{"id":1123,"date":"2018-09-21T00:00:00","date_gmt":"2018-09-20T17:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/cerita\/1123\/greenpeace-ini-waktunya-mengeluarkan-larangan-deforestasi-kelapa-sawit-bukan-hanya-moratorium\/"},"modified":"2019-11-06T15:46:14","modified_gmt":"2019-11-06T08:46:14","slug":"ini-waktunya-mengeluarkan-larangan-deforestasi-kelapa-sawit-bukan-hanya-moratorium","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/1123\/ini-waktunya-mengeluarkan-larangan-deforestasi-kelapa-sawit-bukan-hanya-moratorium\/","title":{"rendered":"Greenpeace: Ini Waktunya Mengeluarkan Larangan Deforestasi Kelapa Sawit, Bukan Hanya Moratorium"},"content":{"rendered":"

Jakarta, 21 September \u2013 Presiden Joko Widodo telah menandatangani kebijakan Moratorium Perizinan Kelapa Sawit dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018, pada Kamis, 20 September. Kebijakan ini membekukan sebagian konsesi kelapa sawit baru selama tiga tahun ke depan[1]<\/sup>. Moratorium hanya berlaku untuk lahan di kawasan hutan yang dikendalikan Kementerian Kehutanan dan tidak mencakup lahan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah atau hutan di dalam konsesi kelapa sawit \u2013 yang membuat jutaan hektar hutan dan lahan gambut tersebut tidak terlindungi.<\/p>\n

\"Palm<\/p>\n

Menanggapi kebijakan tersebut, Arie Rompas, Team Leader Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan:<\/p>\n

\u201cMoratorium sawit ini merupakan langkah maju tetapi kurang bertaring karena pembekuan hanya sementara, menyisakan jutaan hektar hutan yang tidak terlindungi serta tidak ada sanksi bagi pihak yang melanggar. Industri kelapa sawit Indonesia memiliki masalah reputasi serius yang dapat diperbaiki pemerintah secara menyeluruh, sekali untuk selamanya dengan melarang secara permanen praktek perusakan hutan, termasuk yang ada di dalam konsesi.\u201d<\/p>\n

Pengumuman tersebut muncul sehari setelah Greenpeace International meluncurkan hasil investigasi yang mengungkap 25 produsen minyak sawit telah menggunduli 130.000 hektar hutan sejak 2015. Laporan tersebut juga mengungkap deforestasi ilegal, pembangunan tanpa izin, pembangunan lahan sawit tanpa izin, pengembangan perkebunan di daerah-daerah yang dilindungi dan kasus kebakaran yang terkait dengan penggundulan hutan.<\/p>\n

Moratorium selama tiga tahun yang mencegah alokasi konsesi kelapa sawit baru di kawasan hutan, di lahan yang dikendalikan pemerintah pusat, masih memiliki sejumlah kelemahan:<\/p>\n