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Para ulama NU di Jepara pada 1 September 2007 telah menyatakan hal serupa. Para ulama saat ini telah menyimpulkan bahwa resiko kebocoran radioaktif dan limbah dari PLTN sangat membahayakan masyarakat bila di bandingkan manfaat yang terima.

"Greenpeace mendesak Presiden Indonesia terpilih bisa menjadikan fatwa NU ini sebagai titik penghentian rencana membuang-buang uang pada teknologi yang sangat mahal dan berbahaya ini. Dan memulai Investasi pengembangan energi bersih seperti angin, mikrohidro, geothermal dan matahari" Tessa de Ryck

Saat ini di seluruh dunia sudah terbukti bahwa industri tenaga nuklir tengah mengalami kejatuhan, walaupun para pelaku industri tetap gencar melakukan kampanyenya. Pada kenyataannya saat ini industri tenaga nuklir blum dapat mengatasi masalah yang sudah ada sejak 40 tahun lalu. dari 435 rekator yang kini beroperasi kenyataannya sangat jarang pembangunan di lakukan tepat waktu dan biaya pembangunan yang jauh dari rencana semula. Sejak tahun 2008 tidak ada reaktor baru beroperasi di dunia. di bandingkan dengan pembagunan pembangkit listrik tenaga angin yang sedang gencar di bangun hingga kapasitas 27 megawatt.

Pada April lalu, Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanyenya menyatakan tidak akan membangun reaktor nuklir selama energi alternatif masih tersedia. Juni lalu, Perusahaan Listrik Negara tidak melihat tenaga nuklir adalah bagian pengembangan enegi di Indonesia.

Indonesia mempunyai cadangan energi geothermal terbesar di dunia yang belum digunakan, meski sudah ada rencana untuk mensuplai 5 gigawatt pada 2014. Greenpeace mendesak pemerintah untuk meningkatkan target energi terbarukan, terutama geothermal, angin, matahari dan mikrohidro, dengan cara memperbaiki hukum dan regulasi, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan energi terbarukan. Hambatan terhadap pengembangan energi terbarukan ini membuat Indonesia masih terus bergantung pada energi fosil kotor dan melirik energi nuklir yang berbahaya.

Indonesia saat ini baru memanfaatkan kurang dari 5% potensi energi terbarukannya. Greenpeace menekankan perlunya kepemimpinan yang kuat untuk segera menerapkan peraturan guna memanfaatkan sumber energi terbarukan yang ada. Indonesia harus mencontoh negara tetangga Filipina, yang pada akhir 2008 pemerintahnya menerapkan Undang-Undang Energi Terbarukan yang mampu mendorong negara ini menuju masa depan energi bersih, dan membawa keuntungan secara ekonomi serta mengurangi emisi karbon.

Dukung Kami

Greenpeace adalah organisasi kampanye independen. Dukungan finansial dari individu-individu seperti anda adalah tulang punggung untuk kampanye-kampanye Greenpeace

Kategori