{"id":3924,"date":"2019-10-14T20:17:33","date_gmt":"2019-10-14T13:17:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?p=3924"},"modified":"2019-11-06T15:45:48","modified_gmt":"2019-11-06T08:45:48","slug":"komisi-informasi-pusat-informasi-hak-guna-usaha-papua-dan-papua-barat-sifatnya-terbuka-untuk-publik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/3924\/komisi-informasi-pusat-informasi-hak-guna-usaha-papua-dan-papua-barat-sifatnya-terbuka-untuk-publik\/","title":{"rendered":"Komisi Informasi Pusat: Informasi Hak Guna Usaha Papua dan Papua Barat sifatnya terbuka untuk publik"},"content":{"rendered":"

Jakarta, 14 Oktober 2019. <\/b>Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) <\/span>memutuskan informasi<\/span> Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat terbuka. KIP memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/BPN (Termohon) untuk memberikan informasi HGU tersebut kepada Greenpeace Indonesia (Pemohon) dalam amar putusan sengketa informasi.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"Deforestation<\/p>\n

\u201cMengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon yaitu: nama pemilik HGU dan daftar HGU terlantar di provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat terbuka.\u201d kata Hendra J Kede selaku Ketua Sidang dan Wakil Ketua KIP saat membacakan amar putusan, di Ruang Sidang KIP, Jakarta, Senin (14\/01\/2019).<\/span><\/p>\n

Namun putusan KIP kali ini mengecualikan peta areal HGU sebagai informasi yang tertutup. Greenpeace Indonesia menyayangkan putusan KIP ini, sebab alasan yang menjadi bahan pertimbangan majelis adalah soal isu keamanan negara di Papua yang tidak memiliki korelasi dengan informasi HGU.<\/span><\/p>\n

\u201cInformasi lengkap HGU disertai peta sebaliknya akan memperjelas status kepemilikan izin, sehingga penguasaan ilegal yang memicu konflik dapat dihindari,\u201d kata Asep Komarudin Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.<\/span><\/p>\n

Terdapat tiga tuntutan serupa yang telah diperkuat putusan Mahkamah Agung yang menyatakan HGU adalah informasi terbuka tanpa pengecualian. [1] Selain itu, LBH Papua sendiri telah memenangkan gugatan informasi hingga PTUN di Jayapura, terkait data HGU 31 perusahaan sawit yang beroperasi di provinsi Papua.<\/span><\/p>\n

\u201cInformasi HGU tanpa peta seperti melucuti fungsi kontrol publik terkait isu HGU bermasalah, putusan ini justru melemahkan,\u201d lanjut Asep.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

“Putusan KIP ini bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik pasal 11 ayat 2 yakni Informasi Publik yang sudah dinyatakan terbuka melalui mekanisme penyelesaian sengketa, merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat,” tutup Asep.<\/span><\/p>\n

Anggota Majelis Komisioner Arif Adi Kuswardono, memiliki pendapat berbeda atau <\/span>dissenting opinion<\/span><\/i> dengan dua majelis lain yang menilai dokumen HGU adalah informasi yang terbuka.\u00a0 Arif menilai dalil Kementerian ATR\/BPN soal pemberian informasi HGU berpotensi disalahgunakan untuk kampanye sawit dan membahayakan keamanan negara adalah suatu dalil yang belum terbuktikan.<\/span><\/p>\n

Greenpeace Indonesia pada 18 April 2018 melayangkan gugatan sengketa informasi terhadap Kementerian ATR\/BPN dan telah menjalani rangkaian sidang sejak Desember 2018. [2]<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/span><\/p>\n

Catatan<\/b><\/p>\n

[1]\u00a0 Putusan MA terkait HGU:<\/span><\/p>\n