‘Hewan-Hewan Terancam Punah’ Kunjungi Kementerian Lingkungan Hidup

Greenpeace Serukan Aksi Untuk Lindungi Lingkungan

Siaran Pers - 8 April, 2010
Menyusul pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pers akan pentingnya aksi nyata lebih besar demi perlindungan lingkungan, ‘beberapa spesies yang saat ini terancam kepunahan’ hari ini mengunjungi Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia untuk mendesak pemerintah menegakkan hukum dan melindungi lingkungan.

Aktivis Greenpeace mengenakan kostum orangutan, macan dan gajah -binatang yang hidup di hutan Indonesia yang saat ini kehilangan habitatnya dan butuh perlindungan. Sebagai bagian dari seruan ini, para aktivis juga menyerahkan paket bukti-bukti perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan besar di Sumatra, Kalimantan dan Papua, daerah-daerah yang paling kritis dan membutuhkan langkah kongkrit perlindungan segera.

"Greenpeace menyambut baik ajakan Presiden SBY kepada Greenpeace untuk bekerja sama dengan pemerintah demi menyelamatkan lingkungan Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup punya mandat dan wewenang untuk mengambil langkah menghentikan pihak-pihak yang melakukan perusakan hutan dan lahan gambut. Mereka harus mewujudkan kata-kata SBY menjadi aksi dengan melakukan penyelidikan perusakan lingkungan dan mengambil langkah lain yang diperlukan. Kami berada di sini untuk membantu Kementerian melakukan itu, dengan menyediakan bukti-bukti perusakan hutan dan lahan gambut oleh perusahaan kelapa sawit dan pulp and paper," ujar Yuyun Indradi, Penasehat Politik Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

"Sebagai langkah awal, kementerian bersama Presiden harus menerapkan penghentian sementara (moratorium) penebangan hutan dan melakukan perlindungan penuh terhadap lahan gambut. Ini adalah langkah paling penting dalam melindungi lingkungan Indonesia, serta dalam rangka memenuhi komitmen Presiden untuk menurunkan emisi Indonesia hingga 41% pada 2020," Indradi menuturkan.

Greenpeace mendesak perlindungan penuh lahan gambut dan moratorium penebangan hutan karena ini akan menyediakan ruang bagi implementasi program jangka panjang perlindungan hutan yang didukung dana internasional. Moratorium juga akan menggairahkan investasi di area lain seperti peningkatan produktivitas di lahan perkebunan yang sudah ada, terutama pada petani kecil. Lebih jauh lagi, ini akan memulai proses perencanaan lebih baik dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi daerah non hutan yang bisa dijadikan perkebunan.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 telah memberi mandat besar kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan audit lingkungan, penegakan hukum, investigasi dan penuntutan administratif. Greenpeace melihat kunjungan ke Kementerian kali ini tidak hanya sebagai bentuk keprihatinan akan terus terjadinya perusakan hutan di Indonesia oleh segelintir perusahaan raksasa, tetapi juga bentuk dukungan kepada Kementerian untuk melaksanakan mandat dari Undang-Undang Lingkungan itu.

"Kami menyambut seruan kerjasama SBY secara sangat serius dan meminta menteri-menterinya juga melakukan hal yang sama. Untuk bisa benar-benar menyusun skema perlindungan hutan serta peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup harus menghentikan perusakan sekarang juga," Indradi menyimpulkan.

Other contacts: Yuyun Indradi, Penasehat Politik Hutan Greenpeace Asia Tenggara, 081226161759 Hikmat Soeriatanuwijaya, Jurukampanye Media Greenpeace Asia Tenggara, 08111805394, 0818930271

Kategori