All articles
-
Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa Pengendalian Perubahan Iklim Global
Sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak krisis iklim, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Pengendalian Perubahan Iklim Global
-
Warga Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menang,MK Menolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana untuk Merevisi UU PWP3K
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Uji Materi (Judicial Review) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) No. 27 tahun 2007 jo No. 1 Tahun 2014, yang terdaftar dalam perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023.
-
Laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2023: Indonesia Terburuk se- Asia Tenggara
Untuk laporan tahun ini, data didapat dari 30.000 lebih stasiun pemantauan kualitas udara di 7.812 lokasi di 134 negara dan wilayah yang dianalisis oleh para ilmuwan kualitas udara IQAir.
-
Perjuangan Masyarakat Awyu Pertahankan Hutan Adat dari Perusahaan Sawit: Dikalahkan di Tingkat Banding, Kini Ajukan Kasasi
Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu tak berhenti mencari keadilan demi mempertahankan hutan adatnya dari perusahaan sawit. Hari ini, Kamis, 14 Maret 2024, Hendrikus Woro dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
-
Koalisi Masyarakat Sipil: Aturan Baru Sektor Energi Pukul Mundur Komitmen Transisi Energi
Jakarta, 8 Maret 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Gerakan Energi Terbarukan mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menjalankan transisi energi, menyusul sejumlah regulasi yang dinilai menjadi disinsentif peralihan ke…
-
Menghadapi Dilema Jakarta dan Tantangan Transformasi Transportasinya
Tantangan transportasi Jakarta sampai saat ini masih menjadi sebuah kesulitan yang belum terurai. Kemacetan masih terjadi dimana-mana, membuat Jakarta menjadi salah satu kota termacet di dunia.
-
Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi
Status pelaut migran, baik awak buah kapal niaga (ABK Niaga) dan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia, yang bekerja di luar negeri dan di atas kapal niaga dan ikan berbendera asing, sebagai buruh migran dalam UU tersebut harus dipertahankan dan sebagai bentuk kemajuan dan komitmen tanggung jawab negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
-
Mungkinkah Memperjuangkan Keadilan Iklim Lewat Kotak Suara?
Kebijakan untuk keadilan iklim memang mungkin datang dari kemauan politik para politikus. Namun, kita tak sebaiknya terlalu berharap pada mereka.
-
TAPMI: Pelaut Migran adalah Pekerja Migran
Kami berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18/2017 telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan telah memberikan kepastian dan pelindungan hukum bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagai Pekerja Migran Indonesia.
-
Seruan Masyarakat Sipil di Pemilu 2024: Pilih Pulih dari Krisis Iklim dan Hancurnya Demokrasi dan HAM
Pemilu 2024 berlangsung di tengah situasi yang tak mudah; krisis iklim makin genting mengancam hidup warga, ruang demokrasi kian menyempit, serta ketidakpastian masa depan untuk generasi muda–misalnya menyangkut akses pendidikan dan lapangan pekerjaan.