{"id":57531,"date":"2023-11-20T11:03:10","date_gmt":"2023-11-20T04:03:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?p=57531"},"modified":"2025-06-23T21:53:44","modified_gmt":"2025-06-23T14:53:44","slug":"sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/","title":{"rendered":"Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n<p><em>Jakarta, 20 November<\/em> \u2013 Sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait atas pengujian (<em>judicial review<\/em>) materiil Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang terdaftar dalam perkara nomor: 127\/PUU-XXI\/2023. Pengajuan permohonan Pihak Terkait tersebut dilakukan pada Senin (20\/11\/2023) pagi.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/b6422ca1-whatsapp-image-2023-11-20-at-11.53.08-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-57538\" srcset=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/b6422ca1-whatsapp-image-2023-11-20-at-11.53.08-1024x768.jpeg 1024w, https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/b6422ca1-whatsapp-image-2023-11-20-at-11.53.08-300x225.jpeg 300w, https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/b6422ca1-whatsapp-image-2023-11-20-at-11.53.08-768x576.jpeg 768w, https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/b6422ca1-whatsapp-image-2023-11-20-at-11.53.08-453x340.jpeg 453w, https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/b6422ca1-whatsapp-image-2023-11-20-at-11.53.08.jpeg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p>Sembilan perwakilan organisasi pelaut niaga, pelaut perikanan, dan organisasi masyarakat sipil tersebut tergabung dalam Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI), yang terdiri dari dari: Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara (SAKTI Sulut), Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU), Pelaut Borneo Bersatu (PBB), Serikat Pelaut Bulukumba (SPB), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.<\/p>\n\n<p>Pengajuan ini dilatarbelakangi oleh permohonan <em>judicial review<\/em> UU PPMI yang diajukan oleh Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I), Untung Dihako (Perorangan) dan <em>manning agency<\/em> PT Mirana Nusantara Indonesia. Pokok permohonan dalam pengujian materiilnya adalah Pasal 4 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa <a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Details\/64508\/uu-no-18-tahun-2017\">pelaut awak kapal dan pelaut perikanan<\/a> termasuk pekerja migran Indonesia. Mereka meminta agar klausul tersebut dihapus. Para Pemohon <a href=\"https:\/\/www.mkri.id\/index.php?page=web.Berita&amp;id=19646\">mengklaim<\/a>, efek dari pasal tersebut mengakibatkan jaminan perlindungan serta hak bagi pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang telah diformulasikan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayaran tidak dapat diaplikasikan.<\/p>\n\n<p>Di sisi lain, kuasa hukum Pemohon Pihak Terkait, Jeanny Silvia Sari Sirait, menyebut pihaknya melakukan permohonan karena jika klausul tersebut dihapus akan merugikan pekerja migran di sektor pelayaran, baik pelaut kapal niaga maupun kapal perikanan.<\/p>\n\n<p>Dalam isi permohonannya, para Pemohon Pihak Terkait salah satunya mengutip Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu menyebut setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang juga berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Menurut Jeanny, pekerja migran di sektor pelayaran, tidak boleh dikecualikan karena justru akan berdampak pada pelanggaran hak atas pekerjaan yang layak. Menurutnya, jadi sangat keliru bila pihak Pemohon menganggap UU PPMI merugikan Pelaut.&nbsp;<\/p>\n\n<p>\u201cKami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai Pihak Terkait untuk seluruhnya dan memohon agar menolak <a href=\"https:\/\/www.mkri.id\/public\/filepermohonan\/Perbaikan%20Permohonan_3334_3072_Perbaikan%20127.pdf\">permohonan <em>judicial review<\/em><\/a> yang diajukan oleh Para Pemohon,\u201d kata Jeanny.<\/p>\n\n<p>Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, mengatakan bahwa pihaknya selama ini telah memperjuangkan kesejahteraan dan keselamatan pekerja migran Indonesia, termasuk pelaut dan nelayan migran. \u201cPadahal, memasukkan pelaut migran ke dalam kategori pekerja migran adalah perjuangan selama bertahun-tahun, agar ada jaminan kesejahteraan dan pelindungan serta posisinya setara dengan pekerja migran di sektor lain. Jika <em>judicial review<\/em> ini dikabulkan, ini artinya kemunduran,\u201d tuturnya.