{"id":66467,"date":"2026-06-05T10:00:00","date_gmt":"2026-06-05T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?p=66467"},"modified":"2026-06-05T10:34:29","modified_gmt":"2026-06-05T03:34:29","slug":"blog-hari-lingkungan-sedunia-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/","title":{"rendered":"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa"},"content":{"rendered":"\n
\n

Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, masyarakat sudah mulai berubah. Para penguasa lah yang masih hilang arah.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n

Manusia bukan satu-satunya spesies yang merasakan dampak krisis iklim. Seluruh organisme di muka Bumi, besar ataupun kecil, ikut menanggung beban kerusakan Bumi. Berbagai bencana ekologis telah merusak siklus kehidupan yang menjungkirbalikkan kehidupan kita. Peningkatan suhu Bumi juga ikut menciptakan berbagai ancaman baru di laut dan daratan. Jika menimbang masifnya dampak krisis iklim saat ini, nampaknya selama ini kita telah lalai dalam merumuskan skala solusi krisis iklim.<\/p>\n\n

\"Plastic
Plastic debris in the sea off the beach on Bangkaru Island, Sumatra,
\u00a9 Paul Hilton \/ Greenpeace<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n
\"Mariasi
Mariasi Aritonang, a resident of Tukka Subdistrict, walking to see her home in the aftermath of the flash flood in Tukka Subdistrict, Central Tapanuli, North Sumatra.
\u00a9 Alif R Nouddy Korua \/ Greenpeace<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n
\"An
An orangutan drinks water using a plastic sachet as the area is covered by haze from forest fires at Salat island, Palangkaraya, Central Kalimantan. This year’s nearly 2,000 wildfires are burning across Indonesia. It is the worst year since 2015. \nOfficials estimate that the fires have burned more than 800,000 acres. The smoke and flames threaten endangered species like orangutans that can only be found in Kalimantan and Sumatra.<\/figcaption>
\u00a9 Jurnasyanto Sukarno \/ Greenpeace<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n

Narasi Krisis Iklim yang Tak Berimbang<\/strong><\/h3>\n\n

Ketika bicara tentang kerusakan lingkungan hidup dan krisis iklim, narasi yang marak berkembang menitikberatkan aktivitas seluruh umat manusia sebagai penyebab utama kerusakan Bumi. Narasi ini kemudian melahirkan solusi krisis iklim yang terbatas pada pertanggungjawaban individu. Kita semua pasti pernah mendengar, bahkan ikut melakukan, ajakan untuk memilah sampah di rumah, beralih ke alternatif energi terbarukan, atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Semua itu adalah contoh solusi krisis iklim yang menuntut perubahan di level individu, atau setidaknya, aksi kolektif di level komunitas. <\/p>\n\n

Vandana Shiva, seorang ilmuwan dan aktivis lingkungan, membantah narasi antroposen dalam diskursus krisis iklim. Ia percaya bahwa tidak semua manusia memikul tanggung jawab yang setara dalam krisis iklim. Menurut Shiva (2024)<\/a>, biang kerok kerusakan Bumi adalah praktik eksploitatif nan serakah kelompok superkaya yang hanya mencakup 1% dari populasi manusia.<\/strong> Meskipun jumlahnya tak seberapa\u2013jika dibandingkan dengan seluruh populasi manusia\u2013kelompok superkaya bertanggung jawab atas mayoritas kerusakan lingkungan lewat kegiatan ekstraktif yang mereka lakukan. Ironisnya, kelompok yang sama kini mengisi mayoritas kursi pemangku kebijakan dan punya andil besar dalam mengatur hajat hidup kita semua.<\/p>\n\n

\"Greenpeace
Greenpeace Indonesia holds a theatrical action to protest the National Strategic Project (PSN) of Sugarcane Merauke in front of the Coordinating Ministry for Economic Affairs office in Jakarta. Greenpeace condemns the massive deforestation that has occurred in Merauke, caused by this sugarcane project; at least 560,000 hectares of forest have been destroyed in Merauke, South Papua.
\u00a9 Jurnasyanto Sukarno \/ Greenpeace<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n

