Pedagang Sawit Dapat Meniru Langkah Asosiasi Dagang Kedelai Brasil dan Menghentikan Deforestasi - Greenpeace

Siaran Pers - 18 Juni, 2008
Greenpeace hari ini menyambut keputusan Asosiasi Dagang Kedelai Brasil (Abiove) untuk memperpanjang jeda atau moratorium perdagangan kedelai atau soya yang datang dari wilayah hutan Amazon yang telah dirusak. Keputusan ini menunjukkan bahwa sangat mungkin untuk melindungi hutan, melawan perubahan iklim di saat bersamaan tetap meningkatkan produksi bahan makanan.

Aktivis Greenpeace membuang empat ton kacang kedelai di depan pintu masuk kantor pusat Cargillis di Eropa. Perusahaan ini mengatur pengkapalan kedelai dari hutan Amazon ke Eropa. Perluasaan perkebunan kedelai adalah salah satu masalah yang mempercepat kerusakaan hutan Amazon.

Pemerintah Indonesia dan industri sawit harus mengikuti keputusan Brasil untuk memperpanjang jeda perdagangan kedelai yang berasal dari wilayah hutan Amazon yang telah dirusak dengan segera mendukung moratorium konversi hutan dan lahan gambut demi kelapa sawit guna mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghentikan hilangnya keragaman hayati, seru Greenpeace hari ini.

Asosiasi Dagang Kedelai Brasil (Abiove) mengumumkan bahwa jeda perdagangan kedelai yang awalnya disepakati Juli 2006 dan hanya berlaku untuk dua tahun, akan diperpanjang sampai dengan Juli 2009. (1) Pengumuman ini dilakukan pada hari Selasa, 17 Juni di sebuah konferensi pers di kota Brasilia oleh pihak Abiove bersama-sama dengan Menteri Lingkungan Hidup Brasil yang baru, Carlos Minc, Greenpeace serta LSM lainnya.

Layaknya hutan Amazon (2), Indonesia pun menghadapi peningkatan pengrusakan hutan dalam beberapa tahun terakhir akibat meroketnya harga-harga komoditas. Perluasan lahan tidak terkendali yang dilakukan oleh industri sawit ke dalam hutan primer dan lahan gambut merupakan faktor pendorong utama deforestasi dan peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Tindakan Abiove patut dicontoh oleh pedagang minyak sawit. Pengrusakan hutan-hutan yang tersisa di Indonesia sudah tidak logis secara ekonomi maupun ekologis.  Perluasan perkebunan kelapa sawit tidak harus merusak hutan, terutama apabila hutan-hutan tersebut memainkan peran yang kritis dalam mendukung sistem iklim, keragaman hayati, kehidupan dan ekonomi dari umat manusia," ujar Bustar Maitar, juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara.

"Kami menyerukan pada semua produser, pemasok dan pedagang minyak sawit untuk turut mendukung segera berlakunya moratorium deforestasi dan menghentikan pengrusakan lahan gambut. Moratorium akan memberikan ruang bagi pemerintah dan pihak industri untuk merumuskan sebuah sistem produksi sawit yang berkelanjutan sekaligus memberikan kesempatan bagi hutan dan lahan gambut untuk bernafas," Bustar menambahkan.

Pengrusakan hutan tropis menyumbang hampir seperlima dari emisi gas rumah kaca (GRK) global, setelah sektor energi. Saat ini laju pengrusakan hutan Indonesia tercatat paling tinggi diantara negara-negara kaya hutan lainnya, menjadikan negara ini penyumbang emisi GRK ketiga terbesar di dunia diikuti oleh Brasil dimana 75% dari total emisinya berasal dari pengrusakan hutan.

Laporan terkini oleh Greenpeace bertajuk "Beban Karbon Dibalik Investasi Sektor Kelapa Sawit Indonesia" membedah biaya yang harus ditanggung investor dan pengguna minyak sawit. Ketika pasar semakin menganggap emisi GRK sebagai beban, maka masyarakat dan bukan industri yang akan menanggung bebannya. (3)

Kampanye konsumen Greenpeace telah mendorong perusahaan barang konsumen Unilever untuk meneladani upaya penghentian pengrusakan hutan.  Pada tanggal 1 Mei 2008, Direktur Utama Unilever Patrick Cescau telah menyatakan untuk mendukung moratorium deforestasi dan pembukaan lahan gambut dalam pidatonya pada pembukaan pertemuan perubahan iklim di London. Beliau juga menyatakan komitmen Unilever untuk memastikan seluruh pasokan minyak sawitnya berasal dari sumber-sumber yang tidak merusak hutan pada tahun 2015.

Greenpeace  adalah organisasi kampanye yang independen, yang menggunakan konfrontasi kreatif dan tanpa kekerasan untuk mengungkap masalah lingkungan hidup, dan mendorong solusi yang diperlukan untuk masa depan yang hijau dan damai.

Other contacts: Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, +6281344666135 Adhityani Arga, Juru Kampanye Media, Greenpeace Asia Tenggara, +6281398099977

Notes: (1) Moratorium diumumkan oleh industri soya pada tanggal 24 Juli 2006 dan merupakan sebuah jeda pembelian soya yang berasal dari wilayah hutan Amazon yang dirusak atau dari perkebunan yang menggunakan tenaga kerja paksa. Jeda ini berlaku selama dua tahun. Moratorium ini diumumkan setelah diterbitkan penelitian oleh Greenpeace dan masyarakat setempat dari Santarém yang mengungkap bagaimana pengembangan soya telah menjadi ancaman baru bagi hutan Amazon. Hal ini mendorong beberapa perusahaan makanan Eropa termasuk McDonalds untuk membentuk aliansi demi perubahan. ABIOVE dan ANEC (Asosiasi Eksportir Serealia Nasional) mengumumkan moratorium tersebut. Sebuah Kelompok Kerja Soya yang meliputi ABIOVE, ANEC, pedagang soya lainnya, LSM serta organisasi sosial dibentuk pada Oktober 2006 guna memastikan implementasi moratorium tersebut. (2) ABIOVE dan ANEC, termasuk raksasa komoditas Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus dan Ammagi yang berbasis di Brasil membentuk lebih dari 90% perdagangan soya Brasil. (3) “Beban Karbon Dibalik Investasi Sektor Kelapa Sawit Indonesia”, mengkaji risiko yang dihadapi perusahaan yang menggunakan minyak kelapa sawit sebagai akibat dari kegiatan para pemasoknya. Laporan ini memperkirakan, mengambil kasus Unilever sebagai contoh, diperkirakan perusahaan tersebut akan dibebani €714 per tahun merujuk asumsi harga CO2 per ton mencapai €30 dengan hampir setengah jumlah emisi GRK dari rantai pasokan berasal dari produsen minyak kelapa sawit Indonesia. http://www.greenpeace.org/international/press/reports/hidden-carbon-liability-of-palm-oil Greenpeace menyerukan pemerintah Indonesia untuk segera mendeklarasikan moratorium konversi lahan gambut dan hutan dengan kriteria minimum sebagai berikut: 1. Tidak ada perkebunan baru dalam kawasan hutan yang sudah dipetakan 2. Tidak ada perkebunan baru yang dibuka dengan cara merusak lahan gambut 3. Tidak ada perkebunan atau perluasan areal perkebunan pasca-November 2005 yang dihasilkan dari deforestasi atau merusak kawasan dengan nilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest, HCVF). 4. Tidak ada perkebunan atau perluasan areal perkebunan pada kawasan masyarakat adat atau kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup mereka pada hutan tanpa persetujuan mereka yang diambil tanpa tekanan (free prior informed consent, FPIC). 5. Menginformasikan secara terbuka rantai lacak pasokan serta sistem segregasi yang dapat menandai dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari kelompok yang gagal memenuhi kriteria di atas. Greenpeace meluncurkan laporan bernada keras bertajuk ”Membakar Kalimantan” yang mengungkapkan bagaimana para pemasok minyak kelapa sawit mendorong terhadinya deforestasi di propinsi Kalimantan, mengakibatkan meningkatnya emisi GRK serta mengancam satwa langka seperti orangutan. http://www.greenpeace.org/seasia/en/press/reports/how-unilever-palm-oil-supplier Sejak tahun 1990, 28 juta hektar hutan Indonesia – dengan ukuran sama dengan Ekuador – telah dihancurkan, sebagian besar akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Permintaan akan minyak kelapa sawit diperkirakan akan meningkat berlipat ganda; dua kali lipat pada tahun 2030 dan tiga kali pada tahun 2050 dibandingkan dengan tahun 2000.

Kategori