Pemerintah Bermuka Dua dalam Pengelolaan Hutan

Greenpeace meminta Departemen Kehutanan menghentikan praktek penimbunan lahan

Siaran Pers - 6 Agustus, 2008
Hari ini Greenpeace mendorong Departemen Kehutanan untuk menghentikan pemberian ijin konversi hutan menjadi kawasan perkebunan khususnya kelapa sawit serta mencabut ijin yang sudah diberikan guna mencegah kerusakan hutan lebih lanjut dan mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia.

Para aktivis Greenpeace memakai topeng dengan dua sisi muka yang berbeda guna menunjukkan sifat Departemen Kehutanan yang bermuka dua. Para aktivis memegang bibit pohon di satu tangan dan gergaji mesin di tangan lainnya guna menunjukkan bagaimana pemerintah di satu sisi memfasilitasi penggundulan hutan sementara di sisi lain mendorong kegiatan penanaman pohon, Jakarta, 6 Agustus 2008.

Para aktivis Greenpeace hari ini menggantungkan spanduk raksasa bertuliskan "STOP PENGGUNDULAN HUTAN" pada gedung Departemen Kehutanan sementara beberapa aktivis memakai topeng dengan dua sisi muka yang berbeda guna menunjukkan sifat Departemen Kehutanan yang bermuka dua. Para aktivis memegang bibit pohon di satu tangan dan gergaji mesin di tangan lainnya guna menunjukkan bagaimana pemerintah di satu sisi memfasilitasi penggundulan hutan sementara di sisi lain mendorong kegiatan penanaman pohon.

"Penyelidikan Greenpeace telah mengungkapkan, Departemen Kehutanan telah memberikan ijin alih fungsi kawasan hutan bagi perkebunan kelapa sawit seluas puluhan juta hektar, sementara data Departemen Pertanian menunjukkan bahwa baru sebagian lahan yang telah dibuka dan ditanam kelapa sawit," ujar Bustar Maitar, juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara.

"Hal ini jelas merupakan praktek penimbunan lahan (land banking) yang melanggar hukum, dimana lahan yang sudah diberi ijin sengaja dibiarkan terlantar dan tidak diolah agar ke depannya dapat dijual ke pihak lain guna memperoleh keuntungan. Padahal hukum menyebutkan bahwa ijin penggunaan kawasan bagi perkebunan dapat dicabut apabila lahan tersebut tidak diolah lebih dari 6 bulan," tambah Bustar.

Pengrusakan hutan tropis menyumbang hampir seperlima dari emisi gas rumah kaca (GRK) global, setelah sektor energi. Saat ini laju pengrusakan hutan Indonesia tercatat paling tinggi diantara negara-negara kaya hutan lainnya, menjadikan negara ini penyumbang emisi GRK ketiga terbesar di dunia.

"Departemen Kehutanan saat ini merupakan bagian dari permasalahan penggundulan hutan. Departemen Kehutanan adalah badan pemerintah yang diberi tugas untuk melindungi hutan tapi kenyataannya Departemen inilah yang mendorong terjadinya pengrusakan hutan dengan memberikan ijin alih guna kawasan hutan bagi jutaan hektar hutan. Hal ini harus dihentikan sekarang guna mengurangi emisi gas rumah kaca dan memastikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati bagi generasi masa depan," Bustar menyimpulkan.

Indonesia saat ini menghadapi peningkatan pengrusakan hutan yang didorong oleh meningkatnya harga komoditas seperti minyak sawit. Maraknya pembukaan kawasan hutan primer dan lahan gambut oleh perkebunan kelapa sawit demi perluasan lahan perkebunan merupakan faktor pendorong utama pengrusakan hutan di Indonesia serta meningkatnya emisi gas rumah kaca.

Departemen Kehutanan harusnya berada menjadi yang terdepan dalam menerapkan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang baru diumumkan pada pertemuan G8 di Hokkaido, Jepang, 9 Juli 2008, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan sebesar 50 persen pada tahun 2009 (1). Moratorium konversi hutan merupakan sebuah syarat agar target tersebut dapat tercapai.

Other contacts: Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, +62813 4466 6135 Adhityani Arga, Juru Kampanye Media Greenpeace Asia Tenggara, +62813 9809 9977

Notes: 1) Pada 9 Juli 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dalam pidatonya pada KTT G8: ”Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai persiden COP telah merancang sebuah campuran energi (energy mix) yang akan mengurangi emisi CO2 sebesar 17 persen pada tahun 2025. Selain itu, kami juga bertujuan untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan sebesar 50 pesen pada tahun 2009, 75 persen pada tahun 2012 dan 95 persen pada tahun 2025.”

Kategori