{"id":65220,"date":"2025-09-24T16:23:15","date_gmt":"2025-09-24T09:23:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?p=65220"},"modified":"2025-09-24T18:13:43","modified_gmt":"2025-09-24T11:13:43","slug":"transisi-energi-indonesia-antara-ambisi-dan-inkonsistensi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65220\/transisi-energi-indonesia-antara-ambisi-dan-inkonsistensi\/","title":{"rendered":"Transisi Energi Indonesia: Antara Ambisi dan Inkonsistensi"},"content":{"rendered":"\n

Jakarta, 24 September 2025<\/strong>. Sidang Umum PBB (UNGA) tahun ini kembali menjadi panggung global untuk membahas krisis iklim dan transisi energi. Banyak negara menegaskan komitmen menuju Net Zero Emission (NZE) sebelum 2050, sementara Indonesia masih menimbang langkahnya. Dalam perhelatan ini, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen transisi energi Indonesia menuju energi terbarukan untuk sejalan dengan target Perjanjian Paris.<\/p>\n\n

Di forum internasional, pemerintah menampilkan wajah ambisius: Second Nationally Determined Contribution (SNDC), KEN, RUKN, hingga RUPTL terbaru disebut-sebut sebagai landasan menuju NZE 2060 atau lebih cepat. Namun, di balik panggung diplomasi, ada inkonsistensi dalam kebijakan energi nasional yang berisiko membuat Indonesia tertinggal dari arus transisi energi global.<\/p>\n\n

Misalnya, masih terdapat pemanfaatan energi fosil yang cukup besar<\/strong>, dimana RUPTL 2025\u20132034 tetap memuat proyek PLTU <\/strong>dan pembangkit gas fosil baru. Padahal, KEN dan ENDC menuntut porsi energi terbarukan lebih besar. Jika proyek-proyek ini jalan terus, Indonesia akan terjebak dalam lock-in emisi<\/strong> selama puluhan tahun. Target vs kapasitas sistem<\/strong> kita bisa lihat bahwa KEN & RUKN menargetkan ET di atas 22% pada 2030<\/strong>, tetapi RUPTL hanya menambahkan sekitar 20\u201322 GW energi terbarukan<\/strong>. Angka ini jauh dibawah kebutuhan jalur 1,5\u00b0C yang menuntut percepatan lebih agresif.  Jika Indonesia bertujuan mencapai target 1.5 derajat, maka bauran energi terbarukan harus mencapai 55% dari bauran energi, bahkan 82% secara ideal, di tahun 2030.<\/p>\n\n

\"\"
\u00a9Aji Styawan \/ Greenpeace Indon<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n

Pembiayaan dan insentif belum siap<\/strong> sangat dibutuhkan dalam upaya transisi energi dan ini adalah investasi yang tidak sedikit di jaringan, penyimpanan, dan teknologi fleksibel. Namun, hingga kini, mekanisme pembiayaan<\/strong> seperti skema PPA, insentif fiskal, atau de-risking project belum jelas. Serta Ketergantungan pada conditional SNDC <\/strong>yang menunjukan jalur ambisius Indonesia sangat bergantung pada dukungan internasional<\/strong>. Sementara itu, jalur unconditional yang dijalankan domestik masih belum kompatibel dengan jalur 1,5\u00b0C.<\/p>\n\n

Selain itu, rencana Pemerintah untuk menggunakan gas fosil sebagai bahan bakar transisi, terutama pada sektor kelistrikan, sangat bertentangan dengan komitmen transisi energi yang telah berulang kali disampaikan oleh Presiden Prabowo pada komunitas global. Jika Indonesia serius untuk beralih dari fossil fuel-based development menuju renewable-based development seperti yang disampaikan pada UNGA, maka pembangunan pembangkit gas fosil baru dalam RUPTL harus dibatalkan. Selain itu, bauran gas fosil, sebagai satu-satunya bahan bakar fosil yang baurannya meningkat hingga 2050 pada KEN, harus diturunkan untuk mencapai target NZE Indonesia.<\/p>\n\n

Agar transisi energi tidak berhenti sebagai jargon, ada empat langkah korektif yang mendesak:<\/p>\n\n