All articles
-
Indonesia Masih “Terjajah” Krisis Iklim, Pidato Presiden Tunjukkan Kesenjangan Komitmen dan Kebijakan
Pidato Presiden Prabowo Subianto jelang perayaan kemerdekaan Indonesia ke-81 masih belum merefleksikan makna merdeka yang sepenuhnya lantaran masih dihantui tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang datang bersama krisis iklim.
-
Ahli Hukum Lingkungan UGM Jelaskan Kesalahan Ganda Proyek Jalan 135 km
Ahli hukum lingkungan dari UGM membeberkan pelanggaran hukum dan potensi dampak lingkungan dari proyek jalan 135 km di Merauke.
-
Inkonsistensi Putusan Gugatan RUPTL, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding
Dalam surat putusannya, PTUN Jakarta menganggap RUPTL bukan dokumen yang bisa digugat oleh publik. Koalisi menilai keputusan itu mencerminkan negara tidak memberikan kepastian hukum bagi warganya.
-
Greenpeace Merespons Menteri Bahlil tentang Ancaman Tambang Nikel di Raja Ampat
Riset Greenpeace menemukan sejumlah bukti kuat bahwa Raja Ampat memang belum aman dari ancaman tambang nikel.
-
Greenpeace Aksi Damai di Pameran Otomotif, Soroti Jejak Nikel yang Mengancam Raja Ampat
Jakarta, 30 Juli 2026. Setahun setelah kampanye #SaveRajaAmpat, Greenpeace Indonesia mendapatkan sejumlah temuan bahwa kepulauan dan perairan dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia ini belum benar-benar aman dari ancaman tambang.…
-
Warga dan Pemprov DKI Jakarta Berembuk Bahas Kebijakan Pengelolaan Sampah
Sebagai penutup perayaan Bulan Juli Bebas Plastik (Plastic Free July), Inisiator Pawai Bebas Plastik melangsungkan forum “Temu Warga: Kolaborasi Multipihak dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah” di Jakarta Future Hub, Jakarta Pusat. Forum yang digagas oleh Greenpeace Indonesia, Dietplastik Indonesia, Divers Clean Action, Indorelawan, WALHI Jakarta, dan WALHI Nasional ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat sipil…
-
Kesaksian Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Merauke Membuktikan Ada Pelanggaran di Penerbitan SK Jalan 135 km
Keterangan saksi dari Dinas LH Merauke membuktikan lemahnya pengawasan dan ketidakseriusan pemerintah dalam proses perizinan lingkungan.
-
Keterangan Saksi Tergugat Membuktikan Proyek Jalan 135 km Berjalan Serampangan
Keterangan saksi tergugat mengungkap bagaimana operasi PSN berkelindan dengan kepentingan aktor lokal guna membungkam suara Masyarakat Adat.
-
Meninjau Kembali Prinsip Tayib Batu Bara dalam Keuangan Syariah di Indonesia
Greenpeace Indonesia menggelar diskusi publik guna menyambut perilisan makalah “Meninjau Kembali Batu Bara dalam Keuangan Islam: Imperatif Etis untuk Divestasi dan Keberlanjutan” dalam Bahasa Indonesia…
-
Terjebak Carbon Lock-In, Ambisi Dekarbonisasi Sistem Ketenagalistrikan Indonesia Dipertanyakan
Komitmen ambisius Pemerintah Indonesia untuk memangkas emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 5,42–18,24% dibanding skenario dasar pada tahun 2030 serta target megaproyek PLTS 100 GW yang dimulai tahun ini menghadapi tembok besar.