Kabar Terbaru dari Kami

Perjuangan masyarakat adat suku Awyu mempertahankan tanah dan hutan adat dari perusahaan sawit yang ditengarai melanggar aturan.

Seringkali keberlimpahan sumber daya alam memberikan kutukan, sehingga kesejahteraan ekonomi tidak merata. Greenpeace Indonesia berkolaborasi dengan INDEF melakukan penelitian tentang kutukan sumber daya alam di Tanah Papua, yang diluncurkan pada hari ini.

Momentum lahirnya Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR) seharusnya digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan komoditas berkelanjutan.

Tanggapan Greenpeace tentang aliansi tiga negara hutan hujan terbesar

Penyelidik Greenpeace Indonesia hari ini menghadirkan bukti baru bahwa sebuah perusahaan kelapa sawit di provinsi Papua melanjutkan pembukaan hutan dan operasi lainnya yang bertentangan dengan perintah Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan pejabat investasi lokal

Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas polemik minyak goreng yang terjadi saat ini. Gugatan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan dua perusahaan sawit, PT Anugerah Sakti Internusa dan PT Persada Utama Agromulia terkait keputusan Bupati Sorong Selatan.

Pada akhir tahun 2021 lalu telah terjadi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, namun sayangnya tidak berdaulat dalam mencukupi kebutuhan domestik CPO sebagai bahan baku minyak goreng.

PERNYATAAN BERSAMA Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan di Tanah Papua

Masyarakat adat Moi, sepakat mendukung Bupati Sorong, menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit dan meminta PTUN Jayapura mempertimbangkan keputusan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat.

Setelah Bupati Sorong Selatan mencabut izin-izin usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit berlokasi di beberapa distrik, masyarakat adat menuntut pemerintah mengembalikan dan mengakui hak dan klaim masyarakat adat sebagai pemilik dan penguasa tanah dan hutan adat tersebut.

“Kami tidak mau ada kelapa sawit dan kami mendukung bupati Sorong. Kami juga mendesak sumpah adat untuk buat bambu tui (bambu pamali) supaya tidak ada yang berani kasih tanah untuk perusahaan kelapa sawit,” Pieter Koso, wakil ketua Dewan Adat Konhir. 

Meski pemerintah pusat belum membuka hasil evaluasi moratorium sawit secara menyeluruh kepada publik, realitasnya Greenpeace justru menemukan sekitar 1,5 juta hektar tutupan hutan alam masih diproyeksikan untuk kepentingan konsesi perkebunan sawit.

Cerita krisis dan perlawanan tiga komunitas suku adat di Papua dan Papua Barat

“Greenpeace telah memberikan bukti jelas [1] yang menunjukkan Asia Pulp and Paper (APP) membangun kanal baru di lahan gambut [2] serta merusak vegetasi alami yang bertentangan dengan komitmen mereka sendiri.…

Jakarta,  20 Juli 2020. Presiden Joko Widodo masih gagal melakukan pemulihan gambut secara signifikan sesuai janji Jokowi di awal periode pertamanya. Rencana pembubaran Badan Restorasi Gambut (BRG) menimbulkan pertanyaan soal…

Greenpeace Indonesia telah memperingatkan potensi bahaya bencana lingkungan jika pemerintah tetap memaksakan proyek cetak sawah baru (food estate) yang kontroversial.

Jakarta, 25 Juni 2020. Greenpeace Indonesia menilai klaim Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beberapa tahun terakhir tidak besar,…

Jakarta, 17 Juni 2020. Pemerintah menghadiahkan industri biofuel sebesar Rp 2,78 triliun dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak dari pandemi Covid-19. [1]. Insentif akan dikelola melalui Badan Pengelola…

Jakarta, 8 Juni 2020. Deforestasi di areal moratorium belum menunjukan angka penurunan yang berarti. Pemerintah keliru mengklaim kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut (kini penghentian permanen) telah efektif menekan deforestasi.…

Jakarta, 28 Mei 2020 – Seekor harimau Sumatera terperangkap dan dalam jerat di lahan perkebunan pulp (bubur kertas) yang dioperasikan oleh Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas Group –…

Jakarta, 24 April 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis laporan terbaru terkait deforestasi tahun 2019 yang mengklaim tren deforestasi di Indonesia relatif rendah dan stabil. KLHK menyebut deforestasi…

© Greenpeace 19 Februari 2019, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan peta dan nama pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di provinsi Papua dan Papua Barat merupakan informasi yang terbuka…

Jakarta, 13 Desember 2019 – “Terlalu sedikit, sangat terlambat” kata Annisa Rahmawati, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menanggapi pengumuman RSPO yang telah menerbitkan peta konsesi kelapa sawit anggotanya  di Semenanjung Malaysia…

Jakarta, 14 Oktober 2019. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan informasi Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat terbuka. KIP memerintahkan…

Saat krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sedang berlangsung, tidak ada sanksi yang signifikan baik perdata maupun sanksi administratif diberikan kepada sepuluh perusahaan kelapa sawit terbakar terbesar dari 2015 hingga 2018.

Sepanjang 2019 hingga 7 September setidaknya tercatat 19.000 lebih titik api. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 September 2019, ada 2.862 titik api dengan total luas lahan yang terbakar 328.724 hektar.

Jakarta, 8 Agustus 2019 – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut,

Kemenko Perekonomian berupaya menghalangi reformasi industri kelapa sawit, dengan cara memerintahkan perusahaan kelapa sawit untuk tidak membagikan informasi mengenai konsesi yang mereka miliki.