<\/p>\n\n<p>Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Jenderal SAKTI, Syofyan. Kata dia, penghapusan klausul tersebut akan membuat pelaut Indonesia di kapal asing bekerja tanpa payung hukum yang melindungi. Apabila status pekerja migran bagi <a href=\"https:\/\/peraturan.bpk.go.id\/Details\/64508\/uu-no-18-tahun-2017\">awak kapal niaga dan pelaut perikanan<\/a> dihilangkan, maka aturan turunan UU PPMI\u2013Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran\u2013tidak berlaku lagi.<\/p>\n\n<p>Syofyan menambahkan, Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran hanya mengatur awak kapal berbendera Indonesia. Artinya, awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing tidak termasuk. \u201cWalau Indonesia telah meratifikasi <a href=\"https:\/\/www.ilo.org\/global\/standards\/maritime-labour-convention\/lang--en\/index.htm\"><em>Maritime Labour Convention<\/em><\/a> (MLC) tahun 2006 dan menjadi Undang-Undang No. 15 tahun 2016, tapi sampai saat ini kita belum punya aturan turunan yang melindungi awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal asing, yang merujuk ke undang-undang itu,\u201d katanya.<\/p>\n\n<p>Sebagai organisasi kampanye lingkungan, Greenpeace Indonesia juga merasa penting untuk tergabung dalam tim advokasi ini. Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Afdillah, menyebut bahwa penegakan keadilan untuk laut berjalan seiring dengan penegakan keadilan untuk manusia yang menggantungkan hidup di laut.&nbsp;<\/p>\n\n<p>\u201cAktivitas perikanan yang ekstraktif telah merusak ekosistem laut sekaligus mengeksploitasi para awak kapal perikanan. Selama ini kita mendorong pemerintah untuk memberikan pelindungan yang lebih kuat untuk mereka. Jika MK mengabulkan permohonan <em>judicial review<\/em> tersebut, kami merasa perjuangan masyarakat sipil selama ini akan sia-sia,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n<p><\/p>\n\n<p><strong>Narahubung:<\/strong><\/p>\n\n<p>Tim Kuasa Hukum TAPMI, Jeanny Silvia Sari Sirait (0858-1042-3390)<\/p>\n\n<p>Tim Kampanye &amp; Komunikasi TAPMI, Haris Prabowo (0878-8706-4112)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait atas pengujian (judicial review) materiil Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang terdaftar dalam perkara nomor: 127\/PUU-XXI\/2023.<\/p>\n","protected":false},"author":49,"featured_media":57538,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ep_exclude_from_search":false,"p4_og_title":"Sembilan Organisasi Pelaut & Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK","p4_og_description":"Sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait atas pengujian (judicial review) materiil Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Mahkamah Konstitusi (MK)","p4_og_image":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/b6422ca1-whatsapp-image-2023-11-20-at-11.53.08.jpeg","p4_og_image_id":"57538","p4_seo_canonical_url":"","p4_campaign_name":"","p4_local_project":"","p4_basket_name":"","p4_department":"","footnotes":""},"categories":[3],"tags":[24,20],"p4-page-type":[14],"class_list":["post-57531","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciptakan-perubahan","tag-aktivisme","tag-laut","p4-page-type-siaran-pers"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.9.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK - Greenpeace Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK - Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait atas pengujian (judicial review) materiil Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang terdaftar dalam perkara nomor: 127\/PUU-XXI\/2023.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-11-20T04:03:10+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-06-23T14:53:44+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/b6422ca1-whatsapp-image-2023-11-20-at-11.53.08.jpeg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"960\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@GreenpeaceID\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@GreenpeaceID\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Greenpeace Indonesia\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/\"},\"author\":{\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/1164768f1dbd90104f013ef8c87ab6fe\"},\"headline\":\"Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK\",\"datePublished\":\"2023-11-20T04:03:10+00:00\",\"dateModified\":\"2025-06-23T14:53:44+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/\"},\"wordCount\":678,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\"},\"keywords\":[\"Aktivisme\",\"Laut\"],\"articleSection\":[\"Ciptakan Perubahan\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/\",\"name\":\"Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK - Greenpeace Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website\"},\"datePublished\":\"2023-11-20T04:03:10+00:00\",\"dateModified\":\"2025-06-23T14:53:44+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"description\":\"Greenpeace\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png\",\"width\":500,\"height\":500,\"caption\":\"Greenpeace Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia\",\"https:\/\/twitter.com\/GreenpeaceID\",\"https:\/\/www.instagram.com\/greenpeaceid\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/1164768f1dbd90104f013ef8c87ab6fe\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0b621795ab905587cb02426280d3c16c53673fcde62d083b6bfb0d91fc07adce?