Perkebunan Bukanlah Hutan: Greenpeace Mendesak Penghentian Segera Perusakan Hutan

Siaran Pers - 11 Maret, 2010
Aktivis Greenpeace hari ini membentangkan banner dari atas gedung Aktivis Greenpeace membentangkan banner di Gedung Kantor Kementerian Kehutanan bertuliskan “Plantations are not forests” (perkebunan bukan hutan). Bersama organisasi-organisasi lingkungan dan masyarakat sipil lain, Greenpeace mengecam rencana pemerintah membuat peraturan yang memasukkan perkebunan kelapa sawit ke dalam kategori hutan sambil membiarkan perusakan habitat kritis terus terjadi termasuk di hutan gambut.

 

Jika perkebunan akhirnya dimasukkan dalam kategori hutan, dikhawatirkan akan menyebabkan makin besarnya emisi dari perusakan hutan dan lahan gambut yang saat ini sudah sangat besar, membawa Indonesia menjadi negara terbesar ketiga penghasil emisi. Konsumsi CPO dan Rencana Penggunaan CPO untuk Biofuel  di pasar internasional telah mengakibatkan meluasnya penghancuran hutan dan gambut di Indonesia Langkah menteri ini akan memperparah kehancuran hutan alam Indonesia yang masih tersisa, memberi peluang perkebunan berlindung di balik kategori hutan.

"Menteri Zulkifli Hasan harus segera membatalkan segala rencana untuk memasukkan perkebunan dalam kategori hutan dan mulai fokus pada bagaimana melindungi hutan Indonesia yang masih tersisa, biodiversitas, serta masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan. Jika rencana ini diteruskan, kerusakan dahsyat hutan akan terjadi dan menteri akan bertanggung jawab atas gagalnya Indonesia memenuhi komitmen penurunan emisi yang telah dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Joko Arif, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Indonesia adalah Negara dengan laju deforestasi tercepat di seluruh dunia, menempatkannya sebagai Negara penghasil emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di dunia. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di forum Internasional telah melontarkan komitmen untuk mengurangi emisi Indonesia hingga 26% pada 2020 dan 41% dengan dukungan internasional. Tetapi hingga saati ni belum ada aksi atau kebijakan nyata untuk mewujudkan komitmen itu. Bahkan pemerintah terus mendukung perkebunan baru dan membiarkan industri raksasa seperti Sinar Mas dan APRIL terus melakukan aktivitas perusakan.

 "Dunia Internasional akan segera memberikan dana bagi Indonesia untuk melindungi hutannya. Karenanya sangat kontradiktif jika Indonesia malah mempromosikan perkebunan sebagai hutan. Dana ini tidak seharusnya digunakan untuk mengubah hutan alam menjadi perkebunan, atau sarana promosi kelapa sawit. Jika pemerintah serius ingin mengurangi emisi dan melakukan sesuatu untuk mengatasi dampak terburuk perubahan iklim, moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan dan perlindungan penuh lahan gambut adalah cara paling efektif," Joko menyimpulkan.

Lembaga-lembawa swadaya masyarakat di Indonesia seperti Greenpeace, Walhi, Forest Watch dan Sawit Watch juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Kehutanan dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia untuk memperingatkan mereka akan bahaya dari kebijakan yang salah ini.

Other contacts: JokoArif, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, 08111 805 390 Hikmat Soeriatanuwijaya, Jurukampanye Media Greenpeace Asia Tenggara, 08111 805 394. 0818 930 271

Kategori