Politik mungkin gaduh, mungkin juga menyebalkan, tapi ia mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita. Itu sebabnya, beradu “taring” dalam ruang politik menjadi penting.
Mari kita mulai dengan satu contoh. Jika sekantong sampah menumpuk di depan rumahmu, siapa yang akan membersihkannya? Dengan mudah kamu dapat menjawab, “Saya mampu membuangnya langsung ke tempat sampah”. Kemudian, bagaimana jika sepanjang jalur rumahmu yang dipenuhi sampah? Kamu mungkin bisa mengingatkan tetanggamu.
Lalu bagaimana jika penumpukan sampah terjadi di semua RT, kelurahan, seluruh kota tempatmu tinggal karena pemerintah menghentikan program pengangkutan sampah? Saat itu terjadi, sampah menjadi urusan politik, bukan sekadar perilaku membuang sampah sembarangan.
Sejumlah pihak menganggap kerusakan alam terjadi karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Namun fakta menunjukkan, krisis lingkungan terjadi karena orientasi dan motif ekonomi politik dalam mengakses sumber-sumber daya alam. Pemerintah berkomplot dengan pemodal dan mengeksploitasi sumber daya alam. Motif ekonomi politik itu, ditambah perilaku koruptif para pengambil kebijakan, telah memicu kerusakan lingkungan yang masif.
Aksi individu tak akan cukup untuk menghentikan atau melawan kerusakan lingkungan yang terjadi meluas. Pada titik ini, kita perlu mengarahkan telunjuk kepada aktor-aktor politik yang berwenang membuat kebijakan di negara ini.
Panel ahli perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (IPCC) menyatakan, negara-negara harus memangkas separuh emisi global pada 2030 dan menargetkan nol emisi pada 2050. Ini demi menahan kenaikan suhu Bumi di angka 1,5 derajat Celcius agar kita terhindar dari bencana iklim.
Artinya, negara–para aktor politik dan pemerintahan–menjadi pihak yang berperan dan memang bertanggung jawab untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Menganalisis kerusakan lingkungan tak bisa berhenti pada perubahan perilaku dan pengetahuan. Para cendekiawan iklim telah menawarkan solusi: ekonomi politik lingkungan. Sederhananya, kita perlu perubahan yang lebih struktural pada level politik kebijakan mengenai lingkungan.
Namun kita berhadapan dengan tantangan berikutnya: oligarki. Mungkin kamu sudah lelah mendengar kata ini atau menganggapnya overused. Secara sederhana, oligarki bisa dimaknai sebagai pemerintahan yang dikontrol segelintir kelompok, khususnya demi kepentingan mereka sendiri. Ketika kita menyaksikan relasi erat antara politikus dan pebisnis, lalu bagaimana mereka menopang kepentingan dan menguntungkan satu sama lain, itulah bukti oligarki terjadi.
Pebisnis menggunakan kekayaan mereka untuk meraih kekuasaan politik. Caranya lewat pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, hingga pemilihan presiden. Sebanyak 45,5 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih pada Pileg 2019 menduduki posisi penting atau terafiliasi dengan perusahaan di berbagai sektor.
Hal ini disorot sejak awal karena berpotensi memicu konflik kepentingan. Belakangan, kita melihatnya benar-benar terjadi, misalnya lewat pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba. Dua aturan itu dikritik karena dinilai hanya menguntungkan para investor.
Dalam situasi ini, demokrasi menjadi ruang pertarungan. Kita harus terus-menerus menyerukan agar negara memiliki keberpihakan pada publik. Kebijakan negara harus berorientasi pada keberlangsungan dan terjaganya hak atas lingkungan hidup yang baik. Itu sebabnya, pembicaraan soal lingkungan tak bisa dipisahkan dari isu politik.
Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia
