Greenpeace menagih janji Presiden Yudhoyono akan komitmen yang pernah dibuatnya untuk memangkas emisi dan memerangi perubahan iklim

Siaran Pers - 18 Februari, 2009
Greenpeace mengirimkan pesan segera kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebelum pertemuannya dengan Menteri luar negeri AS yang baru terpilih Hillary Clinton, untuk mengambil langkah segera untuk menghentikan deforestasi Indonesia yang pesat untuk memerangi perubahan iklim.

Reaksi Greenpeace pada rencana Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian untuk membuka kawasan-kawasan hutan dan lahan gambut untuk dikonversi menjadi bahan kertas dan kelapa sawit. rencana ini menjadikannya mustahil bagi Presiden untuk memenuhi komitmen penurunan 50% emisi yang berasal dari deforestasi yang dibuatnya dan memenuhi kewajiban internasional Indonesia.

 

Presiden Yudhoyono membuat komitmen di hadapan masyarakat internasional untuk memangkas separuh emisi Indonesia dari deforestasi pada tahun 2009. Walau demikian, rencana yang diumumkan oleh Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian untuk membuka kawasan-kawasan hutan dan lahan gambut untuk dikonversi menjadi bahan kertas dan kelapa sawit menjadikannya mustahil bagi Presiden untuk memenuhi komitmen yang dibuatnya dan memenuhi kewajiban internasional Indonesia.

"Membiarkan kerusakan lebih lanjut dari wilayah gambut adalah bencana bagi perang melawan perubahan iklim dan akan mengabadikan posisi Indonesia sebagai pengemisi terbesar ketiga gas rumahkaca di dunia. Dengan dekatnya saat pemilu, langkah para menteri ini tampak seperti usaha untuk memuaskan industri-industri besar di bidang kertas dan kelapa sawit dengan mengorbankan lingkungan," kata Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Telah dilaporkan bahwa salah satu masalah yang akan dibicara kan oleh Hillary   Clinton dalam perlawatan empat negara Asia ini adalah mengenai perubahan iklim. Hal ini terutama sangat penting karena AS dan Indonesia adalah negara-negara pengemisi polusi terbesar di sunia kedua dan ketiga terbesar di dunia. Sebagian besar mayoritas emisi Indonesia berasal dari deforestasi dan pengeringan dan konversi lahan gambut.

"Kami menyambut kedatangan menteri luar negeri  Hillary Clinton ke Indonesia, terutama setelah administrasi baru Presiden Obama telah menunjukkan tanda-tanda positif bahwa mereka serius dalam menangani masalah perubahan iklim," kata Maitar. "Tindakan global diperlukan untuk mengatasi masalah global. Hal ini berarti penurunan emisi besar-besaran untuk negara maju seperti AS, dan dana global untuk menghentikan deforestasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia."

Pembangunan ekonomi Indonesia seharusnya tidak mengorbankan masa depan dan hutannya. Hutan yang berdiri adalah cadangan karbon yang luarbiasa dan menawarkan lebih banyak keuntungan ekonomis saat masih berdiri ketimbang ditebang dan dibakar.

Greenpeace menyerukan untuk dicadangkannya dana AS$15-30 milyar per tahun yang diperkirakan para ahli diperlukan untuk melindungi hutan yang berkurang dengan pesat dan mengurangi emisi gas rumahkaca yang berasal dari deforestasi. Kepemimpinan yang kuat dari AS, dan kemitraan dengan negara-negara berkembang yang besar seperti Indonesia, adalah kunci untuk mencapai kesepakatan pada Pertemuan Iklim Copenhagen akhir tahun ini.

"Hanya bila semua negara mengambil tindakan segera kita bisa menghindari bencana akibat perubahan iklim. Menteri luar negeri Hillary Clinton dan Presiden Yudhoyono harus mengendalikan para pembantunya dan segera mendeklarasikan moratorium konversi hutan dan lahan gambut Indonesia. Hanya setelah itu, Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari bantuan internasional untuk pendanaan dan pendampingan untuk penerapan moratorium secara efektif," kata Maitar.

Greenpeace adalah organisasi kampanye global yang independen dan bertindak untuk merubah sikap dan perilaku, untuk menjaga dan mengkonservasi lingkungan dan mempromosikan perdamaian 

Other contacts: Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan, Greenpeace Asia Tenggara, +6281344666135 Martin Baker, Manager Komunikasi (Asia), Greenpeace Internasional,+6281315829513