{"id":66436,"date":"2026-05-26T14:15:08","date_gmt":"2026-05-26T07:15:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?p=66436"},"modified":"2026-05-26T14:18:23","modified_gmt":"2026-05-26T07:18:23","slug":"mencapai-target-transisi-energi-tanpa-penambangan-mineral-berlebihan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/66436\/mencapai-target-transisi-energi-tanpa-penambangan-mineral-berlebihan\/","title":{"rendered":"Mencapai Target Transisi Energi Tanpa Penambangan Mineral Berlebihan"},"content":{"rendered":"\n
\"Underwater
Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan banner di perairan Raja Ampat, Papua, untuk menyerukan dampak buruk pertambangan nikel terhadap terumbu karang dan ekosistem laut.
\u00a9 Greenpeace<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n

Jakarta, 25 Mei 2026<\/strong> \u2013 Pemerintah Indonesia sering mempromosikan transisi energi sebagai keniscayaan dalam menghadapi krisis iklim. Demi menjalankan ambisi tersebut, permintaan terhadap mineral kritis seperti litium, nikel, tembaga, dan kobalt terus melonjak untuk memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik dan energi terbarukan. Sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia, nikel di Indonesia dibutuhkan untuk transisi energi dari energi fosil, khususnya di sektor transportasi.<\/p>\n\n

Namun, penambangan ekstraktif yang masif dilakukan seringkali menyebabkan deforestasi, merusak biodiversitas, memicu bencana ekologis, dan merampas ruang hidup masyarakat, seperti apa yang terjadi di Pulau Obi. \u201cSebelum industri ekstraktif seperti PT Harita Nikel beroperasi di Pulau Obi, Desa Kawasi sangat jarang mengalami banjir akibat luapan Sungai Todoku. Namun, pembukaan hutan secara masif untuk aktivitas tambang, dan pembangunan infrastruktur perusahaan memicu deforestasi dan sedimentasi yang menyebabkan sungai meluap, hingga membanjiri perkebunan serta permukiman warga,\u201d kata Direktur WALHI Maluku Utara, Astuti N. Kilwauw <\/strong>dalam acara Media Briefing di kawasan Tanah Abang, Selasa, 26 Mei 2026.<\/p>\n\n

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas<\/strong> menjelaskan, operasi pertambangan di Indonesia sebagian besar menggunakan skema open pit mining<\/em> yang menyebabkan pembukaan lahan dan deforestasi untuk izin konsesi nikel. Konsesi tambang nikel di Indonesia sudah mencapai satu juta hektare, dan berada di wilayah yang kaya akan biodiversitas, serta di pulau-pulau kecil yang sangat rentan secara ekologis yang seharusnya tertutup untuk aktivitas pertambangan. Pulau-pulau kecil ini khususnya di wilayah Sulawesi, Halmahera, dan sebagian di Raja Ampat,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n

\"\"
Narasumber dalam media briefing laporan “Melampaui Ekstraksi: Jalur untuk Transisi Energi yang Selaras dengan Target 1,5\u00b0C dengan Lebih Sedikit Mineral” di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 25 Mei 2026.
\u00a9 Greenpeace\/Anan Suryana<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n

Atas dasar itu, Greenpeace International bersama para akademisi di Institute for Sustainable Futures, University of Technology, Sydney (UTS), Australia, mengeluarkan laporan<\/a> berjudul Melampaui Ekstraksi: Jalur untuk Transisi Energi yang Selaras dengan Target 1,5\u00b0C dengan Lebih Sedikit Mineral.<\/em><\/strong> Laporan ini menjelaskan skenario-skenario yang memungkinkan transisi energi dilakukan dan sejalan dengan target 1,5\u00b0C Perjanjian Paris yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.\u00a0<\/p>\n\n

Penulis laporan, Professor Sven Teske<\/strong> mengatakan, \u201cPenelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan yang tepat dan teknologi inovatif dapat membatasi permintaan mineral dalam transisi energi yang selaras dengan target 1,5\u00b0C. Namun, mewujudkan potensi ini membutuhkan kepemimpinan politik yang bertanggung jawab dan tindakan tegas.\u201d<\/p>\n\n

Dalam laporan ini, sejumlah rekomendasi kebijakan sangat krusial untuk menjaga agar transisi energi benar-benar berjalan secara hijau dan adil: <\/p>\n\n