{"id":67478,"date":"2026-08-06T19:41:49","date_gmt":"2026-08-06T12:41:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?p=67478"},"modified":"2026-08-06T20:13:41","modified_gmt":"2026-08-06T13:13:41","slug":"inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/","title":{"rendered":"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"634\" title=\"Screenshot 2026-08-06 at 19.31.02\" src=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/08\/bd304993-screenshot-2026-08-06-at-19.31.02-1024x634.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-67480\" srcset=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/08\/bd304993-screenshot-2026-08-06-at-19.31.02-1024x634.png 1024w, https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/08\/bd304993-screenshot-2026-08-06-at-19.31.02-300x186.png 300w, https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/08\/bd304993-screenshot-2026-08-06-at-19.31.02-768x476.png 768w, https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/08\/bd304993-screenshot-2026-08-06-at-19.31.02-1536x951.png 1536w, https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/08\/bd304993-screenshot-2026-08-06-at-19.31.02-510x316.png 510w, https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/08\/bd304993-screenshot-2026-08-06-at-19.31.02.png 1676w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Jakarta, 6 Agustus 2026 &#8211;&nbsp; <\/strong>Koalisi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang tidak menerima gugatan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 PT PLN mencerminkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan penanganan perkara serupa sebelumnya. Selain itu, berpotensi menghambat penegakan mandat hukum untuk beralih dari PLTU batu bara, ambisi mendorong kebijakan kelistrikan yang lebih bersih serta andal, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam surat putusannya, PTUN Jakarta menganggap RUPTL bukan dokumen yang bisa digugat oleh publik. Koalisi menilai keputusan itu mencerminkan negara tidak memberikan kepastian hukum bagi warganya. Terlebih kebijakan ini sejak awal disusun tanpa adanya partisipasi publik dan dilakukan secara tertutup. Beberapa poin kunci dalam dokumen ini juga sarat dengan pertentangan hukum seperti keberadaan PLTU baru, ketidaksesuaian kebijakan dengan kerangka waktu pemensiunan&nbsp; PLTU batu bara serta tidak memiliki peta jalan yang jelas sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022.&nbsp;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahmad Ashov Birry, Perwakilan Penggugat Nasional menegaskan penolakan putusan ini memalukan, mengecewakan, dan membahayakan masyarakat Indonesia. PLN dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak menaati asas umum pemerintahan yang baik.&nbsp; Gugatan ini penting karena beberapa waktu terakhir publik semakin dihadapkan pada kerentanan akibat ketergantungan pada energi fosil. Seperti seringnya pemadaman listrik (<em>blackout<\/em>) serta harga listrik yang semakin tidak stabil.&nbsp;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cImplikasi hasil gugatan ini pada tata kelola ketenagalistrikan ke depan sangat besar utamanya pada transparansi pilihan pembangkit, akuntabilitas, responsibilitas, dan tidak adanya kepastian hukum,\u201d ujar Ashov di Jakarta.&nbsp;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Daniel Winarta, Perwakilan Tim Advokasi Bersihkan Indonesia menyampaikan ada inkonsistensi dalam putusan RUPTL ini. Sebelumnya PTUN pernah menerima objek gugatan RUPTL oleh PT Energi Katingan Prima (EKP) yang berhasil membuat Kementerian ESDM resmi membatalkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU MT) Kalselteng 3 dari RUPTL 2021-2030. Lalu pada 2025, PTUN juga memproses dan menyidangkan gugatan yang diajukan Serikat Pekerja PLN terhadap RUPTL 2025\u20132034.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cHakim enggan menggunakan kewenangannya saat masyarakat yang menggugat. Kami akan ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang diharapkan lebih berani mengawal dokumen kelistrikan ini,\u201d Daniel menambahkan.&nbsp;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Iqbal Damanik, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari Greenpeace Indonesia, menekankan gugatan ini merupakan upaya warga negara memperjuangkan hak konstitusionalnya. Pengoperasian 20 PLTU batubara memicu kerugian ekonomi dan kesehatan hingga&nbsp; Rp 1.813 triliun (setara US$ 109 miliar). Polusi ini juga menyebabkan hingga 156.000 kematian dini serta membebani sektor finansial nasional secara masif.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cSepatutnya RUPTL bisa mengakomodir bauran energi terbarukan 55%-80%, salah satunya bisa memasukkan 100 GW dalam dokumen kelistrikan ini, bukannya memasukkan PLTU baru,\u201d Iqbal menyatakan.