{"id":65827,"date":"2026-03-05T15:16:53","date_gmt":"2026-03-05T08:16:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?p=65827"},"modified":"2026-03-05T15:37:16","modified_gmt":"2026-03-05T08:37:16","slug":"stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/","title":{"rendered":"Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke"},"content":{"rendered":"\n
\"Lawsuit
Lima Masyarakat Adat Malind mendaftarkan gugatan izin kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan 135 kilometer di Merauke ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Greenpeace\/Alif Rizky Nouddy Korua<\/figcaption><\/figure>\n\n

Jayapura, 5 Maret 2026. <\/strong>Masyarakat Adat Malind terus berjuang mempertahankan tanah dan hutan adat dari gempuran Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah untuk cetak sawah atau food estate <\/em>di Merauke. Pagi ini, lima orang Masyarakat Adat Malind mendaftarkan gugatan izin kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan akses sepanjang 135 kilometer, yang dikeluarkan Bupati Merauke, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. <\/p>\n\n

Kelima penggugat ialah Simon Petrus Balagaize, Sinta Gebze, Liborius Kodai Moiwend, Kanisius Dagil, dan Andreas Mahuse. Mengenakan busana adat Malind, mereka mendatangi PTUN diiringi massa aksi solidaritas dari sejumlah organisasi anak muda dan mahasiswa di Jayapura. Massa aksi membentangkan berbagai pesan dukungan, di antaranya berbunyi \u201cStop PSN, Stop Perampasan Hutan Adat\u201d, \u201cSave Indigenous Papuans\u2019 Forests\u201d, \u201cTanah Adat Bukan Tanah Kosong, Lawan Kolonialisme Baru\u201d, \u201cLawan Krisis Iklim, Lindungi Hutan Papua\u201d, dan lainnya.<\/p>\n\n

Sebelum memasuki gedung pengadilan, kelima penggugat menggelar doa dan ritual adat. Tubuh mereka berlumur lumpur putih, tanda duka atas penghancuran yang masih terus terjadi atas nama PSN.<\/p>\n\n

\u201cKami mengajukan gugatan ini karena kami masih berduka, kami kehilangan tanah, kehilangan ibu, kehilangan tempat kami mencari makan. Kami lahir menginjak tanah ini, tapi kini mau mencari makan susah karena hutan dan kayu sudah dibongkar. Perusahaan masuk tanpa izin seperti pencuri langsung bongkar hutan dengan ekskavator. Kami sudah buat palang mereka tidak tanggapi. Kami mau bersuara atau tegur dorang<\/em>, tapi kami panik karena TNI yang kerja saat itu dan mereka bersenjata,\u201d kata Sinta Gebze<\/strong>, perempuan Malind<\/strong> yang turut menjadi penggugat. <\/p>\n\n

Pemerintahan Prabowo-Gibran berdalih<\/a> pembangunan jalan 135 km tersebut demi mendukung sarana-prasarana PSN pangan dan energi di bagian selatan Papua. Pembangunan jalan ini berjalan seiring dengan proyek cetak sawah di Wanam, Distrik Ilwayab, oleh Kementerian Pertahanan dengan menggandeng PT Jhonlin Group, perusahaan milik pengusaha tambang asal Kalimantan Selatan Andi Syamsudin Arsyad. <\/p>\n\n

\"\"
Foto udara pembangunan jalan 135 kilometer dari Kampung Wanam-Muting di Merauke. Pembangunan jalan ini membelah hutan dan merampas tanah ulayat Masyarakat Adat atas nama PSN.
\u00a9 Jurnasyanto Sukarno\/Greenpeace<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n

Namun senyampang dengan itu, pembangunan jalan dari Kampung Wanam menuju Muting yang membelah hutan adat dan merampas tanah ulayat Masyarakat Adat itu berlangsung dengan penuh pelanggaran. Menurut catatan Pusaka Bentala Rakyat, lahan yang sudah dibuka mencapai 56 kilometer. Proyek pembangunan tahap kedua kini dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat<\/a> dengan melibatkan sejumlah perusahaan karya<\/a>. <\/p>\n\n

Tigor Hutapea, anggota tim kuasa hukum Tim Advokasi Solidaritas Merauke dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat<\/strong>, mengatakan, \u201cProyek pembangunan jalan 135 kilometer ini menggambarkan kekacauan PSN sejak pemerintahan Joko Widodo yang dilanjutkan Prabowo Subianto. Pembukaan lahan untuk pembangunan jalan berjalan secara ilegal sejak September 2024 sebelum adanya dokumen kelayakan lingkungan hidup. SK Bupati Merauke tentang kelayakan lingkungan hidup baru terbit pada September 2025, dan kami menduga ini hanya langkah untuk menjustifikasi pelanggaran yang sudah berlangsung.\u201d<\/p>\n\n

Bukan hanya bermasalah secara prosedural, SK yang terbit belakangan itu pun substansinya buruk lantaran mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat yang terdampak dan yang menolak. \u201cDi panggung internasional pemerintah berkoar ingin menjadi penjaga perdamaian, tapi PSN pemerintah di lapangan justru memicu konflik di antara masyarakat. Kehadiran PSN yang dibekingi militer hanya melanggengkan potensi kekerasan dan konflik yang traumatik untuk orang Papua,\u201d kata Emanuel Gobay, anggota tim advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia<\/strong>. <\/p>\n\n

Anggota tim hukum sekaligus Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji<\/strong>, mengimbuhkan, \u201cSaat di Sumatera masih banyak jalan-jalan yang rusak dan memerlukan penanganan, pemerintah malah membelah hutan di Merauke untuk proyek jalan yang hanya akan makin memuluskan perampasan Tanah Papua atas nama PSN. Di tengah krisis iklim yang mengancam kita, merusak hutan tak akan menjadi jalan pintas menuju swasembada pangan dan energi, melainkan jalan menuju kehancuran hutan dan segala pengetahuan adat di dalamnya.\u201d\u00a0<\/p>\n\n

\"Lawsuit
Lima Masyarakat Adat Malind bersama massa aksi solidaritas mengantarkan gugatan izin lingkungan hidup proyek pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer di Merauke untuk penunjang PSN cetak sawah dan kebun tebu. Greenpeace\/Alif Rizky Nouddy Korua<\/figcaption><\/figure>\n\n

Gugatan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup ke PTUN Jayapura ini merupakan babak paralel dalam perjuangan Masyarakat Adat melawan proyek sengsara nasional, di samping langkah uji materi pasal kemudahan PSN<\/a> dalam Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, dan berbagai perjuangan di kampung dengan mendirikan salib merah<\/a> dan palang adat<\/a>. [SELESAI]<\/p>\n\n

