{"id":57996,"date":"2024-02-23T17:02:22","date_gmt":"2024-02-23T10:02:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?p=57996"},"modified":"2024-03-01T07:58:40","modified_gmt":"2024-03-01T00:58:40","slug":"ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/","title":{"rendered":"Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0"},"content":{"rendered":"\n

Siaran Pers<\/strong> Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI)<\/strong><\/p>\n\n

<\/p>\n\n

Jakarta, 22 Februari 2024<\/em> \u2013 Ahli Pihak Terkait dalam judicial review (<\/em>JR)<\/em> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dalam perkara Nomor 127\/PUU-XXI\/2023[1], Arie Afriansyah S.H., MIL., Ph.D, menyatakan bahwa status pelaut migran, baik awak buah kapal niaga (ABK Niaga) dan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia, yang bekerja di luar negeri dan di atas kapal niaga dan ikan berbendera asing, sebagai buruh migran dalam UU tersebut harus dipertahankan dan sebagai bentuk kemajuan dan komitmen tanggung jawab negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).<\/p>\n\n

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dan benderang, menurut Arie, posisi ABK Niaga dan AKP Indonesia yang sangat rentan bekerja di tengah laut dan berada di luar wilayah Indonesia semakin menguatkan pentingnya kehadiran negara untuk melindungi mereka secara menyeluruh dalam setiap proses tahapan migrasi sebagai pekerja migran Indonesia.<\/p>\n\n

Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memberikan keterangannya sebagai Ahli Pihak Terkait pada Kamis (22\/2\/2024) saat hadir secara daring di Mahkamah Konstitusi (MK) [2]. Pihak Terkait dalam JR UU PPMI ini adalah Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI), gabungan sembilan perwakilan organisasi pelaut niaga, pelaut perikanan, dan organisasi masyarakat sipil yang fokus mengadvokasi isu pelaut migran Indonesia [3].<\/p>\n\n

Menurut Arie, hingga hari ini, UU PPMI merupakan aturan nasional paling maju, mutakhir dan paling komprehensif yang memperkuat mandat dan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi rakyatnya di mana pun mereka berada, termasuk yang bekerja di luar wilayah Indonesia sebagai pekerja migran, tidak terkecuali untuk pelaut migran Indonesia.<\/p>\n\n

\u201cUU PPMI ini juga memastikan bahwa perusahaan penempatan tenaga kerja harus memenuhi semua persyaratan hukum untuk dapat bersama memberikan perlindungan maksimal. Semua ini diatur untuk melindungi dan memastikan pekerja migran Indonesia mendapatkan kondisi pekerjaan yang layak dan terhindar dari praktik perekrutan dan penempatan kerja yang eksploitatif seperti perdagangan manusia, kerja paksa, ataupun juga sebagai bentuk perbudakan modern,\u201d katanya.<\/p>\n\n

Arie melanjutkan, UU PPMI yang masih berlaku hingga hari ini juga sangat selaras dengan arah perkembangan komitmen internasional dan tantangan global saat ini untuk mewujudkan pekerjaan yang layak dan melawan kejahatan terhadap kemanusiaan, karena telah memastikan kelompok rentan pekerja migran di semua sektor tanpa terkecuali terlindungi dan mendapat kepastian hukum. Katanya, dalam UU tersebut, semua warga negara Indonesia berhak mendapat kondisi yang layak dalam bekerja sekali pun berada di luar negeri atau di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia.<\/p>\n\n

\u201cOleh karena itu, segala upaya mendiskriminasi dan mengeluarkan sebagian kelompok pekerja migran, dalam hal ini pelaut migran, dalam pelindungan UU PPMI justru merupakan kemunduran dan dapat diargumentasikan secara hukum telah melenceng dari semangat dan amanat UUD 1945,\u201d katanya.<\/p>\n\n