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sumiati Surbakti, Perwakilan Penggugat Daerah (Sumatera Utara) menyatakan<strong> <\/strong>respons dari PTUN tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal kebijakan ini berdampak besar pada warga di sekitar PLTU Pangkalan Susu, Sumatera Utara.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cSekarang semakin banyak masyarakat di Pangkalan Susu yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), tuberkulosis (TBC), sakit jantung, dan masalah kesehatan lainnya. Jarak antara warga sakit dan kematian sangat dekat. Bahkan penyakit kanker menjadi umum terjadi pada masyarakat,\u201d Sumiati menambahkan.&nbsp;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Erlang, Dokter Spesialis Paru menekankan polusi sudah semakin masif menyerang kesehatan manusia dan menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga&nbsp; di dunia. Polusi sudah menyerang manusia sejak di dalam janin hingga menyebabkan penurunan kualitas hidup signifikan dan berujung kematian dini.&nbsp;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cUdara bersih adalah investasi, bukan biaya. Udara yang dihirup hari ini akan menentukan kesehatan fisik, kecerdasan kognitif, dan harapan hidup generasi berikutnya,\u201d jelas Erlan.&nbsp;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">***<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Kontak Media<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahmad Ashov Birry, Perwakilan Penggugat Nasional, +628111757264<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Rahma Shofiana, Manajer Komunikasi dan Digital Greenpeace Indonesia, +628111461674<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dalam surat putusannya, PTUN Jakarta menganggap RUPTL bukan dokumen yang bisa digugat oleh publik. Koalisi menilai keputusan itu mencerminkan negara tidak memberikan kepastian hukum bagi warganya. <\/p>\n","protected":false},"author":74,"featured_media":67480,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ep_exclude_from_search":false,"p4_og_title":"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding","p4_og_description":"Dalam surat putusannya, PTUN Jakarta menganggap RUPTL bukan dokumen yang bisa digugat oleh publik. Koalisi menilai keputusan itu mencerminkan negara tidak memberikan kepastian hukum bagi warganya. ","p4_og_image":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/08\/662b3418-img_6166-edited.jpg","p4_og_image_id":"67481","p4_seo_canonical_url":"","p4_campaign_name":"","p4_local_project":"","p4_basket_name":"","p4_department":"","footnotes":""},"categories":[52,61,62],"tags":[18],"p4-page-type":[14],"class_list":["post-67478","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-iklim-dan-energi","category-kabar-dan-cerita","category-siaran-pers","tag-energi-terbarukan","p4-page-type-siaran-pers"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.9.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0 - Greenpeace Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0 - Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dalam surat putusannya, PTUN Jakarta menganggap RUPTL bukan dokumen yang bisa digugat oleh publik. Koalisi menilai keputusan itu mencerminkan negara tidak memberikan kepastian hukum bagi warganya.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Greenpeace Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-08-06T12:41:49+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-08-06T13:13:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/08\/bd304993-screenshot-2026-08-06-at-19.31.02-1024x634.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"634\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Arsi Agnitasari\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@GreenpeaceID\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@GreenpeaceID\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Arsi Agnitasari\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/\"},\"author\":{\"name\":\"Arsi Agnitasari\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/ec727a11f50a800c1610613939280fbc\"},\"headline\":\"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0\",\"datePublished\":\"2026-08-06T12:41:49+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-06T13:13:41+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/\"},\"wordCount\":573,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\"},\"keywords\":[\"EnergiTerbarukan\"],\"articleSection\":[\"Iklim dan Energi\",\"Kabar dan Cerita\",\"Siaran Pers\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/\",\"name\":\"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0 - Greenpeace Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-08-06T12:41:49+00:00\",\"dateModified\":\"2026-08-06T13:13:41+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"description\":\"Greenpeace\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization\",\"name\":\"Greenpeace