Masyarakat Papua Bertindak untuk Melindungi Hutan dan Melawan Perubahan Iklim

Siaran Pers - 23 Juli, 2009
Koalisi masyarakat sipil Papua hari ini meluncurkan rencana aksi untuk melawan ancaman deforestasi di Propinsi Papua, yang merupakan rumah bagi hutan hujan tropis yang masih tersisa di Indonesia. Koalisi yang terdiri atas Greenpeace, Jaringan Ornop Papua FOKER, dan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Samdhana Institute, mengumumkan pembentukan kelompok kerja untuk menyusun langkah-langkah kebijakan, pengelolaan dan pendanaan hutan yang diperlukan untuk melindungi hutan, masyarakat adat yang bergantung pada hutan, keragaman hayati, dan juga melawan perubahan iklim.

Papua, Indonesia Perbedaan yang tajam antara hutan tersisa dan hutan yang telah hancur untuk pembukaan perkebunaan kelapa sawit di Papua, hutan alam terakhi Indonesia.

Tumpang tindih peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan hutan Papua menjadi penyebab meningkatnya deforestasi akibat konversi bagi perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan yang tidak lestari dan penebangan ilegal. Papua yang menyandang status "otonomi khusus" menerapkan satu hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam, namun, peraturan lainnya menyatakan bahwa hutan adalah milik negara.

"Hutan Papua, salah satu hutan terkaya keragaman hayatinya di dunia, menjaga 70% populasi, namun 70% masyarakat Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Dua puluh persen dari 40 juta hektar hutan Papua telah hilang, aksi mendesak harus segera dilakukan untuk melindungi hutan yang tersisa dan untuk menjaga hak-hak masyarakat adata yang bergantung pada hutan," demikian dikatakan Marthen Kayoi, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua.

Pengakuan internasional atas pentingnya peran hutan dalam menjaga kestabilan iklim memicu munculnya upaya-upaya untuk melindungi hutan alam seperti yang ada di Papua. Namun demikian, Greenpeace memberi peringatan tentang bagaimana dana perlindungan ini didapatkan dan dipergunakan. Inisiatif dan perlindungan hutan Greenpeace "Hutan untuk Iklim"(1) mempromosikan satu pendekatan dimana komunitas internasional menyumbang pada skema pendanaan yang digunakan untuk perlindungan hutan berbasis pada komunitas dan masyarakat adat. Perdagangan karbon telah pula diusulkan sebagai solusi alternatif namun Greenpeace menilai Indonesia tidak siap memasuki skema perdagangan karbon terutama karena buruknya rekam jejak tata pemerintahan di Indonesia. Greenpeace juga menilai pendekatan perdagangan karbon tidak akan mendorong negara industri untuk benar-benar menurunkan emisi di negara asal mereka.

"Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan hutan, masyarakat, kergaman hayati Papua dan melawan perubahan iklim global adalah dengan melakukan aksi nyata global dengan segera. Ini artinya, negara industri harus memberikan pendanaan setidaknya US$40 milyar per tahun untuk melindungi hutan-hutan alam yang semakin menyusut dan melakukan penurunan emisi secara drastis di negara asal mereka," demikian Yuyun Indradi, Pengkampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Solusi Greenpeace meliputi penerapan eco-forestry sebagai bagian dari solusi melawan perubahan iklim, dimana hal ini telah berhasil dilakukan di Papua Nugini.

"Papua dan Papua Nugini cukup serupa, oleh karenanya kami berniat bekerja dan meningkatkan aktifitas eco-forestry di Papua. Hal ini juga dapat dianggap sebagai upaya aksi awal untuk melindungi hutan Papua. Eco-forestry tidak hanya sekedar pengelolaan hutan, tapi yang lebih penting adalah komunitas masyarakat dapat membangun kapasitas mereka dan memperoleh manfaat karena hak mereka diakui dan dihormati," demikian dikatakan aktivis eco-forestry PNG dan Pengkampanye Hutan Greenpeace, Sam Moko.

"Presiden SBY harus membuka mata atas terjadinya krisis iklim dan melakukan aksi nyata segera dengan memberantas korupsi dalam tata pemerintahan di sektor kehutanan dan memberlakukan moratorium penebangan hutan. Kondisi ini akan mendorong mengalirnya dana-dana perlindungan hutan dari negara industri yang dapat membantu menyediakan solusi bagi hutan yang lestari, masyarakat, dan keragaman hayati yang bergantung padanya dan membantu memenangkan perlawanan global terhadap perubahan iklim," tutup Yuyun Indradi.

Greenpeace adalah organisasi kampanye global yang independen yang beraksi untuk mengubah sikap dan  perilaku, melindungi dan menjaga lingkungan hidup, dan mempromosikan perdamaian

Other contacts: Yuyun Indradi Greenpeace Southeast Asia Forest campaigner, tlp +62 811 180 5369 Hikmat Soeriatanuwijaya, Greenpeace Southeast Asia Media campaigner, tlp +62 811 180 5394

Notes: Untuk penjelasan lanjutan bisa membaca di : http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/forest-for-climate

Kategori