Kapal Greenpeace Esperanza tiba di Jakarta

Siaran Pers - 29 Oktober, 2008
Kapal Greenpeace Esperanza pagi ini tiba di Jakarta dan menyerukan langkah cepat untuk menyelamatkan iklim global dan memperoleh bukti-bukti baru meningkatnya tekanan terhadap hutan Papua, serta menyerukan kepada Pemerintah untuk mendukung upaya Gubernur Riau mengawali pencanangan moratorium.

Esperanza

Sebagai tanggapan atas mendesaknya masalah ini dan menunjukkan nilai hutan-hutan utuh bagi lingkungan dan masyarakat, Greenpeace dan Kementrian Negara Lingkungan Hidup akan menyelenggarakan seminar internasional bersamaan dengan kedatangan kapal Esperanza untuk memperkenalkan Hutan untuk Iklim atau Forests for Climate (FFC),  sebuah proposal andalan bagi sebuah mekanisme pendanaan internasional untuk melindungi hutan tropis. Gubernur Riau, yang telah menyatakan kesediaannya untuk mencanangkan moratorium akan menjadi salah satu pembicara utama bersama-sama dengan Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

 "Setelah menyaksikan pengrusakan hutan terakhir di Papua dan Papua Barat selama tiga minggu terakhir ini, diperlukan langkah-langkah cepat untuk melindungi hutan dan hutan gambut di Indonesia," kata Madeleine Habib, nakhoda kapal Esperanza. "Kami mengharapkan moratorium baru di Riau adalah langkah pertama untuk menghentikan deforestasi."

Kapal Esperanza meninggalkan Jakarta dan menuju Sumatra dimana Greenpeace akan bekerja dengan masyarakat dan pemerintah setempat untuk mengadakan survey pemetaan semenanjung Kampar di Riau, sebagai langkah pertama dalam melindungi wilayah yang belum tersentuh konversi dan yang akan dikenakan moratorium.

Di Sumatra, jutaan hektar hutan gambut telah ditebangi atau dialokasikan untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada bulan Agustus, Gubernur Riau, telah mengakui akibat dari kerusakan terjadi akibat konversi hutan terhadap masyarakat dan lingkungannya dan kemudian telah mendeklarasikan moratorium.

"Moratorium terhadap konversi hutan adalah awal yang baik dan kesempatan bagi pemerintah daerah, masyarakat adat dan stakeholder lain untuk memperbaiki tata pengelolaan hutan. Greenpeace menyambut baik langkah Gubernur Riau untuk melindungi hutan gambut Sumatra, intervensi penting yang dapat membantu pengurangan emisi gas rumah kaca," kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Semenanjung Kampar selama berpuluh tahun mendapatkan tekanan dari konversi hutan dan gambut lahan yang pesat untuk perkebunan kelapa sawit dan insustri kertas. Seluas 700.000 hektar hutan utuh di Kampar telah dialokasikan untuk tiga HPH besar, 19 konsesi pulp dan kertas serta 12 konsesi perkebunan kelapa sawit. (1)

Selain tekanan dari lepasnya emisi karbon dan hilangnya keanekaragaman hayati yang besar, kehidupan masyarakat adat setempatpun juga terancam.

"Sungai dan lahan gambut di bagian hulu Semenanjung Kampar telah lama menjadi pusat kehidupan masyarakat Melayu Riau. Sekarang wilayah ini mengadapi ancaman serius akan pengeringan lahan-lahan gambutnya. Bila ini terjadi, masyarakat akan kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupannya," kata Susanto Kurniawan, Koordinator Jikalahari.(2)

Hutan utuh terakhir Indonesia harus dilindungi untuk memerangi perubahan iklim, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi sumber kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Greenpeace menyerukan Pemerintah untuk secepatnya menerapkan moratorium bagi semua bentuk konversi hutan, termasuk pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, industri penebangan kayu dan pendorong deforestasi lainnya.

Other contacts: Martin Baker, Communications Coordinator (Asia), Greenpeace Internasional, +62 813 1582 9513 Nabiha Shahab, Greenpeace Southeast Asia, Media Campaigner, +62 813 1421 3432

VVPR info: Findi Kenandarti, Asst. Media Campaigner,+62 816 168 1840

Notes: (1) Dinas Kehutanan Propinsi Riau (2006) (2) Jikalahari adalah konsorsium 27 organisasi lingkungan di Riau yang secara aktif mengusung hak-hak masyarakat adat yang bergantung pada hutan melalui usaha-usaha menyelamatkan dan melindungi hutan di Propinsi Riau. Jikalahari telah secara aktif berkampanye untuk penyelamatan hutan gambut di Semenanjung Kampar selama enam tahun terakhir. Sebagai bagian dari usaha ini, Jikalahari dan pemerintah daerah Siak dan Pelalawan sudah menyetujui memorandum kesepakatan untuk melindungi hutan gambut di Semenanjung Kampar. Jikalahari terlibat aktif dalam mendorong diterapkannya kebijakan moratorium bagi konversi hutan dan lahan gambut di Propinsi Riau.