Indonesia tuntut kesepakatan perubahan iklim: SBY dan Obama memimpin

Jajak pendapat Opini Perubahan Iklim

Siaran Pers - 17 September, 2009
Masyarakat Indonesia menggantungkan harapan akan kesepakatan baru perubahan iklim global pada satu orang, yakni: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara mayoritas penduduk negara berkembang Asia lainnya menggantungkan harapan mereka pada Barack Obama. Menurut jajak pendapat terbaru, 53% dari masyarakat Asia percaya bahwa kesepakatan di Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen pada bulan Desember bergantung pada kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (15%) dan Perdana Menteri India Manmohan Singh (14%) yang dipandang sebagai pemimpin yang sangat penting terutama oleh konstituen mereka sendiri. 58% dari masyarakat Indonesia mempercayakan pemimpin mereka sebagai orang yang seharusnya memimpin upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.

Jajak pendapat ini dilakukan oleh Syvonate pada Agustus 2009, salah satu badan peneliti pasar terkemuka di dunia, yang ditugaskan oleh WWF, Greenpeace Asia Tenggara dan 350.org untuk mendukung kampanye Tcktcktck, kampanye bersama beberapa LSM internasional besar. Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di China, India, Indonesia, Filipina dan Thailand memberikan mandat yang kuat kepada pemimpin negara mereka untuk aksi perubahan iklim pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Konferensi G20 di Pittsburgh yang akan diselenggarakan akhir bulan ini.

Mayoritas penduduk Indonesia mengatakan bahwa semua pihak- negara maju dan negara berkembang utama termasuk Indonesia - harus menjadi pemimpin dalam memerangi perubahan iklim, sejalan dengan hasil jajak pendapat yang juga dilakukan di tingkat regional. Hampir seluruh penduduk Indonesia (78%) menginginkan presiden mereka untuk memimpin dan Indonesia merupakan negara kedua diantara mereka yang melakukan jajak pendapat yang mengatakan bahwa negara maju harus memimpin (72%). Jumlah terkecil di dalam survei (57%) berpikir negara-negara berkembang utama harus memimpin.

"Secara khusus, Indonesia harus mendorong negara-negara industri untuk menurunkan emisi mereka secara signifikan guna menjaga agar peningkatan suhu global kurang dari 2 derajat Celcius; dimana pada tingkat ini, dampak perubhan iklim masih dapat dikendalikan. Keterbatasan waktu yang dihadapi menuju Kopenhagen, keterlibatan aktif dan pengaruh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat diperlukan untuk memastikan hasil positif dari forum-forum penting, diantaranya MEF (Major Economic Forum), Majelis Umum PBB, dan G20," ungkap Fitrian Ardiansyah, Direktur Program Perubahan Iklim dan Energi, WWF-Indonesia.

Mereka yang berpartisipasi dalam jajak pendapat percaya bahwa para pemimpin potensial juga berada diantara negara-negara yang paling sulit untuk masuk dalam kesepakatan apa pun di Kopenhagen, secara mengejutkan menyoroti China di atas semua yang lain (43%) sebagai pendukung/pembela kepentingan negara berkembang sebagai anggota kelompok G77. Negara-negara lain yang juga dilihat sebagai tantangan termasuk di dalamnya adalah Amerika Serikat (38%), India (33%), Jepang (25%), Rusia (24%), Afrika Selatan (20%), Brasil (18%), Inggris (17 %), Jerman (16%), Meksiko (15%), Perancis (14%) dan Kanada (10%). Mayarakat Asia menunjukkan keinginan yang kuat untuk bertindak dari semua pemain utama dan mendesak negara maju dan berkembang untuk bersatu untuk solusi global. Sementara 73% setuju bahwa negara maju harus memimpin masyarakat dunia dalam memerangi perubahan iklim, "karena mereka secara historis bertanggung jawab untuk sebagian besar emisi gas rumah kaca dan pada saat yang sama mampu mengurangi sebagian besar mereka", 68% mengatakan bahwa negara berkembang harus bergabung dalam usaha tersebut, "karena laju peningkatan emisi mereka yang tinggi menambahkan lebih banyak kondis polusi yang sudah ada dan mereka harus beralih dari model pembangunan yang kotor menjadi ke model pembangunan bersih".

Hal pertama dan paling utama, bagaimanapun juga, masyarakat di negara yang disurvei menginginkan pemerintah mereka sendiri untuk bertindak, dimana 79% mengatakan: "Terlepas dari apa yang dilakukan negara-negara lain dan tanggung jawab historis mereka, saya ingin pemerintah untuk mengambil tindakan dan menunjukkan kepemimpinan dalam mengurangi resiko dari perubahan iklim untuk negara saya.

"Hasil jajak pendapat merefleksikan aspirasi dan kearifan bersama dari masyarakat urban di Asia, mengirimkan pesan kuat kepada para pemimpin negara-negara maju, terutama Presiden Obama, agar bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk memberikan kontribusi yang adil dan tepat menuju target reduksi emisi global", kata Shailendra Yashwant, Direktur Kampanye Greenpeace Asia Tenggara.

59% ingin pemerintah mereka untuk terlibat secara positif di Kopenhagen Desember ini, tetapi tidak menawarkan cek kosong. Mereka merasa bahwa mendapatkan kesepakatan adalah penting, tetapi harus merupakan kesepakatan yang adil, menjaga hak masing-masing negara untuk membangun.

