![\"\"](\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2019\/02\/e99c2d44-da5f7c63klcfblwls72okzw4ihobl4bj58goq2cxtznqkhojh2toqhcynyfw93mheisajz7p8ewt5xwp1oj2ac2f2eklndld-nrhjbl0fm134fs0mfqufhp3csbzekjtv_puywwc.jpeg\")
<\/p>\nJakarta, 5 Juni 2018. Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni ditandai dengan situasi kritis keberlangsungan hidup orang utan di lanskap Sungai Putri, Ketapang, Kalimantan Barat. Hasil penelusuran Greenpeace Indonesia menemukan masih adanya kegiatan penebangan liar dan pengangkutan kayu yang justru terjadi di dalam konsesi PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (PT MPK). Greenpeace meminta pemerintah segera turun tangan menindak tegas PT MPK dan pelaku pengrusakan serta memberlakukan perlindungan total habitat bagi ribuan orang utan ini.<\/p>\n
<\/p>\n
Sudah lebih dari setahun sejak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memerintahkan PT MPK untuk memulihkan lanskap Sungai Putri, namun hingga kini perintah tersebut belum sepenuhnya dipatuhi. [1] PT MPK dinilai sebagai pihak yang bertanggungjawab merusak habitat bagi sekitar 950-1200 ekor orang utan yang tinggal di kawasan gambut Sungai Putri, karena telah membangunkanal sepanjang 8 kilometer sehingga membahayakan spesies yang kini terancam punah.<\/p>\n
Beberapa bulan setelah sanksi KLHK dijatuhkan, Greenpeace Indonesia menemukan sebuah eskavator tengah mengeruk parit di samping kanal utama di areal konsesi PT MPK. [2] \u201cKami telah melaporkan pelanggaran ini kepada pemerintah namun belum ada tindakan tegas. PT MPK tidak patuh menjalankan sanksi dan masih\u00a0membiarkan pengrusakan lahan gambut terjadi di dalam konsesi milik mereka sendiri,\u201d ungkap Ratri Kusumohartono Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.<\/p>\n
Diakui Ratri, PT MPK memang telah mulai membangun sekat kanal namun penyekatan tersebut masih menyisakan kanal terbuka. Kondisi ini telah dimanfaatkan para pembalak liar yang beroperasi menggunakan kanal ini.\u00a0[3]\u201cKami juga menemukan sekitar 6 titik penebangan liar di dalam konsesi perusahaan MPK termasuk di areal habitat orangutan. Kelambanan menutup kanal juga menyulitkan pergerakan orang utan untuk mencari makan dan bertahan hidup,\u201d kata Ratri.<\/span><\/p>\n Menurut Wetlands International Indonesia, lahan gambut yang telah rusak berpotensi menimbulkan bahaya bagi habitat di dalamnya. \u201cPengrusakan ini harus segera dipulihkan untuk mencegah dampak kerusakan lebih jauh, seperti risiko kebakaran, akses penebangan liar dan emisi gas rumah kaca,\u201d kata Irwansyah Reza Lubis dari Wetlands International Indonesia.<\/p>\n Hasil analisis terbaru Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Yayasan IAR Indonesia, apabila hutan Sungai Putri dibuka, hal ini dapat menyebabkan kematian ratusan individu orang utan dan juga menyebabkan kerusakan permanen lahan gambut yang kaya akan karbon yang tentunya akan berdampak besar bagi perekonomian dan kesehatan masyarakat pada kawasan ini, serta berkontribusi meningkatkan angka emisi Gas Rumah Kaca (GRK). [4]<\/p>\n Pembukaan kanal gambut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016\u00a0jo<\/em>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. [5] \u201cMeski jelas melanggar tetapi Kementerian LHK tidak konsisten karena pernah menerbitkan Rencana Kerja Usaha PT MPK tahun 2015 yang secara resmi mengizinkan pembangunan kanal,\u201d jelas Ratri.<\/p>\n Temuan-temuan terbaru ini mengindikasikan rendahnya kepatuhan PT MPK dalam menjalankan instruksi KLHK. \u201cJika PT MPK terbukti kembali melakukan pengrusakan Sungai Putri, maka seharusnya diberikan sanksi lebih berat\u201d tegas Ratri.<\/p>\n “Greenpeace meminta pemerintah menerapkan perlindungan total lanskap Sungai Putri, termasuk melarang segala kegiatan yang sifatnya merusak hutan di habitat orang utan terbesar ketiga di Kalimantan Barat ini.\u201d tutup Ratri.<\/p>\n Catatan:<\/span><\/strong> Lampiran: Link Foto:\u00a0https:\/\/media.greenpeace.org\/CS.aspx?VP3=SearchResult&ALID=27MZIFJXAA22S&_ga=2.164508600.6838099.1530528627-1165794850.1431674467<\/a><\/p>\n Kontak Media:![\"\"](\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2018\/06\/9fd6eda4-gp0struu5_web_size.jpg\")
<\/p>\n
\n[1] Greenpeace Indonesia: LSM Mengapresiasi Sidak KLHK dan Menunggu Langkah Konkrit untuk Selamatkan Lansekap Sungai Putri\u00a0https:\/\/bit.ly\/2JtfmMa<\/a>
\n[2]\u00a0\u00a0Kegiatan eskavator mengeruk parit di samping kanal utama\u00a0https:\/\/bit.ly\/2xFIlba<\/a>
\n[3] Foto Greenpeace pengrusakan lanskap Sungai Putri di dalam konsesi PT MPK\u00a0https:\/\/bit.ly\/2xJcjeb<\/a>
\n[4] International Animal Rescue: Penilaian Cepat Konsesi PT MPK\u00a0https:\/\/bit.ly\/2HgJx4i<\/a>
\n[5] Antaranews.com: Pemerintah terbitkan revisi PP Perlindungan Gambut\u00a0https:\/\/bit.ly\/2Llp1Sa<\/a><\/p>\n
\nSanksi KLHK terhadap PT MPK\u00a0https:\/\/bit.ly\/2sGFAR1<\/a>
\nPeta Konsesi PT MPK\u00a0https:\/\/bit.ly\/2xIShAD<\/a><\/p>\n
\nRatri Kusumohartono Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Tel 62-811-800-3717, email tkusumoh@greenpeace.org<\/a>