{"id":1336,"date":"2017-09-27T00:00:00","date_gmt":"2017-09-26T17:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/cerita\/1336\/keterbukaan-informasi-publik-masih-sekadar-wacana\/"},"modified":"2019-11-06T15:46:30","modified_gmt":"2019-11-06T08:46:30","slug":"keterbukaan-informasi-publik-masih-sekadar-wacana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/1336\/keterbukaan-informasi-publik-masih-sekadar-wacana\/","title":{"rendered":"Keterbukaan Informasi Publik Masih Sekadar Wacana"},"content":{"rendered":"
\n\tJakarta, 27 September 2017. Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka masih belum terealisasi. Pernyataan Jokowi dalam situs opengovindonesia.org yakni \u2018Kami akan membuat pemerintahan selalu hadir dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya\u2019 tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Produk hukum yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) belum terimplementasi dengan baik.<\/p>\n<\/div>\n
\n\tHingga saat ini proses mendapatkan informasi publik terbilang sulit. Harus melalui jalur hukum yang panjang dan menghabiskan banyak waktu. Ketika putusan Komisi Informasi menyatakan sebuah informasi sebagai informasi terbuka bagi publik, biasanya badan publik selaku termohon melakukan banding, dan bisa jadi informasi gagal terbuka lewat keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau di Mahkamah Agung (MA).
\nBahkan ketika MA sudah memutuskan sebuah informasi terbuka, putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh badan publik. Contohnya, dua tahun perjuangan membuka informasi Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) kepada Kementerian ATR\/BPN. Bulan Maret lalu adalah babak akhir perjuangan, di mana MA memenangkan tuntutan FWI sehingga dokumen HGU harus terbuka. [1]<\/span>
\n\u201cNamun, sangat disayangkan, sudah enam bulan sejak putusan MA yang berkekuatan hukum tetap, pihak Kementerian ATR\/BPN belum juga menunjukkan itikad baik untuk membuka dokumen HGU sawit,\u201d ujar Linda Rosalina, Pengkampanye FWI. Karena ketidakjelasan mengenai mekanisme pemberian dokumen HGU sawit dan ketidakpastian soal kapan dokumen tersebut akan diterima, maka menjadi sulit untuk mengatakan bahwa Kementerian ATR\/BPN mempunyai semangat keterbukaan.<\/span>
\n\u201cPadahal badan publik wajib terbuka dan mematuhi putusan sengketa informasi publik. Bila menutup informasi publik itu sama dengan melanggar hak atas informasi,\u201d ujar Desiana Samosir dari Koalisi FOI-Network Indonesia (FOINI).<\/span>
\nBanyak badan publik yang masih enggan membuka dokumen atau informasi publik tanpa alasan yang jelas dan relevan. Seperti yang dialami KontraS yang meminta pemerintah untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, KontraS pun mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat melawan Pemerintah RI c.q Kementerian Sekretariat Negara.<\/span>
\n\u201cDokumen TPF Kasus Meninggalnya Munir telah diserahkan kepada Presiden RI kala itu dengan dihadiri sejumlah media dan undangan. Mustahil dikatakan tidak pernah menyimpan dokumen dimaksud,\u201d tutur Putri Kanesia, Kepala Bidang Advokasi KontraS. \u201cTPF Kasus Meninggalnya Munir dibentuk secara resmi melalui Peraturan Presiden (Perpres). Jika dokumen dinyatakan hilang atau tidak ada, maka Pemerintah harus mempertanggungjawabkannya.\u201d<\/span>
\nHal serupa juga dialami oleh Greenpeace yang mengajukan sengketa informasi terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait dengan permohonan permintaan tujuh jenis informasi dan data kehutanan, di mana enam di antaranya dalam bentuk peta dengan data <\/span>shapefile<\/span>. Data tersebut penting demi mencegah krisis asap dan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun. \u201cSulit sekali meminta data yang seharusnya terbuka kepada pemerintah, padahal data tersebut untuk kebaikan publik,\u201d ujar Arie Rompas, Team Leader Forest Campaigner Greenpeace Indonesia. \u00a0<\/span>
\nSelain itu, keberadaan Komisi Informasi pun belum merata di seluruh Indonesia. Sejauh ini, provinsi NTT, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Kalimantan Utara dan Papua Barat belum memiliki Komisi Informasi. \u201cKinerja PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) juga belum optimal karena masih dianggap sebagai \u2018tugas sampingan\u2019, ditambah masih lemahnya tata kelola arsip,\u201d lanjut Desiana. Bila kinerja PPID optimal, maka sengketa akan otomatis berkurang.<\/span>
\nUntuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, maka Presiden Jokowi perlu melihat berbagai sengketa informasi yang sekarang ini berlangsung serta kekurangan yang ada, dan segera melakukan aksi nyata sesuai komitmennya. Salah satunya dengan \u00a0mendorong badan-badan publik untuk terbuka sesuai dengan peraturan yang ada. \u201cHambatan UU Keterbukaan Informasi Publik saat ini bukan lagi bagaimana publik dapat mengaksesnya, tetapi bagaimana memastikan badan publik dapat mengimplementasikannya,\u201d tegas Putri.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

<\/span><\/span><\/p>\n

Catatan:<\/span>
\n[1] <\/span>http:\/\/fwi.or.id\/publikasi\/mahkamah-agung-tolak-kasasi-kementerian-atrbpn-wajib-buka-dokumen-hgu-perkebunan-kelapa-sawit\/<\/span><\/a><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Kontak Media:<\/span><\/p>\n

Linda Rosalina, Pengkampanye FWI, telp 0857-1088-6024, email. <\/span>linda@fwi.or.id<\/a>