Indonesia\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png\",\"width\":500,\"height\":500,\"caption\":\"Greenpeace Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia\",\"https:\/\/twitter.com\/GreenpeaceID\",\"https:\/\/www.instagram.com\/greenpeaceid\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/ec727a11f50a800c1610613939280fbc\",\"name\":\"Arsi Agnitasari\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocJHQnU2AbYDEyFgBe0axtgt4GSgBVOtvjX6VfyxKPli2gqCL9Ci\",\"contentUrl\":\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocJHQnU2AbYDEyFgBe0axtgt4GSgBVOtvjX6VfyxKPli2gqCL9Ci\",\"caption\":\"Arsi Agnitasari\"},\"url\":\"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/author\/arsi-agnitasari\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0 - Greenpeace Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0 - Greenpeace Indonesia","og_description":"Dalam surat putusannya, PTUN Jakarta menganggap RUPTL bukan dokumen yang bisa digugat oleh publik. Koalisi menilai keputusan itu mencerminkan negara tidak memberikan kepastian hukum bagi warganya.","og_url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/","og_site_name":"Greenpeace Indonesia","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia","article_published_time":"2026-08-06T12:41:49+00:00","article_modified_time":"2026-08-06T13:13:41+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":634,"url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2026\/08\/bd304993-screenshot-2026-08-06-at-19.31.02-1024x634.png","type":"image\/png"}],"author":"Arsi Agnitasari","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@GreenpeaceID","twitter_site":"@GreenpeaceID","twitter_misc":{"Written by":"Arsi Agnitasari","Est. reading time":"4 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/"},"author":{"name":"Arsi Agnitasari","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/ec727a11f50a800c1610613939280fbc"},"headline":"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0","datePublished":"2026-08-06T12:41:49+00:00","dateModified":"2026-08-06T13:13:41+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/"},"wordCount":573,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization"},"keywords":["EnergiTerbarukan"],"articleSection":["Iklim dan Energi","Kabar dan Cerita","Siaran Pers"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/","name":"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0 - Greenpeace Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website"},"datePublished":"2026-08-06T12:41:49+00:00","dateModified":"2026-08-06T13:13:41+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/siaran-pers\/67478\/inkonsistensi-putusan-gugatan-ruptl-koalisi-bersihkan-indonesia-ajukan-banding\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding\u00a0"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#website","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/","name":"Greenpeace Indonesia","description":"Greenpeace","publisher":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#organization","name":"Greenpeace Indonesia","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png","contentUrl":"https:\/\/www.greenpeace.org\/static\/planet4-indonesia-stateless\/2023\/11\/23919a5e-gp_avatar_whiteongreen.png","width":500,"height":500,"caption":"Greenpeace Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/GreenpeaceIndonesia","https:\/\/twitter.com\/GreenpeaceID","https:\/\/www.instagram.com\/greenpeaceid\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/ec727a11f50a800c1610613939280fbc","name":"Arsi Agnitasari","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocJHQnU2AbYDEyFgBe0axtgt4GSgBVOtvjX6VfyxKPli2gqCL9Ci","contentUrl":"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/a\/ACg8ocJHQnU2AbYDEyFgBe0axtgt4GSgBVOtvjX6VfyxKPli2gqCL9Ci","caption":"Arsi Agnitasari"},"url":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/author\/arsi-agnitasari\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67478","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/74"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67478"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67478\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67482,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67478\/revisions\/67482"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media\/67480"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67478"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67478"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67478"},{"taxonomy":"p4-page-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.greenpeace.org\/indonesia\/wp-json\/wp\/v2\/p4-page-type?post=67478"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}