\u201cInklusi awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal asing di luar Indonesia ke dalam pelindungan sebagai pekerja migran adalah sebuah keniscayaan. Baik dari sisi keberadan sekaligus perkembangan kebijakan dan aturan internasional maupun nasional di Indonesia, kelompok ini telah diakui dan dimasukkan dalam kelompok pekerja migran yang mendapatkan perlindungan secara hukum. Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memasukkan kelompok awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran telah dilakukan selama ini karena memang sudah banyak terjadi korban termasuk WNI. Oleh karena itu, upaya untuk mengeluarkan kelompok ini dari perlindungan pekerja migran merupakan sebuah upaya kemunduran dan bahkan membahayakan bagi kelompok rentan ini,\u201d tambahnya.<\/p>\n\n

Kuasa Hukum TAPMI, Jeanny Silvia Sari Sirait, menambahkan bahwa secara konstitusional dan sangat mendasar, hal tersebut sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<\/p>\n\n

\u201cSemangat dan amanat konstitusi yang luhur dan tidak diskriminatif turut menegaskan hak warga negara Indonesia (WNI) atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 Ayat 2) dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang (Pasal 28I Ayat 4),\u201d kata Jeanny.<\/p>\n\n

Permohonan judicial review<\/em> UU PPMI tersebut diajukan oleh Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I), Untung Dihako (Perorangan) dan manning agency<\/em> PT Mirana Nusantara Indonesia. Pokok permohonan dalam pengujian materiilnya adalah Pasal 4 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan<\/a> termasuk pekerja migran Indonesia. Mereka meminta agar klausul tersebut dihapus. Para Pemohon mengklaim<\/a>, efek dari pasal tersebut mengakibatkan jaminan perlindungan serta hak bagi pelaut awak kapal migran dan pelaut perikanan migran yang telah diformulasikan pada peraturan perundang-undangan tidak dapat diaplikasikan secara utuh dan menyeluruh.<\/p>\n\n

Sebaliknya secara tegas, menurut TAPMI, jika klausul tersebut dihapus malah akan sangat merugikan pekerja migran di sektor kemaritiman dan perikanan, baik pelaut kapal niaga maupun kapal perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.[]<\/p>\n\n

***<\/p>\n\n

Narahubung:<\/em><\/strong><\/p>\n\n

Tim Kuasa Hukum TAPMI, Jeanny Silvia Sari Sirait (0858-1042-3390)<\/p>\n\n

Tim Kampanye & Komunikasi TAPMI, Haris Prabowo (0878-8706-4112)<\/p>\n\n

Tambahan Informasi dan Catatan Untuk Editor:<\/em><\/strong><\/p>\n\n

[1] Lihat tracking JR nomor perkara 127\/PUU-XXI\/2023 di sini: https:\/\/tracking.mkri.id\/index.php?page=web.TrackPerkara&id=127%2FPUU-XXI%2F2023<\/a> <\/p>\n\n

[2] Lihat rekaman sidang MK nomor perkara 127\/PUU-XXI\/2023 tanggal 22 Februari 2024 di sini: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=zVu0zLndNc8<\/a> <\/p>\n\n

