Greenpeace Desak Pemerintah Indonesia Untuk Menghentikan Perusakan Hutan

Siaran Pers - 9 Agustus, 2010
Jakarta - Greenpeace hari ini bertemu dengan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penegakan dan Penataan Hukum Lingkungan Ilyas Asaad untuk menyerahkan laporan penelitian Greenpeace selama 8 bulan terakhir, mendesak Pemerintah untuk menyelidiki perusakan hutan dan lahan gambut yang masih terus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Sinar Mas.

"Perusahaan-perusahaan seperti Sinar Mas terus bertindak seperti mempunyai kekebalan hukum dan mempunyai aturan sendiri. Bukti-bukti Greenpeace yang didapat selama 12 bulan terakhir secara konsisten menunjukkan pelanggaran proses perizinan dan pengembangan perkebunan di lahan gambut, termasuk secara ilegal di gambut dalam oleh Sinar Mas, dan kami menduga ini hanyalah ujung gunung es," kata Bustar Maitar, Forest Team Leader, Greenpeace Asia Tenggara.

Laporan investigasi : http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/SM_APP


Sejak Desember 2009 Greenpeace terus menemukan perusakan hutan dan lahan gambut oleh Sinar Mas. Bahkan perusahaan itu baru saja mengumumkan rencana perluasan termasuk pengembangan 100.000 hektar di Kalimantan dalam dua tahun ke depan. Ekspansi yang sedang berjalan dan diproyeksikan tersebut membahayakan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi.

"Kementerian Lingkungan Hidup memiliki sarana dan mandat untuk bertindak dan menyelidiki, dan kami mendesak mereka untuk melakukannya segera. Konsesi dan operasi pada hutan dan lahan gambut yang sudah diberikan perlu diselidiki dan setiap dokumen-dokumen tidak lengkap atau beroperasi secara ilegal harus dicabut. Konsesi hutan dan lahan gambut yang belum dikembangkan harus dilindungi dalam moratorium yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Yudhoyono, bukan hanya diberlakukan pada konsesi baru," kata Maitar.

Presiden Yudhoyono mengumumkan moratorium (penghentian sementara) konsesi baru, tetapi tidak termasuk ribuan hektar kawasan hutan yang izinnya sudah diperoleh kepada perusahaan seperti Sinar Mas di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Selain itu, perusahaan berencana untuk memperluas ratusan ribu hektar lagi di tahun-tahun mendatang, mengklaim bahwa lahan itu adalah lahan yang sudah terdegradasi.

"Sinar Mas mengklaim hanya akan berekspansi di lahan yang sudah terdegradasi, tapi investigasi lapangan kami berkali-kali menunjukkan mereka membuka hutan dan lahan gambut. Istilah menggunakan istilah "lahan terdegradasi" adalah eufimisme untuk membenarkan perilaku ‘bisnis seperti biasa". Kita perlu pemerintah Indonesia untuk masuk dan memastikan bahwa penghancuran ini berhenti, "Maitar melanjutan.

Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia bertindak untuk memastikan perlindungan hutan Indonesia, iklim dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan. Sangat penting bahwa moratorium, yang akan efektif pada Januari 2011, meliputi konsesi yang ada dan juga konsesi baru.

kontak:

Bustar Maitar, Team Leader Kampanye Hutan, Greenpeace Asia Tenggra, +62 813 4466 6135
Hikmat Soeriatanuwijaya, Juru Kampanye Media, Greenpeace Asia Tenggara, +62 811 1805 394