Di Indonesia, peran kelompok superkaya dalam kerusakan lingkungan sangat kentara, karena eratnya kelindan kepentingan bisnis di ruang-ruang politik negara. Riset Greenpeace Indonesia (2024)<\/a> mengungkap bahwa 45% anggota parlemen<\/strong> dan 65% anggota kabinet<\/strong> (2019-2024) memiliki hubungan bisnis langsung, kebanyakan di sektor industri ekstraktif. Secara langsung, tumpang tindih kekuasaan antara elit politik dan ekonomi ini telah memperburuk tata kelola industri ekstraktif dan mengakibatkan akselerasi kerusakan lingkungan hidup.<\/p>\n\n

Dampak kelindan maut ini tercermin dari berbagai kebijakan yang tidak berorientasi lingkungan dan malah mendukung pembangunan ekstraktif. Mulai dari pengesahan Omnibus Law di tahun 2020 yang mempermudah regulasi bisnis tetapi melemahkan hak buruh dan perlindungan lingkungan, revisi Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang menguntungkan perusahaan pertambangan dalam negeri tempat sejumlah anggota parlemen berinvestasi. Sementara itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi pelindung bagi keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya malah mandek sejak 2008. Nasib yang sama juga menimpa RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (sebelumnya RUU Keadilan Iklim) dan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).<\/p>\n\n

\"Greenpeace
Greenpeace Indonesia activist with Papuan Indigenous people from Wambon and Awyu tribe unfurl a banner that reads “Legalize The Indigenous People Bill” on a boat in the area of their tribe forest, on Digoel River, Boven Digoel, South Papua.
\u00a9 Jurnasyanto Sukarno \/ Greenpeace<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n
\"A
A worker carries a sign with a monster symbolizing the Oligarchy during a joint coalition protest against the controversial Omnibus Law bill on job creation (RUU Cipta Kerja) in Jakarta.\nGreenpeace Indonesia join the activity and display a banner reading “Climate Crisis Over Oligarchy”.<\/figcaption>
\u00a9 Jurnasyanto Sukarno \/ Greenpeace<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n

Tak berhenti di situ. Tanpa kita sadari, tuntutan tanggung jawab lingkungan di level individu juga memengaruhi bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<\/p>\n\n

Contoh paling anyarnya dapat kita lihat pada implementasi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Instruksi Gubernur (Ingub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Ingub yang digagas guna mengurangi beban sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang ini mewajibkan seluruh warga, kantor, dan tempat usaha di Jakarta untuk memilah sampah secara mandiri. Sekilas, inisiatif ini terdengar revolusioner, tapi nyatanya ada banyak komunitas masyarakat di Jakarta yang sudah mengimplementasikan praktik baik ini jauh sebelum imbauan disosialisasikan.<\/p>\n\n

\"Greenpeace
Greenpeace Indonesia activists and scavenger community unfurl a banner on the landfill in Bantargebang area, Bekasi, West Java. Bantargebang Landfill is often described as the largest open-dumping landfill in Southeast Asia and one of the world’s biggest, serving Jakarta with massive daily waste intake and becoming a vast, populated waste mountain. As a center for government and economic activity, Jakarta has always been grappling with millions of problems. Traffic and public transportation may have become the city\u2019s most infamous problems, but the city also grapples with other issues including jobs, waste, and now, the climate crisis. \nThe local government tries to address most of those issues, but many are still left unsolved and even neglected. \nThe Jakarta administration\u2019s effort to \u201csolve\u201d its waste problem by dumping it in Bantargebang landfill, Bekasi, West Java, is still inadequate and largely ignored the scavengers\u2019 contribution. Bantargebang scavengers were not recognized for their work to handle Jakarta waste problems.<\/figcaption>
\u00a9 Jurnasyanto Sukarno \/ Greenpeace<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n

Ingub No. 5 Tahun 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terkungkung dalam narasi tanggung jawab individu. Padahal, riset Greenpeace Indonesia (2021)<\/a> menemukan bahwa sebagian besar masyarakat (70%) sudah bersedia untuk beralih ke sistem guna ulang<\/strong>. Namun, niat baik ini masih terhambat oleh minimnya alternatif yang dapat dipilih oleh warga untuk mengurangi penggunaan plastik.<\/p>\n\n

Lagi-lagi, perusahaan dan pemerintah yang enggan berinovasi menjadi batu sandungan warga untuk mencapai solusi krisis iklim yang berkelanjutan.<\/p>\n\n

Menuntut Solusi Krisis Iklim yang Berkeadilan<\/strong><\/h3>\n\n
\n

Berbagai contoh di atas seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa mereka tidak bisa terus membebankan persoalan lingkungan pada masyarakat dan mengacuhkan tanggung jawab korporasi. Sebagai kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis iklim, masyarakat sipil adalah kelompok yang memikul beban dampak krisis iklim paling besar. Dari pesisir hingga pegunungan, masyarakat dipaksa bertarung dengan bencana ekologis yang datang silih berganti. Di wilayah perkotaan, kelas pekerja terjepit di antara biaya adaptasi iklim yang terus meningkat dan upah yang stagnan. Di Papua, Masyarakat Adat\u2013garda terdepan pelindung tutupan hutan terbesar di Indonesia\u2013harus hidup di bawah jerat militerisme dan perampasan wilayah hidup.<\/p>\n<\/div>\n\n

Menimbang banyaknya beban krisis iklim yang dipikul oleh masyarakat, masih adilkah jika tanggung jawab pelestarian lingkungan hidup sepenuhnya disandarkan pada individu?<\/strong><\/em><\/p>\n\n

\"Protests
Protests condemn violence and injustice, demand the release of activists, accountability for human rights violators, cuts to government officials’ allowances, and address economic disparities, particularly the unfair tax burden imposed on ordinary people while the super-rich and elite benefit.

Protesters from the Labor Movement with the People (GEBRAK). Under the banner “The People Sue,” they called for an end to government repression, the release of detained activists, lower taxes, reduced prices for essential goods, and the swift approval of the Asset Confiscation Bill. The demonstration was a call to action titled: The People Sue.
\u00a9 Muhammad Adimaja \/ Greenpeace<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n

Kalau pemerintah serius mau menyukseskan inisiatif \u201chijau\u201d, maka mereka tidak boleh puas dengan sekadar mengimbau masyarakat untuk melakukan perubahan. Pemerintah harus memiliki kemauan politik untuk mempersiapkan sistem, infrastruktur, dan anggaran untuk menopang perubahan yang diinginkan. Pemerintah juga harus berani membuat regulasi untuk menekan korporasi besar dan para konglomerat agar bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang mereka ciptakan. Tanpa perubahan di level struktural, keputusan kolektif masyarakat untuk berhenti menggunakan sedotan plastik, misalnya, hanya akan terkubur oleh keputusan seorang konglomerat yang dengan bebas bolak-balik menggunakan jet pribadi.<\/p>\n\n

Solusi individu dan kolektif bukan hal yang buruk dan, kalau boleh jujur, kita masih membutuhkan lebih banyak inisiatif serupa. Namun, situasi krisis iklim saat ini sudah tak bisa lagi diatasi dengan mengandalkan solusi individu. Jawabannya juga bukan dengan menawarkan solusi palsu yang hanya akan menimbulkan krisis baru. Pemerintah harus bersedia menanggalkan ego sektoral untuk mulai mengadopsi solusi krisis iklim dari warga, yang sudah terbukti keberhasilannya, ke dalam bentuk kebijakan resmi. Di saat yang bersamaan, para konglomerat pencemar yang berlindung dari dampak krisis iklim dalam sangkar emasnya juga perlu ditindak tegas.<\/p>\n\n

Sebagai warga biasa, kita harus mulai bergerak melampaui resolusi individu dalam merespons krisis iklim. Inilah saatnya untuk mendesak lebih keras pertanggungjawaban dari pemerintah, korporasi besar, dan konglomerat pencemar lingkungan.<\/p>\n\n