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0b621795ab905587cb02426280d3c16c53673fcde62d083b6bfb0d91fc07adce?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Greenpeace Indonesia\"},\"sameAs\":[\"http:\/\/www.greenpeace.or.id\"],\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/author\/greenpeace-indonesia\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK - Greenpeace Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK - Greenpeace Indonesia","og_description":"Sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait atas pengujian (judicial review) materiil Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang terdaftar dalam perkara nomor: 127\/PUU-XXI\/2023.","og_url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/","og_site_name":"Greenpeace Indonesia","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia","article_published_time":"2023-11-20T04:03:10+00:00","article_modified_time":"2025-06-23T14:53:44+00:00","og_image":[{"width":1280,"height":960,"url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/b6422ca1-whatsapp-image-2023-11-20-at-11.53.08.jpeg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Greenpeace Indonesia","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@GreenpeaceID","twitter_site":"@GreenpeaceID","twitter_misc":{"Written by":"Greenpeace Indonesia","Est. reading time":"3 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/"},"author":{"name":"Greenpeace Indonesia","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/1164768f1dbd90104f013ef8c87ab6fe"},"headline":"Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK","datePublished":"2023-11-20T04:03:10+00:00","dateModified":"2025-06-23T14:53:44+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/"},"wordCount":678,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization"},"keywords":["Aktivisme","Laut"],"articleSection":["Ciptakan Perubahan"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/","name":"Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK - Greenpeace Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website"},"datePublished":"2023-11-20T04:03:10+00:00","dateModified":"2025-06-23T14:53:44+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57531\/sembilan-organisasi-pelaut-masyarakat-sipil-ajukan-permohonan-pihak-terkait-jr-uu-pelindungan-pekerja-migran-ke-mk\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Sembilan Organisasi Pelaut &amp; Masyarakat Sipil Ajukan Permohonan Pihak Terkait JR UU Pelindungan Pekerja Migran ke MK"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/","name":"Greenpeace Indonesia","description":"Greenpeace","publisher":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization","name":"Greenpeace Indonesia","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png","contentUrl":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png","width":500,"height":500,"caption":"Greenpeace Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia","https:\/\/twitter.com\/GreenpeaceID","https:\/\/www.instagram.com\/greenpeaceid\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/1164768f1dbd90104f013ef8c87ab6fe","name":"Greenpeace Indonesia","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0b621795ab905587cb02426280d3c16c53673fcde62d083b6bfb0d91fc07adce?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/0b621795ab905587cb02426280d3c16c53673fcde62d083b6bfb0d91fc07adce?s=96&d=mm&r=g","caption":"Greenpeace Indonesia"},"sameAs":["http:\/\/www.greenpeace.or.id"],"url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/author\/greenpeace-indonesia\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/49"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57531"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57531\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63388,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57531\/revisions\/63388"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57538"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57531"},{"taxonomy":"p4-page-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/p4-page-type?post=57531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}