Melindungi hutan gambut riau akan melindungi kehidupan dan ketahanan pangan masyarakat

Siaran Pers - 3 April, 2009
Greenpeace dan lembaga non pemerintah berbasis di riau, Jikalahari, pagi ini memperlihatkan bagaimana dampak kehancuran hutan gambut di Provinsi Riau terhadap kehidupan dan ketahanan pangan masyarakat di sungai Riau. Konfrensi pers ini juga meluncurkan penemuan baru yang akan ditanggapi enam calon anggota legislative untuk DPRD di Riau dan satu caleg DPD RI.

nelayan di sungai kuala cenaku, Riau.

Penelitian ini mengenai dampak air gambut terhadap udang air tawar di sungai Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kajian ini dilakukan oleh tim peneliti dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau bekerjasama dengan Greenpeace Asia Tenggara.

Lahan gambut Riau merupakan satu dari lahan gambut terbesar di dunia yang menyimpan kandungan karbon. Jika lahan gambut dan hutan hancur, maka akan meningkatkan emisi karbon yang menimbulkan efek gas rumah kaca. lebih jauh lagi ini akan berdampak serius pada perubahan iklim, penghancuran kehidupan dan ketahanan pangan masyarakat.

Penelitian ini menemukan menurunnya populasi udang air tawar karena rendahnya  kadar asam air sungai sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang hasilnya berdampak pada sumber pangan.

"Berdasarkan hasil penelitian, ini jelas bahwa pengaliran air gambut ke sungai dari pembuatan kanal-kanal di lahan gambut berdampak pada spesies udang air tawar di sungai.Untuk menghentikan masalah ini, kita harus menghentikan pengaliran air gambut ke sungai dengan cara menutup kanal-kanal yang ada," kata Dr Deni Efrizon, peneliti Faktultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau.

Pada Agustus 2008, Gubernur Riau Wan Abu Bakar pernah mendeklarasikan jeda tebang di hutan alam dan menghentikan pengrusakan hutan di Riau. Riau merupakan provinsi pertama yang berinisiatif merespon pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat pertemuan G-8 tahun 2008 lalu di Hokaido, Jepang untuk menurunkan 50 persen emisi karbaon dari pengrusakan hutan tahun 2009.

Menindaklanjuti pernyataan Gubernur akhir tahun lalu, secara nyata Greenpeace dan Jikalahari melakukan penilaian dan pemetaan di beberapa lahan gambut termasuk di Semenanjung Kampar untuk membangun rencana rehabilitasi lahan gambut yang kering dan rusak. Namun hingga saat ini, moratorium belum menjadi sebuah kebijakan pemerintah Riau.

"Jikalahari terus mendorong agar jeda tebang ini ditetapkan sebagai kebijakan daerah karena mustahil kesejahteraan masyarakat terwujud jika keselamatan dan ketahanan pangan masyarakat terancam akibat penghancuran kawasan bergambut dan hutan alam. Jeda tebang ini adalah rentang waktu untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan yang selama ini tidak dilakukan secara lestari. Padahal hutan bagi masyarakat Riau adalah jati diri masyarakat melayu Riau," ujar Susanto, Koordinator Jikalahari.

Dengan kenyataan ini menjadi tantangan bagi legislative kedepan untuk menjamin keselamatan dan ketahanan pangan masyarakat Riau dengan menggunakan hak-hak legislasi sehingga kebijakan jeda tebang bisa terwujud.

"Jika gubernur Riau saat ini mau menunjukkan kepedulian atas kehidupan dan ketahanan pangan masyarakat riau, maka seharusnya menjadikan jeda tebang sebagai kebijakan. Kami juga meminta Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mendeklarasikan secara nasional jeda tebang di lahan gambut dan pengrusakan hutan. Ini peringatan penting jika kita ingin menjawab pengaruh gas rumah kaca dan untuk melindungi hutan Indonesia yang tersisa dan lahan gambut untuk generasi mendatang," tegas Zulfahmi, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Other contacts: Zulfahmi, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, (di Pekanbaru) 0812 682 12 14 Susanto, Koordinator Jikalahari (di Pekanbaru) 08127631775

Kategori