[3] TAPMI terdiri dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara (SAKTI Sulut), Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU), Pelaut Borneo Bersatu (PBB), Serikat Pelaut Bulukumba (SPB), Greenpeace Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Status pelaut migran, baik awak buah kapal niaga (ABK Niaga) dan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia, yang bekerja di luar negeri dan di atas kapal niaga dan ikan berbendera asing, sebagai buruh migran dalam UU tersebut harus dipertahankan dan sebagai bentuk kemajuan dan komitmen tanggung jawab negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":57805,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ep_exclude_from_search":false,"p4_og_title":"","p4_og_description":"","p4_og_image":"","p4_og_image_id":"","p4_seo_canonical_url":"","p4_campaign_name":"","p4_local_project":"","p4_basket_name":"","p4_department":"","footnotes":""},"categories":[3],"tags":[20,24],"p4-page-type":[14],"class_list":["post-57996","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciptakan-perubahan","tag-laut","tag-aktivisme","p4-page-type-siaran-pers"],"yoast_head":"\nAhli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0 - Greenpeace Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0 - Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Status pelaut migran, baik awak buah kapal niaga (ABK Niaga) dan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia, yang bekerja di luar negeri dan di atas kapal niaga dan ikan berbendera asing, sebagai buruh migran dalam UU tersebut harus dipertahankan dan sebagai bentuk kemajuan dan komitmen tanggung jawab negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-02-23T10:02:22+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-03-01T00:58:40+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2024\/01\/a98f8b91-gp1su4mu.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Afif\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@GreenpeaceID\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@GreenpeaceID\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Afif\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/\"},\"author\":{\"name\":\"Afif\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/3e2ebddeabf4d00a38dc3b78e763f280\"},\"headline\":\"Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0\",\"datePublished\":\"2024-02-23T10:02:22+00:00\",\"dateModified\":\"2024-03-01T00:58:40+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/\"},\"wordCount\":865,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\"},\"keywords\":[\"Laut\",\"Aktivisme\"],\"articleSection\":[\"Ciptakan Perubahan\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/\",\"name\":\"Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0 - Greenpeace Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-02-23T10:02:22+00:00\",\"dateModified\":\"2024-03-01T00:58:40+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"http:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"description\":\"Greenpeace\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png\",\"width\":500,\"height\":500,\"caption\":\"Greenpeace Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia\",\"https:\/\/twitter.com\/GreenpeaceID\",\"https:\/\/www.instagram.com\/greenpeaceid\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/3e2ebddeabf4d00a38dc3b78e763f280\",\"name\":\"Afif\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocLsIvppx-YXQ--3d0zDXkI7iN7hDZr5MuE3Nky8RZxlicYBEMLK=s96-c\",\"contentUrl\":\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocLsIvppx-YXQ--3d0zDXkI7iN7hDZr5MuE3Nky8RZxlicYBEMLK=s96-c\",\"caption\":\"Afif\"},\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/author\/asaputra\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0 - Greenpeace Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0 - Greenpeace Indonesia","og_description":"Status pelaut migran, baik awak buah kapal niaga (ABK Niaga) dan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia, yang bekerja di luar negeri dan di atas kapal niaga dan ikan berbendera asing, sebagai buruh migran dalam UU tersebut harus dipertahankan dan sebagai bentuk kemajuan dan komitmen tanggung jawab negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).","og_url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/","og_site_name":"Greenpeace Indonesia","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia","article_published_time":"2024-02-23T10:02:22+00:00","article_modified_time":"2024-03-01T00:58:40+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":800,"url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2024\/01\/a98f8b91-gp1su4mu.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Afif","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@GreenpeaceID","twitter_site":"@GreenpeaceID","twitter_misc":{"Written by":"Afif","Est. reading time":"5 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/"},"author":{"name":"Afif","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/3e2ebddeabf4d00a38dc3b78e763f280"},"headline":"Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0","datePublished":"2024-02-23T10:02:22+00:00","dateModified":"2024-03-01T00:58:40+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/"},"wordCount":865,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization"},"keywords":["Laut","Aktivisme"],"articleSection":["Ciptakan Perubahan"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/","name":"Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0 - Greenpeace Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website"},"datePublished":"2024-02-23T10:02:22+00:00","dateModified":"2024-03-01T00:58:40+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/57996\/ahli-upaya-penghapusan-pelaut-migran-dari-uu-ppmi-adalah-kemunduran-serta-melenceng-dari-semangat-dan-amanat-konstitusi\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"http:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi\u00a0"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/","name":"Greenpeace Indonesia","description":"Greenpeace","publisher":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization","name":"Greenpeace Indonesia","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png","contentUrl":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png","width":500,"height":500,"caption":"Greenpeace Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia","https:\/\/twitter.com\/GreenpeaceID","https:\/\/www.instagram.com\/greenpeaceid\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/3e2ebddeabf4d00a38dc3b78e763f280","name":"Afif","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocLsIvppx-YXQ--3d0zDXkI7iN7hDZr5MuE3Nky8RZxlicYBEMLK=s96-c","contentUrl":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocLsIvppx-YXQ--3d0zDXkI7iN7hDZr5MuE3Nky8RZxlicYBEMLK=s96-c","caption":"Afif"},"url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/author\/asaputra\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57996","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/25"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57996"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57996\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57997,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57996\/revisions\/57997"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57805"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57996"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57996"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57996"},{"taxonomy":"p4-page-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/p4-page-type?post=57996"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}