-
Kenyataan Pahit di Balik Janji Manis PSN Tebu Merauke
Di Tanah Marind ini, perampasan tanah dan penghancuran hutan terjadi demi program pemerintah Indonesia untuk ambisi swasembada pangan, energi, dan air – dikenal dengan nama Proyek Strategis Nasional.
-
Saat Korporasi ‘Pura-pura Buka Data’ Siapa Penerima Cuan Mereka Sesungguhnya
Sudah lima tahun pemerintah memiliki peraturan presiden tentang penerima manfaat atau beneficial owner, yakni Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Di satu sisi, ini aturan yang penting untuk mendorong keterbukaan informasi oleh korporasi…
-
Catatan untuk Kejaksaan Agung soal Kasus Korupsi Migor
Kejaksaan Agung melakukan terobosan dalam penegakan hukum kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan korporasi. Namun, masih ada sejumlah catatan kritis.
-
Laporan 2020-2021: Apa yang ada di balik cakrawala?
Tak perlu diragukan lagi, tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun-tahun yang sangat menantang. Kerja-kerja kampanye kami perlu berubah dan beradaptasi dengan situasi yang dinamis dan berubah-ubah.
-
Riset Restorasi Gambut: Restorasi Hilang dalam Kabut Asap
Analisis ini mengungkapkan bahwa hampir sepertiga dari Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di tujuh provinsi yang diprioritaskan untuk direstorasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG)12 memiliki status “kritis sedang” dan “kritis tinggi”…
-
Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir
Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara 'Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir' mengungkap kegagalan total pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran.
-
Mengapa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tidak Pro-Lingkungan?
Pandemi Covid-19 berdampak bagi perekonomian global. Sejumlah negara sudah mengumumkan status resesi. Sementara Indonesia, perekonomiannya terjun ke minus 5,32 persen. Bagaimana pemerintah mengatasinya?
-
Membara: Dampak Kesehatan dari Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasinya bagi Pandemi Covid-19
Saat Indonesia bersiap menghadapi musim kebakaran hutan dan lahan tahun 2020, sebuah kajian data yang tepat pada waktunya tentang dampaknya terhadap masyarakat yang terdampak asap kebakaran menunjukkan bahwa para pemegang kekuasaan saat ini ataupun sebelumnya secara konsisten dan masif terus meremehkan dampak karhutla terhadap kesehatan manusia.
-
Briefer – Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perusahaan Kelapa Sawit dan Bubur Kertas dengan Area Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum
Dari hasil analisis Greenpeace, 3.403.000 hektar (ha) lahan terbakar antara tahun 2015 sampai dengan 2018 di Indonesia, menurut hasil analisis burn scar (bekas terbakar) dari data resmi pemerintah. Pada tahun 2015 saja, lebih dari 2.600.000 ha lahan mengalami kebakaran.
-
Greenpeace menghentikan keterlibatan dengan Wilmar-Unilever-Mondelez karena lemahnya komitmen mereka dalam menghentikan deforestasi dari rantai pasok
Pada 22 Agustus 2019, Greenpeace mundur dari keterlibatan dengan Wilmar, Unilever, dan Mondelez dalam hal mendirikan platform pemantauan deforestasi, karena terjadi kegagalan mereka berulangkali dalam menindaklanjuti komitmen mereka untuk ‘nol…