Jakarta, Kamis 9 Mei 2018. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Data Hak Guna Usaha (HGU) mengecam kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang melarang informasi dan data kebun kelapa sawit dibuka…

Pemerintah melarang informasi dan data kebun kelapa sawit dibuka ke publik dengan alasan melindungi kepentingan sektor kelapa sawit yang bernilai strategis terhadap ketahanan ekonomi nasional. Himbauan pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta putusan Mahkamah Agung yang telah memutuskan data HGU kelapa sawit terbuka untuk publik.

Informasi HGU adalah informasi publik yang telah ditegaskan melalui putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), lalu dikuatkan dengan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA).

Mengapa para pemilik perusahaan-perusahaan besar ini tidak dipaksa untuk membayar denda mereka atau menyita aset perusahaan.

Sesuai kesepakatan mediasi mewajibkan KLHK memfasilitasi Greenpeace untuk mengkonfirmasi secara langsung data tersebut dengan mantan pejabat KLHK yaitu Prof. San Afri Awang dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Pedagang minyak kelapa sawit terbesar dunia asal Singapura, Wilmar International, telah mempublikasikan rencana aksi terperinci untuk memetakan dan memantau semua pemasoknya.

Para aktivis kami telah ditahan karena berbicara tentang kebenaran kepada perusahaan-perusahaan destruktif seperti Wilmar yang mengirimkan minyak sawit kotor dari perusak hutan ke supermarket dan rumah kami.

Kapal Stolt Tenacity, yang membawa muatan minyak sawit kotor dari Indonesia ke Eropa dinaiki dengan aman dan damai oleh sejumlah relawan Greenpeace yang berasal dari beberapa negara, termasuk Indonesia.

Pemasok minyak sawit untuk makanan ringan raksasa Mondelez telah terkait perusakan hampir 25.000 hektar habitat orangutan di Indonesia hanya dalam dua tahun, berdasarkan analisis pemetaan terbaru.

Para seniman menggunakan dinding kota sebagai kanvas mereka, mencuri perhatian publik soal adanya kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia dan Papua Nugini oleh perkebunan kelapa sawit.

Rencana aksi baru yang dirilis oleh Wilmar International, pedagang minyak sawit terbesar di dunia, tidak sesuai dengan tujuan dan tidak akan membuat perusak hutan keluar dari rantai pasokannya.

Perlindungan keanekaragaman hayati di Tanah Papua mendapat perhatian serius masyarakat global sebagai benteng terakhir hutan tropis di Indonesia dan dunia yang masih perawan, belum tergerus oleh industri yang merusak.

Dua puluh tiga aktivis Greenpeace bersama empat personel grup band musik Boomerang hari ini melakukan aksi damai dengan menduduki kapal penyuplai minyak sawit dan tangki timbun milik Wilmar.

Moratorium sawit ini merupakan langkah maju tetapi kurang bertaring karena pembekuan hanya sementara, menyisakan jutaan hektar hutan yang tidak terlindungi serta tidak ada sanksi bagi pihak yang melanggar.

Penyelidikan terbaru Greenpeace International mengungkapkan sejumlah perusahaan pemasok minyak sawit telah menghancurkan area hutan hampir dua kali ukuran Singapura dalam waktu kurang dari tiga tahun.

Kebakaran yang menimbulkan kabut asap di kota Pontianak, Kalimantan Barat belakangan ini terjadi di lahan konsesi beberapa perusahaan berdasarkan dokumentasi terbaru Greenpeace Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi menganugerahkan trofi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebagai lembaga negara yang paling tertutup

Hasil investigasi Greenpeace Internasional terbaru mengungkap keterlibatan Wilmar International, perusahaan minyak sawit terbesar dunia yang masih terlibat praktik pengrusakan hutan di Indonesia meski telah berkomitmen mengakhiri deforestasi sekitar lima tahun lalu.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni ditandai dengan situasi kritis keberlangsungan hidup orang utan di lanskap Sungai Putri, Ketapang, Kalimantan Barat.

Penelusuran Greenpeace Internasional melalui analisis pemetaan terbaru mengungkapkan hampir 8.000 hektar hutan dan lahan gambut telah ditebangi di dua konsesi yang terkait dengan APP dan perusahaan induknya Sinar Mas sejak 2013.

Jika mencermati angka pelepasan lahan, TORA ini lebih mengutamakan kepentingan pembangunan perkebunan skala besar ketimbang keberpihakan terhadap petani gurem atau petani yang tak memiliki tanah dan masyarakat adat.

Ini bukanlah perang dagang minyak kedelai atau minyak bunga matahari dengan sawit seperti yang kerap didengungkan oleh berbagai pihak yang mencoba menutupi realita kerusakan hutan akibat sawit, dan menikmati keuntungan dari perusakan tersebut. Andai saja sejak awal para produsen minyak kelapa sawit transparan, menetapkan standar kuat dan beritikad baik mereformasi diri, risiko kehilangan pasar dunia…

Pada tahun 2010, merek-merek barang konsumen tersebut berjanji untuk menghapuskan deforestasi dari produksi minyak kelapa sawit dan komoditas utama lainnya pada tahun 2020. Tetapi ada bukti-bukti yang makin jelas bahwa mereka akan gagal memenuhi tenggat waktu tersebut, dengan konsekuensi berbahaya bagi iklim.

Perlu dikaji ulang untuk memperkuat kembali fungsi pengawasan oleh  dinas kehutanan di tingkat kabupaten sehingga bisa menjangkau wilayah yang lebih terpencil.

Tentunya izin yang bermasalah harus dicabut, dan kawasan hutan harus dilindungi. Areal kawasan pangan yang semakin berkurang menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan negara ini. Tentu kita tidak menginginkan kejadian luar biasa gizi buruk seperti di Asmat terjadi di wilayah lainnya.