29% lebih jauh mendesak pemerintah mereka untuk bersikap fleksibel dan berkompromi. Mereka setuju dengan pernyataan: "Memperoleh kesepakatan merupakan hal yang penting, jadi ini bukan saatnya untuk menjadi penghalang. Saya benar-benar ingin negara saya menjadi pemimpin dan berpikir kita mampu memberikan sedikit lebih ". Hanya 12% dari orang Asia percaya bahwa apapun kesepakatan yang dicapai adalah buruk, sehingga pemerintah mereka seharusnya tidak menandatanganinya.

Sehubungan dengan dampak berbahaya dari perubahan iklim seperti yang diproyeksikan oleh para ilmuwan, masyarakat Asia paling khawatir dengan kekurangan air (32%) dan memburuknya kondisi kesehatan (31%), diikuti oleh kepunahan hewan dan tumbuhan (20%) dan kekurangan pangan (17%) - refleksi yang jelas dari dampak yang sudah dirasakan negara-negara berkembang rentan di Asia.

Seperti kebanyakan hasil jajak pendapat di negara-negara lain, masyarakat Indonesia paling khawatir tentang masalah kesehatan dan kekurangan air akibat perubahan iklim. Tiga puluh dua persen mengatakan bahwa hal yang terakhir tersebut menjadi keprihatinan utama, tepat sejalan dengan rata-rata regional. Empat puluh satu persen khawatir tentang dampak kesehatan yang memburuk akibat perubahan iklim, lebih dibanding hasil di tempat lain kecuali Thailand, dan 10% di atas rata-rata kawasan.

Menghentikan deforestasi merupakan prioritas utama bagi masyarakat Asia, termasuk Indonesia, sebagai cara untuk mengurangi emisi. Empat puluh lima persen dari masyarakat Indonesia, persentase yang lebih besar dibanding tempat lain kecuali India, mengatakan penghentian deforestasi merupakan tindakan pertama yang harus diambil untuk mengatasi perubahan iklim

"Jajak pendapat ini memberikan sinyal yang jelas kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa rakyat Indonesia ingin Presiden mereka untuk bertindak. Besarnya emisi dari deforestasi dan degradasi hutan menjadi perhatian utama untuk Indonesia dan Presiden Yudhoyono seharusnya merancang rencana aksi segera untuk memenuhi komitmen internasional dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan ketergantungan Indonesia pada energi 'kotor' seperti batu bara, karena hal tersebut adalah sumber gas rumah kaca global yang dominan. Indonesia harus beralih ke sumber energi terbarukan yang aman dan ramah lingkungan. Kami menyerukan kepada Presiden Yudhoyono untuk menggunakan platform Sidang Khusus Majelis Umum PBB pertemuan pada tanggal 23 September di New York untuk meluncurkan rencana aksi "desak Arif Fiyanto, Greenpeace Asia Tenggara kampanye Iklim dan Energi.

Menariknya, Indonesia adalah satu-satunya negara lain selain Filipina di mana perubahan gaya hidup dan pola konsumsi adalah pilihan populer yang kedua dari berbagai kegiatan prioritas. Dua puluh satu persen masyarakat Indonesia yang disurvei mendukung tindakan-tindakan pribadi tersebut untuk mengatasi perubahan iklim. Meskipun hampir sama banyak (20%) memilih untuk reformasi sektor energi, ini adalah 8% lebih rendah daripada rata-rata kawasan ketika memilih energi bersih sebagai prioritas utama. Hanya 14% ingin tindakan dalam sektor pertanian untuk diprioritaskan dalam memerangi iklim change.

Jajak pendapat ini dirilis di depan Forum Ekonomi Utama di Washington (17-18 September), Pertemuan puncak Ban-ki Moon mengenai perubahan iklim, Pemimpin KTT tentang Perubahan Iklim, Majelis Umum PBB di New York (21-22 September), dan Pertemuan G20 di Pittsburgh (24-25 September). Perundingan iklim PBB akan dilanjutkan di Bangkok pada tanggal 28 September, dan kemajuan di Bangkok akan sangat tergantung pada hasil dari pertemuan di Amerika Serikat.

 

Other contacts: Fitrian Ardiansyah, Director of the Climate and Energy Programme, WWF-Indonesia, +62-812 935 5105 Verena Puspawardani, Campaign Coordinator of the Climate and Energy Programme , WWF-Indonesia, +62-818 897 383 Fazedah Nasution, Communications Officer, Program Iklim dan Energi, WWF-Indonesia, +62-813 158 00396 Shailendra Yashwant, Campaigns Director, Greenpeace Southeast Asia, +66-816670103 Arif Fiyanto, Climate & Energy Campaigner – Indonesia, Greenpeace Southeast Asia, +62-813 1100 4640 Hikmat Soeriatanuwijaya, Media Campaigner, Greenpeace Southeast Asia, +62 818 930 271

Notes: • Ringkasan laporan dengan studi kasus negara China, India, Indonesia, Filipina dan Thailand termasuk grafik dengan negara regional dan data dapat dilihat di: http://www.panda.org/climate/press • Sebanyak 6.063 orang di Cina (termasuk Hong Kong), India, Indonesia, Filipina dan Thailand berpartisipasi dalam jajak pendapat pada tanggal yang berbeda pada bulan Agustus 2009. • Pembagian peserta laki-laki dan perempuan dalam jajak pendapat hampir sama, dengan variasi antara 47% dan 53% per kelompok tergantung dari setiap negara. • Mereka yang disurvei berusia antara 15 dan 64, dengan mayoritas memiliki tingkap pendidikan menengah atau lulus dari universitas. • Margin kesalahan adalah 1,3% untuk ukuran sampel 6000, pada interval kepercayaan 95 persen.