All articles
-
Kebijakan Setahun Terakhir Menteri KKP Edhy Prabowo Sarat Kepentingan Oligarki
Jakarta, 26 November 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi dalam ekspor benur. Hal ini menjadi pertanda…
-
Program Biodiesel Berisiko Tinggi Bagi Ekonomi dan Lingkungan
Alih-alih memperbaiki neraca perdagangan, rencana pemerintah untuk mengembangkan produksi biodiesel dari minyak sawit justru akan mendatangkan biaya besar bagi perekonomian dan lingkungan.
-
Publik Menunggu Tindak Lanjut atas Dugaan Pembakaran Lahan di Papua
Jakarta, 14 November 2020 – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menanggapi temuan Greenpeace International dan Forensic Architecture terkait dugaan Korindo telah melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit.…
-
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Belum Jadi Prioritas pada Tahun Pertama Jokowi-Ma’ruf
Satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin belum menunjukkan transformasi yang nyata untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
-
Investigasi Greenpeace International Menemukan Pembakaran Disengaja Untuk Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Papua
Kolaborasi investigasi inovatif Greenpeace International dan Forensic Architecture mengungkap kegiatan Korindo, sebuah perusahaan perkebunan milik konglomerat Indonesia-Korea yang telah membakar lahan untuk kepentingan ekspansi perkebunan di Papua
-
Analisis Greenpeace: Hutan dan Lahan Gambut Setara 8 Kali Luas Pulau Bali Terbakar dalam 5 Tahun Terakhir
Jakarta, 22 Oktober 2020. Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara ‘Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir’ mengungkap kegagalan total pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran. Terungkap sekitar 4,4…
-
Co-firing PLTU Batu Bara: Solusi Semu Emisi Gas Rumah Kaca
Pemanfaatan biomassa sebagai campuran batu bara untuk bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, adalah hal yang keliru dan merupakan solusi semu.
-
Para Pebisnis Tambang dan Energi Kotor di Balik Omnibus Law:
Koalisi mencoba menelusuri siapa saja aktor penting mulai dari Satgas Omnibus Law hingga Pimpinan DPR RI yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor untuk menemukan jawaban siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari regulasi ini.
-
RUU Cipta Kerja Tenggelamkan Nelayan Kecil dan Tradisional
Jakarta, 7 Oktober 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) secara tegas menolak RUU Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (05/10). Penolakan…