Larangan Ekspansi Sawit dan Tambang Beri Harapan bagi Hutan dan Petani Kecil

Siaran Pers - 19 April, 2016
Jakarta, 15 Maret 2016 -- Menanggapi pengumuman tak terduga Presiden Joko Widodo atas moratorium perluasan sawit dan tambang, Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting mengatakan: “Hutan Indonesia menghilang dengan cepat sekali dan untuk mengatasinya dibutuhkan perlindungan mendesak. Hal ini diakui presiden pada saat mengumumkan moratorium pemberian ijin baru bagi perkebunan sawit, HTI dan pertambangan [1]. Meningkatkan keterbukaan data kehutanan termasuk konsesi tambang, kelapa sawit dan HTI merupakan prasyarat penting dalam melaksanakan dan mengawasi rencana presiden ini. Greenpeace berharap data-data yang sejak lama ditutupi ini dapat segera dipublikasikan.”

Kepala Greenpeace untuk kampanye global hutan Indonesia, Kiki Taufik mengatakan:

“Dari pernyataannya, Presiden Jokowi mungkin bermaksud bahwa Moratorium berlaku hanya pada pemberian izin baru konsesi sawit. Artinya Moratorium saat ini yang melarang pemberian ijin HGU baru di wilayah mana pun di hutan primer dan gambut, akan diperluas cakupannya ke seluruh kawasan Indonesia. Masih banyak wilayah hutan yang masuk dalam konsesi yang saat ini, jadi akhir dari ekspansi kelapa sawit harus melindungi seluruh hutan yang tersisa di mana pun berada termasuk di dalam konsesi. [2] 

“Agar industri sawit tidak terus memperluas kebun hingga ke kawasan hutan, Greenpeace sejak lama telah mendorong peningkatan manfaat yang lebih besar dari perkebunan kelapa sawit yang telah ada terutama perkebunan petani mandiri skala kecil. Hal ini membutuhkan dukungan dari pemain besar agar dapat menyediakan keahlian mereka untuk membantu keluarga petani dalam menaikan produktifitas melalui peningkatan praktik pertanian terbaik. 

“Sementara itu pengumuman kemarin tidak memperjelas apakah moratorium akan diterapkan pada konsesi yang belum ditanam, mengingat banyak perusahaan sudah memiliki komitmen nol deforestasi. Pendekatan Stok Karbon Tinggi [2] menyediakan metodologi yang jelas mengubah janji menjadi aksi nyata dan pendekatan tersebut dapat menjadi panduan bagi petani kecil untuk mematuhi komitmen baru moratorium presiden ini.

Greenpeace juga berharap bahwa pengumuman Presiden Jokowi atas moratorium izin pertambangan dapat secepatnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden yang berkekuatan hukum mengikat. 

Hindun Mulaika, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan: 

“Sudah sejak lama izin pertambangan diperoleh secara gampang tanpa mempertimbangkan dampak permanen kerusakan lingkungan. Di Kalimantan Timur luasan areal pertambangan mencapai 75% dari luas provinsi [4]. Hasil Korsup (Kerja Khusus KPK) Minerba menyimpulkan terdapat 3.966 IUP yang masih berstatus Non Clean and Clear.”

 “Reklamasi lahan tambang tidak akan pernah bisa memulihkan keanekaragaman hayati yang sudah hilang, belum terhitung lagi bagaimana dampak tambang batubara terhadap hilangnya lahan pertanian produktif, penurunan kualitas air sungai dan kelangkaan air yang konsekuensinya berdampak mengerikan bagi penduduk setempat [3].

 

Catatan untuk editor: 

[1] http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11271&Itemid=55

[2] Menanggapi permintaan konsumen, banyak perusahaan yang sudah berkomitmen untuk nol deforestasi. Dan pendekatan Stok Karbon Tinggi adalah metodologi yang memungkinkan membantu pemerintah untuk meningkatkan produktifitas kebun yang ada dan itu sesuai dengan keinginan presiden untuk mencapai target baru perlindungan hutan. Lihat http://highcarbonstock.org/

[3] Laporan konsesi tambang yang mencemari air Kalimantan Selatan: http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/645408/EXSUMM%20INDONESIA.pdf

[4] Laporan Banpu: Sebuah desa yang terkepung tambang batubara: http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/desa-terkepung-tambang-batubara/