Pernyataan Greenpeace Mengenai Penundaan Implementasi Moratorium Penebangan Hutan

Siaran Pers - 3 Februari, 2011
Jakarta - Greenpeace hari ini mengungkapkan keprihatinannya menanggapi penundaan implementasi moratorium (penghentian sementara) perusakaan hutan selama dua tahun yang sedianya akan dimulai 1 Januari 2011 mendatang.

Jurukampanye Hutan Greenpeace Bustar Maitar mengatakan: “Untuk membuat moratorium mengikat secara legal, Presiden Indonesia harus menandatangi keputusan. Satuan Kerja REDD-Plus yang ditunjuk Presiden telah menyusun rancangan keputusan itu yang berjudul ‘Penundaan Pelayanan dan penerbitan izin baru untuk kawasan hutan primer dan sekunder serta lahan gambut di kawasan hutan dan peruntukkan lain’. Tetapi seperti diakui Satuan Kerja itu dua pekan lalu, saat ini ada tekanan besar dari pihak yang mewakili kepentingan pertambangan, penebangan hutan, kelapa sawit dan industri kertas untuk mengacaukan rekomendasi itu, dan sekarang berhasil menunda penetapan moratorium.

“Greenpeace menegaskan kembali dukungannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyatakan komitmennya melindungi hutan Indonesia, dan kita menyerukan kepadanya untuk segera mengambil keputusan segera untuk mengimplementasikan moratorium, serta menyerukan kepada industri untuk menghentikan upaya menggagalkan komitmen SBY itu, demi iklim dunia dan masyarakat Indonesia.”

Bersama Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat lain, Greenpeace terus menyerukan perlindungan segera terhadap seluruh lahan gambut dan menerapkan moratorium di semua hutan alam baik pada izin baru maupun pada izin yang telah ada.

Kontak Media:

Bustar Maitar, Jurukampaye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, +62 813 4466 6135

Hikmat Soeriatanuwijaya, Jurukampanye Media Greenpeace Asia Tenggara, +628111 805394