Greenpeace: Perusahaan minyak sawit raksasa memicu kebakaran hutan di Kalimantan

Siaran Pers - 23 Nopember, 2015
Jakarta, 23 November 2015 – Investigasi terbaru oleh Greenpeace telah mengungkap beberapa perusahaan minyak sawit yang berlabel “‘sustainable/berkelanjutan” telah merusak hutan dan lahan gambut yang memicu kebakaran hutan di Kalimantan.

Peneliti dari Greenpeace menginvestigasi tiga perkebunan di Kalimantan Barat dan Tengah dimana tercatat kebakaran besar selama krisis kabut asap di tahun 2015. [1] Dalam setiap kasus, telah terjadi deforestasi yang meluas dan pengeringan lahan gambut sebelum terjadi kebakaran. Deforestasi dan pengeringan lahan gambut secara luas diakui sebagai akar penyebab krisis kebakaran, termasuk oleh  pemerintah Indonesia. [2]

Minyak kelapa sawit dari perkebunan tersebut dipasok ke pasar internasional melalui pedagang komoditas  seperti Wilmar International, Golden Agri Resources dan IOI Loders Croklaan. Pedagang komoditas ini menjual minyak kelapa sawit kepada perusahaan bermerek internasional yang mempunyai kebijakan “Nol deforestasi”.

Seperempat hutan Indonesia telah hancur sejak tahun 1990. Industri pulp  & kertas dan kelapa sawit adalah penyebab utama dari kehancuran hutan.  [3].  Sementara itu, pemerintah telah mengidentifikasi terdapat 15 juta ha hutan yang tersedia untuk pembukaan dan pengembangan lahan  yang sebagian besar akan digunakan untuk energi (biofuel)  dan  pertanian, dengan kelapa sawit sebagai prioritasnya.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Annisa Rahmawati mengatakan,

"Dalam hidup saya, lebih dari seperempat dari hutan Indonesia telah dijarah. Rakyat Indonesia menanggung akibat dari kerusakan dan kebakaran hutan yang mempengaruhi kesehatan dan mata pencaharian jutaan orang.  Semua ini dilakukan untuk menyuplai permintaan global untuk minyak sawit yang murah, kertas dan kayu."

Dua dari perkebunan kelapa sawit yang diselidiki oleh Greenpeace terkait dengan IOI Group, anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).  Yang ketiga dimiliki oleh Alas Kusuma Group, dimana beberapa perusahaan dari kelompok ini memegang sertifikat Forest Stewardship Council (FSC).

Greenpeace menyerukan kepada semua perusahaan untuk membuka data konsesi mereka secara lebih transparan dan tersedia untuk publik serta mengumumkan langkah-langkah yang akan diambil untuk melindungi hutan dan lahan gambut serta memastikan untuk  tidak berkontribusi terhadap krisis kebakaran berikutnya. RSPO juga harus menyerukan kepada anggotanya  untuk mempublikasikan peta konsesi, sesuai dengan hasil resolusi yang telah disetujui pada konferensi RSPO dua tahun lalu.

Kasus-kasus ini mengekspos kegagalan sistemik oleh sektor perkebunan Indonesia untuk mengakhiri deforestasi. Langkah-langkah yang telah diambil oleh  perusahaan saat ini belum cukup kuat untuk menghentikan pemasok  mereka   menghancurkan hutan dan lahan gambut. Oleh karena itu, Greenpeace menyerukan  para pedagang komoditas serta perusahaan pembeli minyak sawit dan bubur kertas dari Indonesia untuk bekerja sama melakukan larangan secara luas kepada industri  terhadap deforestasi dan pembukaan di lahan gambut, termasuk memutus hubungan pemasok pihak ketiga yang masih melanggarnya.

Annisa melanjutkan,

"Meskipun telah bertahun-tahun menjadi pembicaraan, perusahaan-perusahaan sawit masih memiliki andil besar dalam krisis kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan harus mempublikasikan peta mereka, sehingga kita  dapat melihat siapa yang masih merusak hutan hujan Indonesia. Mereka yang masih terus membabat hutan hujan dan lahan gambut, harus dikeluarkan dari pasar. Jika tidak, maka kehancuran dan bencana asap akan terus berlanjut, sampai tidak ada lagi hutan  yang tersisa."

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo  telah berjanji untuk melarang pembukaan lahan gambut  baru, termasuk yang sudah memperoleh ijin. [4] Greenpeace meminta kepada Presiden, agar kebijakan baru ini  dilaksanakan sepenuhnya oleh perusahaan dan diawasi oleh pemerintah. Kerangka hukum untuk kebijakan baru tersebut  sangat dibutuhkan  dan didukung dengan adanya transparansi data terkait pemetaan tutupan hutan, lahan gambut dan kepemilikan lahan. Aturan ini juga harus mencakup keseluruhan  hutan alam yang ada di Indonesia.

Catatan untuk editor:

  1. Laporan dapat diunduh disini: www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/forests/2015/Under-Fire-Ind.pdf
  2. http://en.tempo.co/read/news/2015/11/01/055714941/Peatland-Restoration-Prevents-Forest-Fires-says-Jusuf-Kalla
  3. Greenpeace melakukan penilaian menyeluruh pada data resmi tutupan hutan Pemerintah Indonesia dari tahun 1990 sampai 2013. Pada periode ini, 31 juta hektar hutan Indonesia telah dihancurkan-hampir setara dengan luas Negara Jerman. Kelapa sawit merupakan penyebab utama perusakan hutan hujan dan habitat orangutan..
  4. http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/Press-Releases/President-Joko-Widodos-peatland-ban-sets-the-bar-for-action-on-climate-change/

Moratorium mengenai izin baru konsesi di lahan gambut sudah berlaku selama beberapa tahun tetapi masih sering diabaikan. Salah satu dari perkebunan tersebut telah diteliti  oleh Greenpeace dan menjadi pertanyaan banyak pihak karena tetap mendapatkan izin meskipun lahan tersebut berada dalam area moratorium.

Kontak media:

  • Annisa Rahmawati, Forests Campaigner, Greenpeace Southeast Asia, Indonesia.  +62-811-1097-527
  • Zamzami, Jurukampanye Media Greenpeace Asia Tenggara, Indonesia, +628117503918,