All articles
-
PTUN Jakarta Tolak Gugatan Perusahaan Sawit, Perjuangan Suku Awyu Menang
Putusan PTUN Jakarta menyelamatkan 65 ribu hektare hutan hujan asli dari potensi deforestasi. KLHK harus segera mengakui hutan adat.
-
-
Koalisi IBUKOTA Tuntut Pengendalian Polusi Udara Jakarta
Berdasarkan data IQAir dan Nafas Indonesia, kualitas udara di kawasan Jabodetabek dan Bandung kerap masuk kategori tidak sehat. Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia pun sering menduduki peringkat teratas dalam daftar kota besar paling berpolusi sedunia.
-
Hutan Sumber Hidup hingga Persaudaraan: Kesaksian Suku Awyu di Sidang Melawan Perusahaan Sawit
Kesaksian tiga anggota masyarakat adat suku Awyu dalam persidangan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim di PTUN Jayapura.
-
Saat Krisis Iklim Makin Genting, Pengakuan Masyarakat Adat Tambah Penting
Masyarakat adat adalah ujung tombak penjaga hutan dan keanekaragaman hayati--benteng pertahanan kita menghadapi krisis iklim.
-
Sidang Gugatan Lingkungan Hidup, Saksi Ungkap Izin Lingkungan PT IAL Tak Melibatkan Warga Marga Woro dan Suku Awyu
Sidang Gugatan Lingkungan Hidup, Saksi Ungkap Izin Lingkungan PT IAL Tak Melibatkan Warga Marga Woro dan Suku Awyu
-
Satu Nibung Beragam Fungsi: Kesaksian Suku Awyu di Sidang Gugatan Perusahaan Sawit
Dua orang perwakilan suku Awyu bersaksi tentang pentingnya hutan bagi masyarakat adat dalam persidangan di PTUN Jakarta.
-
Konvensi ILO 188, Pemutus Lingkar Setan Perbudakan Modern
Dipaksa kerja 20 jam sehari, disiksa, tidak digaji, hingga mati lalu dilarung di laut. Kira-kira begitulah banyak nasib para anak buah kapal (selanjutnya disebut ABK) Indonesia di kapal-kapal ikan asing.…
-
Penetapan Tersangka Korporasi Korupsi Minyak Goreng Harus Jadi Langkah Serius Pemulihan Kerugian Negara
Penegak hukum harus menuntut korporasi bertanggung jawab atas kelangkaan minyak goreng yang menyusahkan rakyat dan merugikan keuangan negara.
-
Greenpeace Tolak Terlibat dalam Tim Kajian untuk PP 26/2023
Greenpeace Indonesia menolak terlibat dalam tim kajian yang akan dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut