Siaran Pers

Pernyataan sikap Koalisi Transisi Ekonomi Hijau (K-TEH) kepada pemangku kepentingan untuk mengakselerasi praktik ekonomi keberlanjutan

Tiga mantan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang pernah bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing mengirimkan surat Keberatan Administrasi yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo.

SBMI, HRWG dan Greenpeace Indonesia menilai Presiden Republik Indonesia, sebagai kepala negara, punya tanggung jawab untuk menghentikan praktik eksploitasi ABK, alih-alih terkesan melakukan pembiaran sehingga turut “berkontribusi” melanggar HAM.

Pada akhir tahun 2021 lalu telah terjadi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia,…

Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menolak penerapan sistem kontrak yang tercantum dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

PERNYATAAN BERSAMA Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan di Tanah Papua

Secara sadar ataupun tidak, bias membuat perempuan sulit untuk maju. Mengetahui adanya bias saja tidak cukup, perlu tindakan yang signifikan untuk mencapai kesetaraan. Break the bias memiliki harapan agar perempuan…

Peninjauan izin lahan oleh pemerintah Indonesia yang setengah hati telah menciptakan insentif buruk bagi perusahaan yang putus asa untuk mempertahankan cadangan lahan yang tidak aktif

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen-KP yang memudahkan kapal-kapal eks-asing dan kapal ikan asing diberi izin atau lisensi termasuk dimigrasikan menjadi kapal ikan…

Tim Advokasi yang mendampingi 32 warga negara pada gugatan warga negara atas Pencemaran Udara di Jakarta, hari ini mendaftarkan dokumen kontra memori banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.