All articles
-
SBMI-Greenpeace Mendesak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan untuk Melindungi ABK Indonesia
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Greenpeace mendorong Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia.
-
Peringkat Pengalengan Tuna Greenpeace 2020: Desakan Bagi Industri Pengalengan Tuna Untuk Menghapuskan Perbudakan Modern
Berdasarkan laporan Peringkat Pengalengan Tuna Asia Tenggara 2020: Keberlanjutan dan Keadilan di Laut Lepas, hanya 20 persen merek tuna besar di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan untuk mengatasi perbudakan modern di laut.
-
Koalisi Masyarakat KORAL: Bebaskan Nelayan dan Aktivis yang Menolak Tambang Pasir di Spermonde
Makassar, 14 Agustus 2020. Polair Polda Sulawesi Selatan menjemput paksa Manre nelayan Kodingareng dan Slamet Riyadi aktivis WALHI Sulsel tanpa alasan di Dermaga Kayu Bangkoa, Makassar. Penangkapan itu diduga terkait…
-
LAPORAN – Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural, dan Penghancuran Ruang Hidup di tanah Papua
Cerita krisis dan perlawanan tiga komunitas suku adat di Papua dan Papua Barat
-
Perbudakan Modern di Laut Terus Berlanjut, Pemerintah Gagal Lindungi ABK Ikan Indonesia
erdasarkan analisis pengaduan kasus, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat sejak 2015 sampai saat ini ada sedikitnya 11 ABK asal Indonesia yang menjadi korban kerja paksa dan meninggal dunia.
-
Reorientasi Pembangunan Untuk Solusi Pemulihan Ekonomi, Bukan Birokrasi Baru
Ketika Pemerintah baru saja membentuk tim pemulihan ekonomi, masyarakat telah melakukan rangkaian langkah untuk menghidupkan kembali ekonomi, minimal bagi keluarganya sendiri hingga melakukan gerakan sosial bagi sesamanya
-
Respons Greenpeace terhadap pernyataan Asia Pulp & Paper yang membantah pembukaan lahan gambut
“Greenpeace telah memberikan bukti jelas [1] yang menunjukkan Asia Pulp and Paper (APP) membangun kanal baru di lahan gambut [2] serta merusak vegetasi alami yang bertentangan dengan komitmen mereka sendiri.…
-
Sejak Menjabat Komitmen Presiden Jokowi Melindungi Gambut Tidak Pernah 100 Persen
Jakarta, 20 Juli 2020. Presiden Joko Widodo masih gagal melakukan pemulihan gambut secara signifikan sesuai janji Jokowi di awal periode pertamanya. Rencana pembubaran Badan Restorasi Gambut (BRG) menimbulkan pertanyaan soal…
-
Greenpeace Menemukan Perusakan Lahan Gambut dan Memicu Kebakaran Hutan oleh Asia Pulp and Paper
15 Juli 2020, Jakarta. Indonesia memasuki rawan kebakaran hutan dan lahan, Greenpeace Asia Tenggara mengungkapkan bahwa Asia Pulp and Paper (APP), perusahaan pulp dan kertas terbesar di dunia, yang dimiliki…
-
Omnibus Law Bahayakan Investasi Berkelanjutan di Indonesia
Omnibus Law merupakan cerminan semakin rendahnya komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam, hutan, lahan, dan laut Indonesia.