<\/p>\n\n

Catatan Editor:<\/strong><\/p>\n\n

Foto dan video pendaftaran gugatan dan aksi dapat diakses di tautan berikut:https:\/\/media.greenpeace.org\/shoot\/27MZIFJRDJWSD<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lima Masyarakat Adat Malind menggugat proyek pembangunan jalan 135 km di Merauke yang membelah hutan adat demi PSN.<\/p>\n","protected":false},"author":93,"featured_media":65833,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ep_exclude_from_search":false,"p4_og_title":"","p4_og_description":"Lima Masyarakat Adat Malind menggugat proyek pembangunan jalan 135 km di Merauke yang membelah hutan adat demi PSN.","p4_og_image":"","p4_og_image_id":"","p4_seo_canonical_url":"","p4_campaign_name":"","p4_local_project":"","p4_basket_name":"","p4_department":"","footnotes":""},"categories":[51,61,50,62],"tags":[6,19],"p4-page-type":[14],"class_list":["post-65827","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hutan","category-kabar-dan-cerita","category-kampanye","category-siaran-pers","tag-iklim","tag-hutan","p4-page-type-siaran-pers"],"yoast_head":"\nStop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke - Greenpeace Indonesia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Lima Masyarakat Adat Malind menggugat proyek pembangunan jalan 135 km di Merauke yang membelah hutan adat demi PSN.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke - Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Lima Masyarakat Adat Malind menggugat proyek pembangunan jalan 135 km di Merauke yang membelah hutan adat demi PSN.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-03-05T08:16:53+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-03-05T08:37:16+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/03\/bfb0b720-gp0su8e7k.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"802\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Budiarti Putri\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@GreenpeaceID\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@GreenpeaceID\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Budiarti Putri\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/\"},\"author\":{\"name\":\"Budiarti Putri\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/e4e764db80f6a4f83a58464b1e3badff\"},\"headline\":\"Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke\",\"datePublished\":\"2026-03-05T08:16:53+00:00\",\"dateModified\":\"2026-03-05T08:37:16+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/\"},\"wordCount\":727,\"commentCount\":4,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\"},\"keywords\":[\"Iklim\",\"Hutan\"],\"articleSection\":[\"Hutan\",\"Kabar dan Cerita\",\"Kampanye\",\"Siaran Pers\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/\",\"name\":\"Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke - Greenpeace Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-03-05T08:16:53+00:00\",\"dateModified\":\"2026-03-05T08:37:16+00:00\",\"description\":\"Lima Masyarakat Adat Malind menggugat proyek pembangunan jalan 135 km di Merauke yang membelah hutan adat demi PSN.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"description\":\"Greenpeace\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png\",\"width\":500,\"height\":500,\"caption\":\"Greenpeace Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia\",\"https:\/\/twitter.com\/GreenpeaceID\",\"https:\/\/www.instagram.com\/greenpeaceid\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/e4e764db80f6a4f83a58464b1e3badff\",\"name\":\"Budiarti Putri\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocLopB-Gr_k9SCNin05wv54eBSLhlzm1S71rF3I2remJgRXS7EhD=s96-c\",\"contentUrl\":\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocLopB-Gr_k9SCNin05wv54eBSLhlzm1S71rF3I2remJgRXS7EhD=s96-c\",\"caption\":\"Budiarti Putri\"},\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/author\/budiarti-putri\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke - Greenpeace Indonesia","description":"Lima Masyarakat Adat Malind menggugat proyek pembangunan jalan 135 km di Merauke yang membelah hutan adat demi PSN.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke - Greenpeace Indonesia","og_description":"Lima Masyarakat Adat Malind menggugat proyek pembangunan jalan 135 km di Merauke yang membelah hutan adat demi PSN.","og_url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/","og_site_name":"Greenpeace Indonesia","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia","article_published_time":"2026-03-05T08:16:53+00:00","article_modified_time":"2026-03-05T08:37:16+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":802,"url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/03\/bfb0b720-gp0su8e7k.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Budiarti Putri","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@GreenpeaceID","twitter_site":"@GreenpeaceID","twitter_misc":{"Written by":"Budiarti Putri","Est. reading time":"5 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/"},"author":{"name":"Budiarti Putri","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/e4e764db80f6a4f83a58464b1e3badff"},"headline":"Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke","datePublished":"2026-03-05T08:16:53+00:00","dateModified":"2026-03-05T08:37:16+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/"},"wordCount":727,"commentCount":4,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization"},"keywords":["Iklim","Hutan"],"articleSection":["Hutan","Kabar dan Cerita","Kampanye","Siaran Pers"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/","name":"Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke - Greenpeace Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website"},"datePublished":"2026-03-05T08:16:53+00:00","dateModified":"2026-03-05T08:37:16+00:00","description":"Lima Masyarakat Adat Malind menggugat proyek pembangunan jalan 135 km di Merauke yang membelah hutan adat demi PSN.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/65827\/stop-psn-penghancur-hutan-masyarakat-adat-malind-gugat-izin-proyek-pembangunan-jalan-135-km-di-merauke\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Stop PSN Penghancur Hutan: Masyarakat Adat Malind Gugat Izin Proyek Pembangunan Jalan 135 km di Merauke"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/","name":"Greenpeace Indonesia","description":"Greenpeace","publisher":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization","name":"Greenpeace Indonesia","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png","contentUrl":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png","width":500,"height":500,"caption":"Greenpeace Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia","https:\/\/twitter.com\/GreenpeaceID","https:\/\/www.instagram.com\/greenpeaceid\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/e4e764db80f6a4f83a58464b1e3badff","name":"Budiarti Putri","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocLopB-Gr_k9SCNin05wv54eBSLhlzm1S71rF3I2remJgRXS7EhD=s96-c","contentUrl":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocLopB-Gr_k9SCNin05wv54eBSLhlzm1S71rF3I2remJgRXS7EhD=s96-c","caption":"Budiarti Putri"},"url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/author\/budiarti-putri\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/93"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65827"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65827\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":65836,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65827\/revisions\/65836"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/65833"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65827"},{"taxonomy":"p4-page-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/p4-page-type?post=65827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}