Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, kekeringan ekstrim, banjir bandang, gagal panen, badai tropis, hingga polusi udara adalah hal-hal yang akan menjadi kondisi normal baru di Indonesia, jika perubahan iklim tidak diatasi dengan serius.

Tahun 2015, Presiden Jokowi berjanji menuntaskan kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu tiga tahun. Ini sudah memasuki periode kedua, namun kebakaran hutan tahunan masih gagal dihentikan.

Janji penegakan hukum masih tidak tegas dan inkonsisten, sehingga para perusak hutan belum tersentuh hukum.

Sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pengurangan produksi batu bara secara bertahap, Pemerintahan Jokowi periode pertama malah menggenjot produksi batu bara hingga mencapai lebih dari 500 juta ton di 2019

Jika ingin serius berkomitmen melawan krisis iklim, Pemerintahan Jokowi harus segera beralih kepada pemanfaatan energi terbarukan, energi baik yang aman dan bersih bagi lingkungan dan juga masyarakat, dan baik bagi perekonomian dan masa depan Indonesia.

 

Buka data kehutanan, tegakkan hukum dengan tegas dan lawan perusak hutan Indonesia.

Deforestation in Papua. © Ardiles Rante / Greenpeace

Bencana asap beracun terus mengancam jutaan masyarakat Indonesia, akibat pembukaan hutan dan lahan gambut yang tidak terkendali.

Indonesia penuh dengan potensi sumber energi baik terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan energi kita harus keluar dari jebakan energi kotor penyebab #KrisisIklim.

Global Climate Strike in Jakarta. © Afriadi Hikmal / Greenpeace

Masyarakat menginginkan pemerintah serius melakukan aksi langsung mengatasi krisis iklim dan kerusakan lingkungan dengan berbagai kebijakan politik yang dimilikinya.

Di awal pemerintahan kedua Presiden Jokowi ini, ayo bersama-sama kita ingatkan beliau jangan lupakan investasi pada Bumi, pilih energi baik dan lawan perusak hutan!