Arahkan tinjumu ke atas!<\/p>\n\n

Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia.<\/strong><\/p>\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, masyarakat sudah mulai berubah. Para penguasa lah yang masih hilang arah.<\/p>\n","protected":false},"author":113,"featured_media":66468,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ep_exclude_from_search":false,"p4_og_title":"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa","p4_og_description":"Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, masyarakat sudah mulai berubah. Para penguasa lah yang masih hilang arah.","p4_og_image":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/06\/6f907d83-gp0su6ocg.jpg","p4_og_image_id":"66468","p4_seo_canonical_url":"","p4_campaign_name":"not set","p4_local_project":"","p4_basket_name":"","p4_department":"","footnotes":""},"categories":[61,75],"tags":[76,24,33],"p4-page-type":[49],"class_list":["post-66467","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kabar-dan-cerita","category-sosial-ekonomi","tag-sosial-dan-ekonomi","tag-aktivisme","tag-demokrasi","p4-page-type-artikel"],"yoast_head":"\nMau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa - Greenpeace Indonesia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, masyarakat sudah mulai berubah. Para penguasa lah yang masih hilang arah.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa - Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, masyarakat sudah mulai berubah. Para penguasa lah yang masih hilang arah.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-06-05T03:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-06-05T03:34:29+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/06\/6f907d83-gp0su6ocg.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Avi\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@GreenpeaceID\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@GreenpeaceID\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Avi\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"10 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/\"},\"author\":{\"name\":\"Avi\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/1dfdd94a4439738af9dab9a95acbcad7\"},\"headline\":\"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa\",\"datePublished\":\"2026-06-05T03:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-06-05T03:34:29+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/\"},\"wordCount\":1427,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\"},\"keywords\":[\"Sosial dan Ekonomi\",\"Aktivisme\",\"Demokrasi\"],\"articleSection\":[\"Kabar dan Cerita\",\"Sosial dan Ekonomi\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/\",\"name\":\"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa - Greenpeace Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-06-05T03:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2026-06-05T03:34:29+00:00\",\"description\":\"Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, masyarakat sudah mulai berubah. Para penguasa lah yang masih hilang arah.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"description\":\"Greenpeace\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png\",\"width\":500,\"height\":500,\"caption\":\"Greenpeace Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia\",\"https:\/\/twitter.com\/GreenpeaceID\",\"https:\/\/www.instagram.com\/greenpeaceid\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/1dfdd94a4439738af9dab9a95acbcad7\",\"name\":\"Avi\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a1ce75e46255772174534ae481b94ef4b08aeaf8eb0fd7c8acee8d41883753c8?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a1ce75e46255772174534ae481b94ef4b08aeaf8eb0fd7c8acee8d41883753c8?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Avi\"},\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/author\/avi\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa - Greenpeace Indonesia","description":"Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, masyarakat sudah mulai berubah. Para penguasa lah yang masih hilang arah.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa - Greenpeace Indonesia","og_description":"Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, masyarakat sudah mulai berubah. Para penguasa lah yang masih hilang arah.","og_url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/","og_site_name":"Greenpeace Indonesia","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia","article_published_time":"2026-06-05T03:00:00+00:00","article_modified_time":"2026-06-05T03:34:29+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":800,"url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/06\/6f907d83-gp0su6ocg.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Avi","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@GreenpeaceID","twitter_site":"@GreenpeaceID","twitter_misc":{"Written by":"Avi","Est. reading time":"10 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/"},"author":{"name":"Avi","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/1dfdd94a4439738af9dab9a95acbcad7"},"headline":"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa","datePublished":"2026-06-05T03:00:00+00:00","dateModified":"2026-06-05T03:34:29+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/"},"wordCount":1427,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization"},"keywords":["Sosial dan Ekonomi","Aktivisme","Demokrasi"],"articleSection":["Kabar dan Cerita","Sosial dan Ekonomi"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/","name":"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa - Greenpeace Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website"},"datePublished":"2026-06-05T03:00:00+00:00","dateModified":"2026-06-05T03:34:29+00:00","description":"Pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, masyarakat sudah mulai berubah. Para penguasa lah yang masih hilang arah.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/artikel\/66467\/blog-hari-lingkungan-sedunia-2026\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Mau Solusi Krisis Iklim? Perubahan Struktural Tak Boleh Alpa"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/","name":"Greenpeace Indonesia","description":"Greenpeace","publisher":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization","name":"Greenpeace Indonesia","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png","contentUrl":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png","width":500,"height":500,"caption":"Greenpeace Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia","https:\/\/twitter.com\/GreenpeaceID","https:\/\/www.instagram.com\/greenpeaceid\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/1dfdd94a4439738af9dab9a95acbcad7","name":"Avi","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a1ce75e46255772174534ae481b94ef4b08aeaf8eb0fd7c8acee8d41883753c8?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a1ce75e46255772174534ae481b94ef4b08aeaf8eb0fd7c8acee8d41883753c8?s=96&d=mm&r=g","caption":"Avi"},"url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/author\/avi\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66467","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/113"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66467"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66467\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66482,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66467\/revisions\/66482"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/66468"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66467"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66467"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66467"},{"taxonomy":"p4-page-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/p4-page-type?post=66467"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}