Greenpeace menawarkan solusi pengrusakan hutan Indonesia yang pesat dan meningkatnya emisi karbon

Siaran Pers - 31 Oktober, 2008
Greenpeace hari ini meluncurkan prakrasainisiatif Hutan untuk Iklim atau Forests for Climate (FFC), sebuah solusi rintisan untuk menekan laju deforestasi, mengatasi perubahan iklim, melestarikan keanekaragaman hayati dan melindungi sumber penghidupan jutaan orang yang bergantung pada hutan.

 

Hutan untuk Iklim adalah proposal andalan Greenpeace untuk sebuah mekanisme internasional guna mendanai upaya penurunan emisi karbon dari penyusutan hutan tropis di negara-negara pemilik hutan yang peserta untuk memenuhi komitmen dari fase kedua dari kesepakatan Protokol Kyoto (pasca 2012).

Sebagai langkah awal Greenpeace mempertemukan negara-negara donor dengan prakarsa-prakarsa nyata di negara-negara berkembang pemilik hutan. Greenpeace mengundang perwakilan negara-negara donor, lembaga-lembaga donor, para pejabat dan gubernur dari beberapa propinsi terkait untuk membicarakan prakarsa ini dan mendukung moratorium terhadap konversi hutan baru di Indonesia sebelum masuknya uang yang berasal dari mekanisme karbon.

Peluncuran yang dihadiri banyak berbagai pihak ini berlangsung di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dalam acara yang diselenggarakan bersama dengan Bapak Rachmat Witoelar, Menteri Negara Lingkungan Republik Indonesia.

"Pesatnya deforestasi dan meningkatnya emisi gas rumah kaca di Indonesia didorong oleh iming-iming keuntungan jangka pendek. Mekanisme Hutan untuk Iklim Greenpeace adalah solusinya karena  memberikan nilai untuk membiarkan hutan tetap utuh," ungkap Arief Wicaksono, Penasihat Politik Greenpeace Asia Tenggara.

"Pemerintah Indonesia dan seluruh komponen masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan akan bertanggungjawab mengelola hutan secara lestari dalam konteks pembangunan lingkungan hidup Indonesia dan pencegahan memburuknya perubahan iklim. Dengan kata lain, Indonesia sudah saatnya lebih mendapatkan hak pendanaan yang berasal dari negara-negara di dunia terutama negara-negara maju dalam mengelola tanggungjawab bersama, yaitu paru-paru dunia," kata Menteri NegaraLingkungan Hidup, Rachmat Witoelar.

Di dalam mekanisme Hutan untuk Iklim, negara-negara industri yang telah menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi mereka akan mendanai perlindungan sejumlah besar wilayah-wilayah hutan tropis yang tersisa. Negara-negara berkembang dengan wilayah hutan luas seperti Indonesia, yang memilih untuk ikut berpartisipasi dan menunjukkan komitmen untuk melindungi hutan, akan mendapat kesempatan mendapatkan pendanaan bagi usaha-usaha pengingkatan kemampuan dan pengurangan tingkat emisi nasional yang berasal dari deforestasi.

FFC mencegah deforestasi dari bergeser dari satu negara ke negara lainnya. Sejauh ini FFC merupakan satu-satunya mekanisme yang melibatkan perwakilan masyarakat adat untuk memastikan dihormatinya hak dan sumber-sumber kehidupan mereka.

Greenpeace mendorong agar mekanisme FFC menjadi bagian dari fase kedua kesepakatan Kyoto (pasca 2012) mengenai perubahan iklim. Jika negara-negara berkomitmen dengan mekanisme FFC, pendanaan dari negara-negara industri untuk perlindungan hutan tropis akan siap pada tahun 2009.

"Hutan alam yang tersisa utuh terakhirdi Indonesia harus dilindungi untuk memerangi perubahan iklim, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi sumber kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan. Pertama-tama, kita perlu secepatnya mencanangkan moratorium terhadap deforestasi, yang diikuti oleh pendanaan internasional melalui PBB untuk melindungi hutan demi nilai karbonnya," kata Wicaksono.

Kapal Greenpeace Esperanza, akan meninggalkan Jakarta pada hari Sabtu tanggal 1 November menuju Riau. Greenpeace memulai bagian Indonesia dari pelayaran "Hutan untuk Iklim" di Jayapura pada tanggal 6 Oktober lalu, untuk menyoroti kerusakan pesat hutan-hutan yang tersisa di Asia Tenggara.

Greenpeace menyerukan pemerintah Indonesia untuk secepatnya menerapkan moratorium bagi semua bentuk konversi hutan, termasuk pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, industri penebangan kayu dan pendorong deforestasi lainnya.

Other contacts: Arief Wicaksono, Penasihat Politik, Greenpeace Asia Tenggara, +62 815 9704400 Christoph Thies, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Internasional, +62 813 1582 9513/+49 17 1883 1107, Sudariyono, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup, +62 812 808 0585 Dida Gardera, Kabid Humas, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, +62 815 1052 0081 Martin Baker, Koordinator Komunikasi (Asia), Greenpeace Internasional,+62 813 1582 9513 Nabiha Shahab, Juru Kampanye Media, Greenpeace Asia Tenggara, +62 813 1421 3432

Kategori