Para Pemimpin G-8 Harus Bertanggung Jawab Atas Perubahan Iklim

Greenpeace : Dukung Mekanisme PBB Untuk Perlindungan Hutan dan Iklim

Siaran Pers - 8 Juli, 2008
Greenpeace menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk meminta keseriusan dan kesungguhan para pemimpin negara G-8 dalam mewujudkan kerangka mekanisme pendanaan yang efektif guna mengurangi penggundulan hutan (deforestasi) dan degradasi hutan di kawasan tropis (1). Greenpeace menginginkan PBB , bukan Bank Dunia, untuk memimpin upaya tersebut yang harus mendukung Protokol Kyoto dan tidak digantikan oleh strategi mitigasi lain, seperti yang diusung Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, dalam bentuk Pertemuan Pengemisi Utama (Major Emitter’s Meeting – MEM).

Greenpeace juga menghimbau pemerintah Indonesia menunjukkan kepemimpinan sejati dengan kesungguhan dan keseriusannya dalam mendorong upaya nyata penghentian penggundulan hutan pada saat kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Hokkaido, Jepang untuk menhadiri KTT G8 guna menyampaikan keprihatinan negara- negara berkembang yang tergabung dalam forum D-8, seperti Bangladesh, Nigeria dan Turki.

"Negara-negara G8 harus menyadari bahwa melindungi keutuhan hutan sangat penting bagi upaya melestarikan keanekaragaman hayati dan memerangi perubahan iklim. Dengan seperlima emisi gas rumah kaca (GRK) yang berasal dari pembukaan hutan,hujan tropis pemerintah yang tergabung dalam forum ini harus mendukung pembentukan mekanisme pendanaan yang efektif dalam kerangka Protokol Kyoto yang mampu menjamin terlaksananya upaya dengan skala dan pendanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan agar laju penggundulan hutan dapat dihentikan secara nyata hingga dasawarsa depan," ujar Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

"Menjadi pemimpin sejati adalah dengan memenuhi janji yang sudah disampaikan. Jeda atau moratorium penggundulan hutan (2) merupakan langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia guna menunjukkan pada dunia keseriusan Indonesia dalam memerangi perubahan iklim. Hanya moratorium yang dapat memberikan ruang dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan segala permasalahan tata kelola (governance) sebelum kita bergerak ke skema pendanaan untuk perlindungan hutan," tambahnya.

Para pemimpin dari 8 negara maju bertemu di Hokkaido, Jepang, 7-9 Juli guna mendiskusikan serangkaian permasalahan dunia, dari dana bantuan untuk Afrika hingga perubahan iklim. Greenpeace percaya bahwa negara-negara G-8 memiliki rasa tanggung jawab dalam memerangi perubahan iklim yang harus ditunjukkan dengan menyepakati komitmen mengikat untuk melakukan pengurangan tingkat emisi GRK lebih besar (3) serta mulai memimpin sebuah [R]evolusi Energi global yang akan mengganti penggunaan bahan baker fosil dengan sumber-sumber energi terbarukan yang "bersih"

Pengrusakan hutan tropis menyumbang hampir seperlima dari emisi GRK global, setelah sektor energi. Saat ini laju pengrusakan hutan Indonesia tercatat paling tinggi diantara negara-negara kaya hutan lainnya, menjadikan negara ini penyumbang emisi GRK ketiga terbesar di dunia.

Other contacts: Adhityani Arga, Juru Kampanye Media,Greenpeace Asia Tenggara, +62 813 980 999 77 Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan,Greenpeace Asia Tenggara, +62 813 44666 135 Sonki Prasetya, Juru Kampanye Iklim dan Energi,Greenpeace Asia Tenggara, +62 818 0620 3824 Kontak di G8 Media Center di Toyako Daniel Mittler, ahli G8/climate Greenpeace Internasional, +49 171 876 5345 Beth Herzfeld, hubungan pers Greenpeace Internasional, +44 (0) 7717 802 891

Notes: (1) (www.greenpeace.org/forestsforclimate) (2) Moratorium deforestasi (jeda penggundulan, pengeringan dan pembakaran hutan) merupakan sebuah mekanisme untuk menghentikan pengrusakan hutan guna menyediakan waktu serta ruang yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah jaringan kawasan lindung serta wilayah yang didedikasikan untuk penggunaan hutan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. (3) Greenpeace menuntut para pemimpin G8 di Jepang untuk menahan kenaikan rata-rata suhu dunia serendah mungkin dari kenaikan 2 derajat Celcius suhu bumi sebelum Revolusi Industri. Negara maju harus memimpin proses ini dan mendemonstrasikan kesungguhan mereka untuk mengurangi 30% emisi pada tahun 2020 dan 80-90% emisi pada tahun 2050 dibandingkan dengan tahun 1990. Negara-negara G8 juga harus mulai menyadari bahwa melindungi hutan yang utuh krusial dalam upaya memelihara keanekaragaman hayati serta memerangi perubahan iklim.

Kategori